No : 64 / Mei 2007

Laporan Khusus   BFC Diasuh Para Instruktur Handal                                          

Warta                                APEC Sepakat Standardisasi Fumigasi  

                                          Sesuai Dalam Bill of Lading Siapa Yg Dapat dituntut oleh Pengangkut  

                                           MUSWIL II DPW GAFEKSI INFA Propinsi Jawa Tengah

Info                                    SPOT CHECK   

                                           Surat Edaran DEPKEU RI Direktorat Jenderal Bea & Cukai No. SE. 06/BC/2007 

                                          dan Salinan Peraturan Direktur Jenderal Bea & Cukai No. P-07/BC/2007  

                                          Surat Edaran DEPKEU RI Direktorak Jenderal Pajak No. SE - 01/Pj. 03/2007 

                                          dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 /PMK.03/2006 Ditetapkan Tgl. 24 Maret 2006   

                                          Gubernur Jawa Timur Perihal Larangan Gula Keluar 

Profil                                Didik Sudiwinarto, SE, MM (Kasubdin Penerbangan Udara) 

Editorial                          Hari Buruh

 

Diasuh Para Instruktur Handal

 

Dampak globalisasi telah lama terasa. Sementara itu, Asean Framework Agreement On Multimudal Transport telah ditandatangani oleh para Menteri Perhubungan Negara-negara Asean pada tanggal 17 Nopember 2005 di Vientine, lao PDR.

Untuk itu DPW Gafeksi/INFA propinsi Jawa Timur, dalam hal ini Yayasan Gafin Jatim yang didirikan berdasarkan Akte Notaris AKTA PENDIRIAN YAYASAN GAFIN JATIM, No 7, tanggal 19 mei 2005 bekerja sama dengan Yayasan  GAFEKSI (INFA Institute) di Jakarta yang terakiditasi FIATA telah menyelenggarakan kursus Basic Freight Forwarding Course (BFC) angkatan ke VII.

Acara yang di mulai tanggal 16 April 2007 hingga 8 Mei 2007 bertujuan mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia perusahaan anggota serta memnuhi kebutuhan akan tenaga terampil dan handal bagi industri Freight Forwarding serta sector pemerintah maupun swasta yang memerlukannya.

Seperti yang diungkapkan Bapak Poernomo Saedewo (tolong namanya di cek mbak) dalam sambutan pembukaan, beliau mengharapkan supaya anggota mengerti aturan-aturan dan peraturan yang ada (system dan prosedur) terutama yang bergerak dalam dunia internasional.

Sedangkan materi yang di sajikan dalam Basic Freight Forwarding ialah "Manual On Freight Forwarding" yang diterbitkan oleh United Nation Economic Social Commission for Asia and Pasicic (UN ASCAP) yang dipersiapkan bersama-sama dengan Working Group on the Training of Freight Forwarder's Associations dalam wilayah ESCAP dan UNCTAD Secretariat tradisi dari Scope of Freight Forwarding & STC INFA, Packaging, Carriage of Goods By Sea, Carriage of Goods By Air, Carriage of Goods By Road and Rail, Costoms Procedure, Consolidation and containerization, Freight Forwarding Documents, Incoterms, Docomentary Cradits, cargo insurance, Liability Insurance dan Multimodal Transport.

Kemudian instruktur dalam   Basic Freight Forwarding adalah orang-orang yang sangat berkompeten dalam bidangnya. Mereka adalah Bientarto Soedjito, instruktur infa institute, Jakarta, alumni Training of Trainer (TOT) di UNESCAP, Bangkok. Prajitno, Assistant Caourse Director Jawa Timur Alumni TOT di  UNESCAP, Bangkok. Yuri G. Iskandar alumni TOT & UNESCAP, BANGKOK. A. Aziz Winanda, alumni TOT INFA Institute, Jakarta. Treanaini Andrya N. alumni TOT INFA Institute, Jakarta. N. Hengky Pratoko, alumni TOT INFA Institute, Jakrta. S. Nur Aini alumni TOT INFA Institute, Jakarta serta para praktisi sesuai kebutuhan.

Basic Freight Forwarding yang di gelar Gafeksi/INFA Propinsi Jawa Timur  di kantor Gafeksi Jl. Perak barat No. 211 ini juga mendapat sambutan meriah dari para peserta. Buktinya, para peserta mengaku puas dengan materi yang di berikan. Bahkan mereka berharap supaya acara semacam ini terus di lakukan oleh Gafeksi/INFA Propinsi Jawa Timur untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang belum mengikuti.

top 

APEC Sepakat Standardisasi Fumigasi

Negara-negara anggota Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (Asia Pacific Economic Cooperation/APEC) sepakat melakukan Standardisasi fumigasi produk pertanian. Standardisasi tersebut diperlukan agar tidak terjadi proses fumigasi ulang di negara tujuan.

"Dengan demikian, bisa mengurangi biaya ekspor. Selain itu, dari sisi waktu juga lebih pendek”, ujar Kepala Badan Karantina Pertanian (Kabarantan) Departemen Pertanian (Deptan) Syukur Iwantoro di Jakarta kemarin. Selain anggota APEC, segera bergabung pula negara lain seperti Tiongkok, Cile, Peru, dan Italia.

Fumigasi adalah karantina tumbuhan menggunakan methil bromida dalam ruang kedap dengan dosis dan konsentrasi tertentu, sehingga dapat membunuh hama atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT).

Syukur menjelaskan saat mi ada perlakukan ganda (double treatment) terhadap produk pertanian Indonesia, juga sebaliknya. Itu bisa terjadi karena saat berada di negara asal, produk terse­but sudah diberlakukan kewajiban fu­migasi. Namun sampai di negara tujuan, tetap harus difumigasi. Hingga kini, Indonesia sudah ada kerja sama fumigasi dengan Australia dan Selandia Baru.

Dulu Indonesia dinilai sebagai ne­gara yang berhasil dalam skim audit fumigasi di Asia Pasifik. Berdasar temuan Badan Karantina Pertanian Australia (AQIS), terdapat 80 persen produk pertanian Indonesia bermasalah karena mengandung OPT. Akibatnya, AQIS melakukan fumi­gasi ulang, dibongkar dan banyak yang dipulangkan ke Indonesia.

Namun sejak Juni 2004, kandungan OPTmenurun drastis. "Sejak itu hanya ditemukan 3 persen yang ada OPT. Hal ini tak lepas dari perlakuan karantina yang lebih baik dan ketat," katanya. Menurutnya, Standardisasi fumigasi sangat penting bagi eksporter maupun importer produk pertanian. "Sebab, eksporter bisa mengalami kerugian yang lebih besar jika barangnya dipulangkan," jelasnya. (JPNN)

top 

Siapa saja yang bisa dituntut oleh pengangkut sesuai dengan persyaratan dalam Bill of lading ?

 Oleh : Slamet Rijanto

Kapankah seseorang yang tidak berkontrak dengan pengangkut menjadi subyek / tunduk pada persyaratan bill of lading, dan bahkan membeberkan klaim dari pengangkut untuk freight, demurrage atau bahkan kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh pengiriman barang-barang berbahaya ?

Beberapa situasi jelas beralasan. Seorang pihak ketiga yang tercantum sebagai si penerima adalah secara langsung bertanggung jawab kepada pengangkut :

di mana perundang-undangan yang mengatur pemindahan suatu bill of lading diterapkan (seperti Bill of Lading Act 1855), contoh, ketika si penerima mengambil kepemilikan barang-barang melalui perpindahan dari suatu bill of lading yang di-endorsed.

di mana si penerima menguasai hak dari bill of lading. Penguasaan hak bukanlah suatu konsep yang gampang bagi kebanyakan orang untuk memahaminya tetapi ini penting, mengacu pada penggunaan haknya untuk mengontrol seluruh barang-barang, seperti suatu permintaan kepada pengangkut untuk menyerahkan barang-barang.

Pengangkut menginginkan suatu hak untuk menuntut balik melawan pihak ketiga yang bukanlah peserta / pihak pada kontrak pengangkutan dan bahkan namanya tidak boleh tercantum dalam bill of lading. Untuk mendapatkan hak ini, pengangkut menyertakan kalimat di dalam persyaratan bill of lading yang berbunyi sebagai berikut:

‘‘Merchant’’ is defined as a ‘‘Shipper, Consignee, Receiver of the Bill of Lading, Owner of the cargo or Person entitled to the possession of the cargo or having a present of future interest in the Goods and the servants and agents of any of these.’’

[”Pedagang'' dinyatakan sebagai  '' Pengirim barang, Penerima barang, Penerima bill of lading, Pemilik muatan atau Orang yang berhak memiliki muatan atau mempunyai kepentingan lanjut terhadap barang-barang dan para penyedia jasa dan agen-agen dari semuanya ini.”]

Kata-kata tersebut di atas adalah bersifat umum dan meliputi tidak hanya si penerima barang tetapi juga pihak-pihak yang ditunjuk (notify parties), dan bahkan orang lain yang namanya tidak tercantum dalam bill of lading tetapi mempunyai kepentingan terhadap barang-barang itu. Beberapa pengangkut telah berpedoman pada definisi yang serupa untuk mengejar klaim mereka terhadap freight forwarders.

Suatu kasus di Amerika Serikat baru-baru ini, APL Ltd. vs UK Aerosols et al meminta pengadilan di Amerika Serikat  untuk memutuskan apakah kata-kata ini mencakup sebuah perusahaan yang telah mempunyai suatu hubungan bisnis, mengaku untuk menjadi perusahaan patungan, dengan seorang importir yang telah meng-endorsed bill of lading.

UK Aerosols memesan (booked) pengangkutan untuk sebuah kontainer berisi hairspray yang dibungkus (dipak) dalam karton, dan menerima bill of lading APL. Ketika kontainer tiba di California, APL mendapati bahwa container tersebut bocor, dengan demikian menjadi berbahaya dan penuh resiko.. Biaya untuk membersihkan container itu berjumlah US$700,000.

Pihak-pihak lain dalam mata rantai perdagangan (supply chain) ini meng-endorsed bill of lading, jadi berpotensi ikut bertanggung-jawab terhadap biaya-biaya untuk pembersihan kontainer.

APL juga mencantumkan Imp-Ex sebagai terdakwa, pada dasarnya bahwa dia (Imp-Ex) mempunyai suatu kepentingan lanjut terhadap muatan saat muatan itu tiba di tujuan.

Imp-Ex menentang atas tindakan memasukkannya dalam terdakwa.

 

Pengadilan menyatakan :

" Seraya Imp-Ex boleh memperluas definisi tentang '' Merchant “ dalam bill of lading, yang lebih diperlukan adalah mengikat Imp-Ex pada kontrak ini. Seseorang tidak bisa menjadi tidak mau atau tanpa mengetahui terikat pada suatu kontrak, melainkan, ini adalah pokok bahwa '' beberapa formulir penerimaan “ diperlukan.  APL berkeras bahwa meskipun begitu Imp-Ex menerima bill of lading,  berdasarkan salah satu entah kendali yang tidak bisa dipisahkan pada saat ini atau kepentingan lanjut atas barang-barang, atau dengan menjadi satu joint venture, atau berpartner dengan, atau principal dari UG. Tidak satupun kepentingan-kepentingan ini cukup untuk melembagakan penerimaan terhadap bill of lading.”

Dengan perkataan lain, pengangkut tidak bisa dengan menuliskan klausul Merchant dalam kemungkinan kalimat yang sangat luas melampaui keharusan untuk menunjukkan bahwa pihak ini sedang mencari yang bertanggung jawab “menerima” bill of lading.

[Walaupun sudah ditetapkan, tetapi APL masih belum menyerah. Ini dilanjutkan dengan tindakan melawan Imp-Ex pada suatu teori keagenan, yaitu, bahwa pihak lain yang telah meng-endorsed / menguasakan bill of lading adalah sedang bertindak sebagai agen untuk Imp-Ex.]

top 

BUKTIKAN MANFAAT ORGANISASI  UNTUK KEPENTINGAN ANGGOTA

(MUSWIL II DPW GAFEKSI/INFA) PROPINSI JAWATENGAH

 

Muswil II DPW GAFEKSI (INFA) Propinsi Jawa Tengah kali ini dengan Tema “Melalui MUSWIL II Kita Tingkatkan Peran Jasa Transportasi Freight Frowarding dalam peningkatan Ekspor dan Impor “berlangsung di Hotel Pandanaran Semarang pada tanggal 14 April 2007, yang dihadiri oleh kurang lebih 120 perusahaan Anggota GAFEKSI (INFA) Ketua Kompartemen Organisasi Bpk. Anwar Satta dan Manager INFA Institute (Bpk. M. Supriyanto).

 

MUSWIL II DPW GAFEKSI (INFA) Propinsi Jawa Tengah

 

MUSWIL II GAFEKSI (INFA) Propinsi Jawa Tengah Dibuka oleh Gubernur Jawa tengah yang diwakili oleh Sekwilda Propinsi Jawa Tengah Bpk. Mutriantom, serta dihadiri oleh Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Propinsi Jawa Tengah Bea Cukai Propinsi Jawa Tengah, Adpel Tanjung Emas beberapa Asosiasi sektoral terkait serta para Anggota GAFEKSI (INFA) Propinsi Jawa Tengah.

 

H. SOEJANTO Terpilih Kembali

 

Setelah pembukaan Muswil II GAFEKSI (INFA) acara dimulai dengan pengesahan Tata  Tertib Persidang lanjutan Pertanggung Jawaban Ketua DPW GAFEKSI (INFA) propinsi Jawa Tengah Periode 2002-2007 yang akhirnya floor sepakat menerima pertanggung jawaban Ketua DPW GAFEKSI (INFA) Propinsi Jateng masa bakti tersebut. Dan selanjutnya seluruh jajaran masa bakti yang telah dinerima pertanggung jawaban dinyatakan dimisioner.

 

Melalui pemilihan langsung dari para peserta GAFEKSI (INFA) muncul 3 calon kandidat ketua DPW GAFEKSI (INFA) yang diwajibkan menyampaikan misi dan visinya dalam membawa organisasi ke depan lebih baik, dan akhirnya peroleh hasil 32 suara secara aklamasi terpilih H. Soejanto S.Sos sebagai ketua DPW GAFEKSI (INFA) Propinsi Jawa Tengah Periode 2007-2011, dan forum sepakat didalam susunan pengurus periode ini ketua DPW GAFEKSI (INFA) Propinsi Jawa Tengah akan dibantu oleh 5 formatur yang mewakili para anggota.

 

Selain itu masalah internal organisasi akhirnya dalam forum MUSWIL ini disepakati tidak ada DPC Semarang, dengan dasar AD/ART bahwa bila suda ada DPW di dalam satu Propinsi maka tidak diperlukan DPC propinsi.

 

 

 

 

Komitmen DPW GAFEKSI (INFA) Jateng Terpilih

 

Beberapa rencan Program DPW GAFEKSI (INFA) Propinsi Jawa Tengah masa bakti 2007-2011 adalah:

1.        Aspek Kepabeanan, perhubungan Perdagangan dan Industri.

 

Sebagai suatu mata rantai akan berupaya keberadaan dan eksistensi Freight Forwading sebagai NVOCC, dan DPW berupaya meningkatkan sinergi dengan DPP GAFEKSI (INFA) untuk memberikan masukan dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan usaha Freight Forwading serta paying hukum

 

2.        Perkuatan Pilar SDM

 

Upaya peningkatan pengembangan & Profesionalisme SDM bagi Anggota GAFEKSI (INFA) salah satunya melalui Pendidikan dan Pelatihan baik yang selama ini sudah dilaksanakan dengan baik dengan INFA Institute yaitu Basic Freight Forwading (UNESCAP Standart) maupun FIATA Diploma, yang pada saat MUSWIL II DPW GAFEKSI (INFA) mendapat mandatory agar DPW GAFEKSI (INFA) dapat melaksanakan FIATA Diploma In Freight Forwading pada tahun 2008.

 

Pilar SDM ini dibangun dalam rangka eksistensi Freight Forwarding Nasional dalam menghadapi tantangan pemain asing yaag menambah luas dalam kegiatan Freight Forwarding, sehingga diharapkan SDM nasional mampu mengimbangi pemain global melalui Tenaga Ahli yang memiliki kompetensi yang diakui secara nasional dan internasional.

 

Peningkatan hubungan dengan Instansi pemerintah dalam peningkatan SDM dan dijadikan landasan kegiatan usaha.

 

3.        Kerjasama yang lebih erat dengan Kadinda,Asosiaso Sektoral terkait.

4.        Organisasi

Konsolidasi organisasi ke dalam agar memberikan manfaat yang lebih besar guna kepentingan anggota, mengingat potensi dan peluang yang ada serta optimalisasi pelabuhan Tanjung Emas dalam memberikan kontribusi yang lebih besar bagi penerimaan pendapatan daerah.

 

Tantangan kedepan semakin berat dan kompetitif untuk ini persatuan dan kerjasama dalam mengembangkan kegiatan Freight Forwarding harus memiliki visi dan misi yang sama baik pengurus maupun anggota.

Selamat bertugas Bpk. Soejanto dan Jajaran DPW GAFEKSI (INFA) Propinsi Jawa Tengah (yyn)

top 

“SPOT CHECK”

Pemeriksaan mendadak (spot check) pada saat pengeluaran barang mulai dilakukan sejak 1 April 2003, melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor : 111/KMK.04/2003, kemudian dirubah dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor : 114/PMK/.04/2006. Merupakan peraturan untuk mengimplementasikan salah satu bagian dari Program Reformasi Kepabeanan.

Tujuan dilaksanakannya pemeriksaan mendadak (spot check) yaitu :

1.    Pengujian secara acak atas kebenaran dokumen pemberitahuan kepa-beanan yang diajukan kepada bea cukai dengan fisik barangnya.

2.    Pengujian kepatuhan pengguna jasa terhadap ketentuan kepabeanan (compliance check)

3.    Untuk memastikan apakah petugas bea cukai telah melaksanakan tugas penanganan barang-barang impor tersebut sesuai dengan ketentuan kepabeanan (quality control).

4.    Mengevaluasi atau mengawasi kinerja DJBC, baik kinerja sistem & prosedur ataupun pegawai yang melaksanakan sistem & prosedur.

5.    Spot check dilakukan secara insidentil oleh Pejabat IRJEN DEPKEU tanpa adanya pemberitahuan lebih dahulu kepada petugas DJBC.

Pemeriksaan, pengawasan dan penindakan merupakan rangkaian tugas pokok dan fungsi bea cukai dalam menangani keluar-masuknya barang ke daerah pabean Indonesia. Khusus untuk pemeriksaan di bidang kepabeanan dilakukan karena sudah merupakan standard operating procedure (SOP) yang harus dilakukan.

Ada dua hal mendasar yang dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang dilakukan pemberitahuan kepabeanannya, yaitu :

1.    Pemeriksaan dokumen barang

2.    Pemeriksaan fisik barang

Sedangkan mengapa barang harus dilakukan pemeriksaan, karena :

1.    Penetapan Jalur

2.    Random

3.    Nota Hasil Intelijen

Metode pemeriksaan terhadap barang yang keluar atau masuk Daerah Pabean Indonesia sudah diatur atau ditentukan oleh undang-undang dan perangkat peraturan teknis yang ada. Sehingga pemeriksaan rutin dan terjadwal yang dilakukan oleh aparat bea cukai di lapangan akan terbuka peluang untuk menghindari atau menyimpangi ketentuan yang ada.

Melalui pemeriksaan mendadak (spot check) diharapkan para aparat bea cukai di lapangan bekerja lebih cermat dan teliti karena dalam waktu mendadak atau sewaktu-waktu akan dilakukan pemeriksaan.

Dimana pemeriksaan tersebut diatur seperti berikut :

1.    Dilaksanakan oleh pejabat Inspektorat Jenderal berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh Inspektur Jenderal.

2.    Tim Pemeriksaan Mendadak menetapkan obyek pemeriksaan secara acak dari daftar SPPB/dokumen pengeluaran barang.

3.    Pelaksana spot check langsung menghubungi pejabat hanggar. Pejabat hanggar menghubungi Kasi P2, lalu Kasi P2 menerbitkan surat penindakan.

4.    Obyek Barang :

a.    Barang impor sementara dan barang impor untuk dipakai, dilakukan penelitian kesesuaian dokumen dan fisik barang.

b.    Barang diangkut lanjut, diangkut terus dan pindah lokasi, dilakukan penelitian dokumen.

5.    Teknis pemeriksaan mengacu kepada ketentuan pemeriksaan kepabeanan.

6.    Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Inspektur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

7.    Biaya yang timbul, dibebankan kepada mata anggaran DEPKEU yang diusulkan ITJEN.

Spot check merupakan pemeriksaan mendadak yang waktunya tidak ditentukan dengan maksud untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, apakah sudah sesuai dengan aturan atau tidak.

Artinya, spot check adalah melengkapi atau menyempurnakan instrumen pemeriksaan yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Dengan harapan dapat dilakukan filterisasi secara berlapis-lapis guna meminimalisir terjadinya penyimpangan prosedural di bidang kepabeanan. (Guslim)

top 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

 

Jalan Jenderal Ahmad Yani Jakarta 13230, Telepon 4890308, Faximile 4897928 Kotak pos 108 Jakarta,

Website  www.beacukai.go.id

 

Yth. Para Kepala Kantor Pelayanan

Di lingkungan Direktorat jenderal Bea dan Cukai

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSA BARANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG

 

Sehubungan dengan peningkatan pelayanan kepabeanan terutama dalam pelaksanaan pemeriksaan fisik barang. Dengan ini
disampaikan tata cara penunjukkan Pejabat Pemeriksa Barang sebagai berikut.

 

1. Penunjukan Pejabat Barang dilakukan oleh system Aplikasi pelayanan Kepabeanan (bagi kantor pelayanan yang telah menerapkan PDE kepabeanan) atau Kepala Seksi kepa­beanan clan cukai berdasarkan:

a.      kesiapan Pejaba Pemeriksa Barang untuk melakukan pemeriksaan fisik, clan

b.      kesiapan barang untuk dilakukan pemeriksaan fisik.

2. Penunjukan Pejabat Pemeriksa Barang dilakukan sesuai urutan kesiapan Pejabat Pemeriksa Barang untuk melaku­kan pemeriksaan fisik, dengan ketentuan:

a.  Pejabat Pemeriksa barangyangtelah siap untuk melaku kan pemeriksaan fisik menyatakan "siap" dengan me ngisikan nama clan menekan tombol/menu "siap" pada aplikasi pelayanan kepabeanan di ruang kerja (standy room) pejabat pemeriksa Barang;

b.  Aplikasi pelayanan kepabeanan memberikan nomor urut kepada pemilik barang atau kuasanya yang telah melaporkan bahwa barang telah siap untuk dilakukan pemeriksaan fisik dengan menyerahkan hardcopy Pem berian Impor Barang (PIB) clan dokumen pelengkap pabean kepada Pejabat Penerima Dokumen di loket pe nerimaan dokumen di Ruang kerja (stonby room) peja bat pemeriksa barang (sesuai urutan laporan kesiapan untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang).

c.      Aplikasi pelayanan kepabeanan menunjuk Pejabat Pemeriksa Barang yang telah "siap" sesuai urutan.

d.     Pejabat Pemeriksa Barang yang telah clitunjuk melaku kan pemeriksaan fisik, oleh Aplikasi pelayanan kepa beanan dinyatakan "Sedang Bekerja"

e.  Pejabat Pemeriksa Barang yang telah selesai melaku kan pemeriksaan fisik harus segera kembali ke ruang kerja (standy room) untuk melakukan perekaman Lapo ran Hasil Pemeriksaan (LHP).

f, Setelah selesai melakukan LHP. Pejabat Pemeriksa Ba rang menyatakan "siap" dengan tata cara sebagaimana huruf a ditas.

g. Aplikasi akan melakukan penunjukan kepada Pejabat Pemeriksa Barang yang bersangkutan untuk melaku kan pemeriksaan berikutnya.

3. Pejabat pemeriksa Barang yang meninggalkan ruang kerja (standby room) untuk kepentingan lain selain pemeriksaan fisik barang dengan izin Kepala Seksi Kepabean dan Cukai atu karena telah selesai jam kerja, sebelum meninggalkan ruang kerja (standby room) tersebut mengisikan nama dan menekan tombol/menu "tidak di tempat" pada Aplikasi Pelayanan Pabean.

4. Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai malakuakan pembi­naan, evaluasi clan melaporkan secara berkala kenerja Pe­jabat Pemeriksa Fisik dengan mendasarkan pada beberapa aspek-aspek pemeriksaan yaitu.

a.      Lama pemeriksaan fisik barang

b.     Kemampuan pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan fisik sebagaimana dituangkan dalam LHP (salah satu in dikator yang dapat dipakai adalah seringnya LHP clikern balikan oleh PFPD untuk dilakukan pemeriksaan ulang).

c.      Keluhan importer/kuasanya pengusaha TPS atas peme riksaan fisik barang impor.

d.     Kendala pemeriksaan fisik barang

e.      Keterangan lain yang yang dianggap perlu.

5. Dalam hal kantor * Pelayanan telah menerapkan PDE Kepa­beanan, namun aplikasi penunjukan pemeriksa tidak siap/ tersedia, penunjukan pemeriksa fisik barang dilakukan se­cara manual oleh Kepala Seksi Kepabeanan clan Cukai de­ngan tata cara penunjukan sebagaimana diatur pada butir 2 dengan format penunjukan sebagaimana Lampiran Surat Edaran Direktur Bea clan Cukai ini.

6. Kepala Seksi Kepabeanan clan Cukai melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 5 kepada kepala kantor Pelayanan setup hari.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 05 April 2007

Direktur Jendera,
ttd
Anwar Supriadi (NIP 120050332)

Tembusan:

1.   Sekretaris, Para Direktur, dan Tenaga pengkaji

2.   Para Kepala Kantor Wilayah di lingkundan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Rabo 25 April 2007, Bea Cukai mengadakan sosialisasi tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor yang akan di berlakukan Mei 2007  ini. Sosialisasi itu dihadiri oleh para importir dan organisasi-organisasi forwarding diantaranya dari Gafeksi/INFA  Propinsi Jawa Timur.  Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang di sosialisasikan itu selengkapnya sebagai berikut.

 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL  BEA DAN CUKAI

 

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR P-07 /BC/2007

 

TENTANG

 

PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR

 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan dan peningkatan pengawasan dibidang kepabeanan pada Kantor Pelayanan, serta melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu diatur kembali ketentuan mengenai pemeriksaan fisik barang.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor.

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

 

2. Keputusan Presiden Repulik Indonesia Nomor 52 Tahun 1987 tentang Terminal Peti Kemas.

 

3.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impro yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003;

 

4.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.05/1996 tentang Tempat Penimbunan Sementara;

 

5.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 147/KMK.05/1997 tentang Penunjukan Tempat Penimbunan Sementara

 

6. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep. 07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-06/BC/2007.

 

 

 

 

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan   : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR.

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1.      Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.

 

2.      Direktoral Jenderal adalah Direktoral Jenderal Bea dan Cukai

 

3.      Kantor Pabean adalah Kantor Pelayanan Direktoral Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban Pabean.

 

4.      Pejabat pemeriksa dokumen adalah Pejabat Direktoral Jenderal yang berwenang melakukan penelitian dan penetapan atas data Pemberitahuan Pabean.

 

5.      Pejabat Pemeriksa Barang adalah Pejabat Direktoral Jenderal yang berwenang untuk melakukan Pemeriksaan Fisik dan ditunjuk secara langsung melalui Aplikasi Pelayanan Kepabeanan atau oleh Pejabat Seksi Kepabeanan dan Cukai

 

6.      Petikemas (container) adalah peti atau kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar internasional (Internasional Standard Organization) sebagai alat atau perangkat  pengangkutan barang.

 

Pasal 2

 

1)      Pemeriksaan fisik adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Barang untuk jumlah dan jenis barang impro yang diperiksa guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai pabean.

 

2)      Pemeriksaan karena jabatan adalah pemeriksaan fisik menyatakan barang yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai secara jabatan (ex-officio) atas resiko dan biaya importer untuk mengamankan hak-hak Negara dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 3

 

1)      Terhadap barang impor dapat dilakukan pemeriksaan fisik

 

2)      Pemeriksaan fisik dalam rangka pelayanan dilakukan oleh pejabat pemeriksa barang.

 

Pasal 4

Pemeriksaan fisik dapat dilakukan:

a.       di lapangan dan atau di gedung pemeriksaan di Tempat Penimbunan Sementara, Tempat Penimbunan Pabean, atau Tempat Penimbunan Berikat;

b.      di gudang/lapangan importer dengan izin Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk; atau

c.       melalui hi-co scan container atas barang impor sejenis atau barang impor yang dikemas dalam kemasan berpendingin (refrigerated container).

 

Pasal 5

 

1)      Pemeriksaan fisik dimulai jika :

a.       Importir atau kuasanya menyatakan bahwa barang impor telah siap diperiksa, dan

b.      Pengusaha TPS telah menyiapkan tenaga buruh yang memadai dan peralatan pemeriksaan fisik yang terkait dengan barang yang akan diperiksa.

 

2)      Importi atau kuasanya wajib hadir dalam pemeriksaan fisik.

 

3)      Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat  (2) adalah dalam hal dilakukan pemeriksaan karena jabatan (ex-officio) (bersambung)

top 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAK JENDERAL PAJAK

Jalan Jenderal Gatot Subroto 40.41                                    Telepon

Jakarta 17190

Kotak Pos 124                                                                        Faksimile        575 1658

 

 

Yth:     1. Para kepala kantor wilayat DJP

            2. Para kepala kantor Pelayananan Pajak

            3. Para kepala kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak

            4. Para kepala kantor Penyuluhan dan Pengamalan Potensi Perpajakan di

    seluruh Indonesia

 

 

 

SURAT EDARAN

NOMOR : SE – 01 / PJ. 03/2007

 

TENTANG

 

PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-70 /PJ/2007 TENTANG JENIS JASA LAIN AND PERKIRAAN

PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23  AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000.

 

 

 

            Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER.70/PJ/2007 tentang jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan Neto Sebgaimana Dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 tahun 1963 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, bersama ini disampaikan fotokopi Peraturan Direktur Jenderal Pajak dimaksud.

 

Beberpa hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

1.      Yang wajib dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah:

a.       Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b.      Imbalan jasa sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsumsi dan jasa-jasa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 70 /PJ/2007 selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

 

2.      Perkiraan Penghasilan Neto atas sewa dan penghasilan laib sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan jasa yang wajib dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Direktur Jenederal Pajak Nomor PER.70/ PJ/2007.

 

3.      Beberapa Peraturan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yaitu:

a.       Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER.178/PJ/2006

b.      Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE.08/PJ.313/1995.

c.       Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE. 10/PJ/1998, dan

d.      Keputusan Direktur Jenderal Pajak serta surat Penegasan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 70 /PJ/2007.

 

4.      Para Kepala Kantor Wilayah agar mengawasi pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut di atas dan agar melakukan sosialisasi kepada para Wajib Pajak di lingkungan wilayah masing-masing.

 

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

Peda tanggal 9 April 2007

 

Direktur Jenderal

 

 

D. Nasution

NIP. 130605098

 

 

 

 

Tembusan:

1.      Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan

2.      Inspektur Jenderal Departemen Keuangan

3.      Kepala Biro Hukum Depertemen Keuangan

4.      Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak

5.      Para Direktur di Lingkungan DIrektorat Jenderal Pajak.

6.      Para Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

_____________________________________________________________________________________________

PERATURAN

MENTERI KEUANGAN

NOMOR 28/PMK. 03/2006

DITETAPKAN TANGGAL 24 MARET 2006

 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

 

MENTERI KEUANGAN

 

Menimbang:

 

Bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastan hukum dan kejelasan menganai jenis jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai serta meningkatkan iklim usaha di bidang angkutan umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/tentang jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

 

Mengingat:

 

  1. Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 3986);

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomer 3530)

  3. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2000. tentang Jenis Barang Dan Jasa yang tidak Dikenakan Pertambahan Nilai (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062):

  4. Keputusan Presiden Nomor 20/P tahun 2005:

  5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527?KMK.03/tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 527/KMK.03/03 TENTANG JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK: PERTAMBAHAN NILAI.

Pasal 1

Mengubah beberapa ketentuan dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KMK.03/2003 tentang jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air yang tidak dikenakan pajak.

 

1.      Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.      Angkutan adalah pemindahan orang/atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.

2.      Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.

3.      Kendaran umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untukdipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

4.      Kendaraan Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk kegiatan pengangkutan orang dan atau barang yang disediakan untuk umu dengan dipungut bayaran baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek, dengan menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam.

5.      Pengguna jasa adalah setiap orang dan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan baik untuk angkutan orang maupun barang.

6.      Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2000.

7.      Pengusaha Angkutan Umum adalah pengusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang tentang pajak pertambahan nilai yang melakukan usaha berupa penyediaan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan.

8.      Kereta Api adalah kendaraan denaga tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel.

9.      Jasa Angkutan Kereta Api adalah jasa pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kereta Api, dengan dipungut biaya.

10.  Pengusaha angkutan Kereta Api adalah pengusaha sebagaima dimaksud dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai yang melakukan usaha berupa penyediaan Jasa Angkutan orang dan atau barang dengan Kereta Api.

11.  Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamin, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

12.  Jasa Angkutan Umum di Laut adalah setiap kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kapal, yang dilakukan oleh Pengusaha Angkutan laut, dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, dengan dipungut biaya.

13.  Pengusaha Ankgutan Laut adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai yang melakukan usaha angkutan laut.

14.  Jasa Angkutan umum di Sungai dan Danau adalah setiap kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kapal, yang dilakukan oleh Pengusaha Angkutan Sungai dan Danau yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir, kanal atau terusan, dengan dipungut bayaran.

15.  Pengusaha Angkutan Sungai dan Danau adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai orang melakukan usaha angkutan sungai dan atau danau.

16.  Jasa Angkutan Umum Penyeberangan adalah Jasa pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat dengan menggunakan kapal yang dilakukan oleh pengusaha Angkutan Penyeberangan, yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta Api yang terputus karena adanya perairan, dengan dipungut bayaran.

17.  Pengusaha Angkutan Penyeberangan adalah pengusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai yang melakukan usaha angkutan penyeberangan.

 

 

 

2.      Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 2

1)      Atas penyerahan jasa Angkutan Umum di darat dan di air tidak dikenakan pajak pertambahan nilai.

2)      Penyerahan jasa Angkutan Umum di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Angkutan Umum dan Penyerahan jasa Angkutan Kereta Api.

3)      Penyerahan jasa Angkutan umum di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan jasa Angkutan Umum di laut, penyerahan Jasa Angkutan Umum di dungai dan danau dan penyerahan jasa Angkutan Umum penyeberangan.

 

3.      Ketentuan pasal 3 dihapus

 

Pasal 3

Dihapus

 

Pasal II

 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2006.

 

MENTERI KEUANGAN

Ttd,

SRI MULYANI INDRAWATI

 

Salinan sesuai dengan aslinya;

Kepala Biro Umum

u.b

kepala Bagian TU Departemen

Koemoro Warsito

NIP 06004189

top 

GUBERNUR JAWA TIMUR

 

 

 

 

Surabaya,   9   April 2007

 

Nomor             : 525/ 413K/ 021/2007                        Kepada

Sifat                 : Segera                                               Yth. l. Sdr. Kepala ADPEL di Wilayah Jatim

Lampiran         : -                                                                2.Sdr. Kepala Dinas LIAJ Prop. Jatiim

Perihal             : Larangan Gula keluar                           3.Sdr. KetuaDPCINSA

  Jawa Timur                                            4.Sdr. Ketua GAFEKSI

       5.Sdr. Ketua APBMI Jatim

       6.Sdr. Ketua PELRA

 

 

 

 

Dalam rangka pengendalian, distribusi dan stabilisasi harga gula di Jawa Timur maka semua stok gula yang ada di Jawa Tlmur saat ini, baik gula produksi Dalam Negeri maupun eks impor, untuk sementara akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Jawa Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut kami minta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1.     Diminta bantuan dan kerjasama Saudara Kepala Administrator Pelabuhan di wilayah Jawa Timur untuk tidak melayani pengiriman gula dalam negeri maupun gula eks impor alokasi Jawa Timur untuk diantar pulaukan atau keluar Jawa Timur.

2.     Gula eks impor alokasi Bali, NTT, NTB yang transit di Jawa Timur pengiriman ke luar Jawa Timur harus dilengkapi dengan Surat Jalan Pengiriman Gula Antar Pulau yang dikeluarkan oleh PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI (Persero).

3.     Untuk mencegah terjadinya pengiriman gula keluar Jawa Timur melalui darat agar Dinas LLAJ Prop. Jatim mengadakan pengawasan dan pemeriksaan di jembatan-jembatan timbang.

Demikian untuk menjadikan maklum atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR

 

 

 

IMAM UTOMO. S

 

TEMBUSAN;

Yth. 

1. Sdr. Kadis Perindag Prop. Jatim

2. Sdr. Direksi PTPN XI (Persero);

3. Sdr. Direksi PTPN X (Persero).

top 

Didik Sudiwinarto, SE, MM

(Kasubdin Penerbangan Udara)

Berkat Dukungan Keluarga

Sosok yang satu ini sudah tidak asing lagi. Di kala­ngan Pemerintah Propinsi Jawa Timur Dinas Per­hubungan, beliau dikenal sebagai pemimpin yang bijak. Banyak hal yang patut di teladani dari pria kelahiran Surabaya 3 Maret 1961 ini. Tidak hanya gaya kepemimpinannya yang low profile, namun kesederhanaannya juga patut di teladani.

Saat di temui warta Gakesi di kantornya, suami Triwidia Ningrum ini sedang santai sehabis melakukan acara rutin yakni sepeda sehat bersama staf-stafnya. Dengan penuh keramahan, beliaupun mempersdahkan. "Silahkan duduk, kita santai saja," tegurnya sopan.

Dalam suasana yang begitu cair, Didik Sudiwinarto menceritakan perjuangannya dari mulai pertama menjadi pegawai negeri hingga menjadi orang nomor satu di Sub Di­nas Penerbangan Udara. Menurutnya itu semua di peroleh karena kerja keras dan dukungan dari keluarga.

"Kunci utama memperoleh kesuksesan adalah kerja maksimal dan jangan bersikap ABS (asal bapak senang). Karena hal itu akan memupus kreatifitas kita dan memang­kas prestasi diri," ungkap Didik.

Lebih lanjut lelaki berkumis tipis ini mengatakan, men­jadi pemimpin hares mempunyai tingkah lake baik yang dapat di jadikan contoh anak buah. Intuk itulah, Didik ber­prinsip Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agowe Korso (menata perasaan atau emosi, mengendalikan emosi orang lain, menjalin kasih sayang kebersamaan, membuat karya).

Bermodalkan falsafah itulah Didik menjalankan tugasnya se­bagai seorang pemimpin.

Pendidikan formalnya, di awali di Sekolah Dasar di Surabaya. Kemudian di lanjutkan di SMP 10 Surabaya dan SMA 6 Surabaya. Untuk strata satu (S1), pria berkulit ber­sih ini mengambil jurusan ekonomi Universitas 17 Agus­tus Surabaya dan dilanjutkan S2 di Universitas Mahardika Surabaya.

Untuk urusan kerja, jenjang karir Didik sangat cemerlang. Mulai dari staf pegawai negeri di Kanwil III Dit jen penerba­ngan udara tahun 1981, meningkat ke Kasubag perlengkap­an Kanwil Departemen Perhubungan Jawa Timur pada ta­hun 1991. Selanjutnya, pada tahun 1994 beliau menjabat sebagai Kasi Lalu Lintas Angkatan Udara. Dan pada tahun 2001 hingga sekarang, beliau menjabat sebagai Kasubdin Penerbangan Udara.

Kesuksesan yang begitu gemilang tidak menjadi pria due putri ini menjadi sombong. Namun, beliau kerap membaur dengan staf-astafnya dan selalu memberi motifasi dan se­mangat untuk kesuksesan meraka. Kepada pare stafnya ini, Didik juga berpesan untuk selalu bekerja dengan baik dan menorehkan prestasi.

 

Name                         Didik Sudiwinarto, SE, MM

Tempat/Tgl Lahir      Surabaya, 3 Maret 1961

Alamat                       JI. Jemur Andayani Gg.1 No.40

Istri                             Triwidia Ningrum (40)

Anak                           1. Ditya Enandini Palupi (11)

2. Desiya Ramadanti (8)

Pendidikan:

1.     SD Surabaya (Lulus 1973)

2.     SMP 10 Surabaya (Lulus 1976)

3.     SMA 6 Surabaya (Lulus 1980)

4.     Universitas 17 Agustus (UNTAG) Surabaya (Lulus 1986)

5.     Universitas Mahardika Surabaya (Lulus 2005)

Karir

1.     Staf Kanwil II Didjen Penerbangan Udara (1981)

2.     Kasubag Perlengkapan Kanwil Departemen Perhubungan Jawa Timur (1991)

3.     Kepala Seksi Lalu Lintas Angkatan Udara (1994)

4.     Kasubdin Penerbangan Udara (2001)

top 

May Day, diperingati setiap tanggal 1 Mei tiap tahunnya sebagai Hari Buruh se-Dunia. Hampir seluruh elemen organisasi buruh (pekerja) dari berbagai sektor formal akan memperingati May Day dengan penuh antusias. Bahkan sudah disiapkan berbagai agenda kegiatan yang sebagian besar adalah turun ke jalan-jalan protokol di tengah kota.

Eksistensi (keberadaan) buruh di sektor usaha di jasa kepelabuhanan, memiliki potensi pekerja dengan kemampuan yang beragam sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan sektor usahanya.

Memang ada beberapa segmen usaha jasa di bidang kepelabuhan-an, beberapa bidang usaha membutuhkan kecekatan dan keterampilan fisik dalam memberikan layanan jasanya, ada juga beberapa bidang usaha yang menggunakan kemampuan nalarnya (skill) untuk menyusun strategi layanan jasanya.

Di pelabuhan ada mekanisme yang unik dalam mengelola potensi pekerja yang bersifat padat karya (labour intensif). Pada lazimnya buruh akan ditentukan tingkat produktivitasnya oleh perusahaan yang mempekerjakan dan menggajinya. Tapi mekanisme umum tersebut tidak berlaku di pelabuh-an, karena buruh berada dibawah naungan institusi tersendiri, tidak berada dibawah langsung perusahaan yang mempekerjakan.

Posisi perusahaan bongkar muat yang membutuhkan buruh bongkar muat tidak memiliki kewenangan langsung untuk menentukan produktivitas yang dibutuhkan, demikian pula pergantian personil disetiap ganti shift. Sehingga target perolehan disetiap shift tidak dapat dicapai dengan maksi-mal, khususnya memasuki shift ke-2 dan ke-3. Karena kewenangan menggan-ti personil buruh tidak berada di perusahaan bongkar muat.

Realitas di atas, tentunya akan tidak menguntungkan perusahaan bongkar muat, juga akan merugikan buruh itu sendiri. Pertama, buruh akan dieksploitasi kerjanya sampai pada batas yang tidak wajar, kedua, pembagi-an kesempatan mendapatkan giliran pekerjaan dari setiap buruh menjadi tidak merata, ketiga, perusahaan bongkar muat tidak mendapatkan target produktivitas yang wajar tapi diharuskan membayar upah yang tidak sesuai dengan perolehan hasil kerja yang seharusnya didapat.

Inilah gambaran unik di pelabuhan yang menggelikan. Kalau pada hari May Day lebih banyak berisi tuntutan buruh yang sering merasa dirugikan dan dikebiri hak-haknya oleh pengusaha dan pemerintah. Berbeda dengan di pelabuhan, justru pengusaha bongkar muat dirugikan dan dikurangi hak-haknya bukan karena kehendak buruh, tapi oleh pemegang otoritas pela-buhan yang membentuk institusi guna mengorganisir aktivitas buruh.

Sebenarnya pengusaha bongkar muat sudah memberikan toleransi sangat tinggi dengan tetap menggunakan tenaga manusia (buruh) padahal mereka sangat mampu menggunakan peralatan mekanis dalam bongkar muat (capital intensif).

Untuk pelabuhan Tanjung Perak yang sudah berani mempropaganda-kan ‘world class operator’ sudah sepantasnya bila pemegang otoritas pelabuhan berpikir lebih jernih, pelabuhan Tanjung Perak sudah sepantasnya dikelola secara modern dengan berbasiskan teknologi informasi. (guslim, mei 07)

top