Main Menu
H O M E
ABOUT ME
SEJARAH GAFEKSI
PENGURUS DPW GAFEKSI
STAFF SEKRETARIAT
PENGURUS PKH JUANDA
S E A R C H ...
DPW - DPC
INFO KURS
CONTACT US
CHAT ON LINE
Chat KABID Kepelabuhanan
LOGISTICS JOURNAL
Logistics Februari 2012
Januari 2012
DAFTAR ANGGOTA
Anggota A - B - C
Anggota D - E- F
Anggota G - H - I
Anggota J - K - L
Anggota M - N - O
Anggota P - Q- R
Angt. S-T-U-W-X-Y-Z
Anggota PKH Juanda
PENGETAHUAN
S T C
INCOTERMS 2000
FREIGHT FOR. DOCUMEN.
Download
Incoterms 2000
LINKS WEB TERKAIT
F I A T A
F A P A A
A F F A
I F C B A
BEA & CUKAI
PT. PELINDO III
PT. T P S
DEPAR. PERHUBUNGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN
GPEI JAWA TIMUR
KADIN JAWA TIMIUR
Jajak Pendapat
Web Site Ini Menurut Anda
 
Logistics Februari 2012

Logistics Februari 2012

- Editorial : Larangan Bawa Berkah
- Indonesia Masih Kurang 5.500 Orang SDM Industri Pelayaran Terdidik
- DPRD Jatim Inisiatifi Raperda Kesemalatan Pengguna Jalan
- Perdagangan Antar Pulau Jatim 2012 Naik 10% Atau Akan Mencapai Rp. 240 Triliun
- Program Kerja DPW ALFI/ILFA Propinsi Jawa Timur Tahun 2012
- PELINDO III Moderinsasi Terminal Penumpang Tanjung Perak Senilai Rp. 200 Miliar
- MENHUB : Proyek Revitalisasi APBS Masih Dibahas di DIRJEND HUBLA
- Gubernur JATIM : Arteri Porong Pengganti Harus Beroperasi Pada 15 Maret 2012
- Besaran Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat (Tarif Dasar) di Pelabuhan Tanjung Perak
  (Diberlakukan terhitung mulai tanggal 19 Pebruari 2012)
- TARIF BONGKAR MUAT, DANA SOSIAL & PEMBINAAN ASSOSIASI
  (Oleh : Azis Winanda, Chairman ALFI / ILFA - Jatim)

 ________________________________________________________________________________

Editorial : Larangan Bawa Berkah
Awal tahun 2012, tepatnya pertengahan Januari 2012, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian, yakni Permentan No. 88/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan; Permentan No. 89/2011 tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah-buahan dan atau Sayuran Segar; Permentan No. 90/2011 tentang Persyaratan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran Umbi Lapis Segar.
Diantara Peraturan Menteri Pertanian tersebut di atas adalah memindahkan pelabuhan bongkar buah-buahan dan sayuran impor dari pelabuhan Tg. Priok dipindah ke pelabuhan Tg. Perak Surabaya, pelabuhan Belawan Medan, pelabuhan Makassaar dan Bandara Soekarno-Hatta. Aturan tersebut akan diberlakukan mulai 19 Maret 2012.
Terbitnya peraturan tersebut, memang akan merugikan pengusaha yang aktivitas usahanya di pelabuhan Tg. Priok, namun akan memberikan keuntungan bagi pengusaha yang berada di pelabuhan tujuan yang baru. Salah satunya adalah pengusaha di pelabuhan Tg. Perak Surabaya.
Para pengusaha di pelabuhan Tg. Perak, mulai dari perusahaan depo petikemas, pengusaha cold-storage, trucking, PPJK dan lain-lainnya sudah mulai melakukan berbagai bentuk kalkulasi. Mulai dari banyak petikemas impor buah dan sayur yang diperkirakan sampai ribuan box/TEUS. Cukup menggiurkan dari sisi keuntungan yang akan diraih.
Tapi ada kendala yang menghadang, khususnya yang berkaitan dengan aturan kepabeanan yang tidak sinkron dengan aturan balai karantina. Ketidak sinkronan tersebut menimbulkan potensi kerugian dari pihak pemilik barang impor. Karena pemeriksaan kepabeanan dilakukan lebih dahulu dibandingkan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh balak karantina. Sehingga sangat memungkinkan sudah dinyatakan “clear' oleh pihak kepabeanan tapi pihak karantina mencegahnya untuk diperdagangkan di dalam negeri.
Apapun bentuk kendala di dunia bisnis tidaklah akan menghentikan bisnis itu sendiri, karena tidak ada kendala yang secara absolut tidak ada solusinya yang pasti setiap bentuk kendala bisnis akan disertai titik atau celah untuk mensiasati kendala tersebut. Sama persis dengan setiap aturan hukum selalu disertai dengan celah-celah hukum untuk memberikan ruang bagi setiap bentuk upaya penyelesaiannya. Semoga siasat yang dilakukan tidak keluar dari koridor hukum/aturan itu sendiri. (gusliem-peb'12)


Indonesia Masih Kurang 5.500 Orang SDM Industri Pelayaran Terdidik
SURABAYA: Kementrian Perhubungan menyatakan Indonesia sebagai the biggest archipelago state (negara kepulauan terbesar) masih mengalami kekurangan tenaga kerja yang berkecimpung di dalam industri pelayaran, karena baru terpenuhi sekitar 21,4% dari  kebutuhan 7.000 orang naker setiap tahun dan baru terpenuhi sekitar 1.500 orang.
Menteri Perhubungan E.E Mangindaan menegaskan hingga saat ini pihaknya akan terus berupaya untuk dapat mendorong peningkatan proses pemenuhan tenaga kerja sektor usaha pelayaran yang saat ini masih belum terwujud.
”Faktanya kebutuhan tenaga kerja industri pelayaran nasional setiap tahun mencapai 7.000 orang, pasokannya baru mencapai 1.500 orang.
Pasokan ini dari sekolah pemerintah maupun swasta. Rentang kebutuhan ini mesti segera diatasi, sehingga tenaga kerja pelayaran khususnya pelaut handal untuk industri nasional bisa terpenuhi,” kata Mangindaan sesaat meresmikan Kampus Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya, belum lama ini.
Kebutuhan tenaga kerja yang handal dan berstandar internasional, kata Menhub, akan menjadi tuntutan pasar nasional maupun internasional untuk memenuhi kebutuhan di Industri pelayaran.
”Pemerintah sangat konsen untuk mencetak tenaga kerja terdidik dan terlatih dengan standar mutu internasional, langkah ini salah satunya dengan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pendidikanya seperti BP2IP Surabaya ini. Urgensitasnya akan difokuskan untuk pemenuhan tenaga kerja nasional dulu, baru internasional,” ujar Menhub.
Menhub menegaskan pihaknya mendesak agar tenaga kerja hasil pendidikan sektor pelayaran nasional ini akan diminta untuk bekerja di industri pelayaran nasional terlebih dulu.
”Patokannya tetap hasil produk pendidikan mesti berstandar internasional, namun seyogyanya lebih dulu untuk bekerja di industri pelayaran nasional yang kini masih banyak membutuhkan. Baru bila dalam rentang waktu tertentu bisa untuk bekerja di pasar industri pelayaran internasional,” ungkapnya. (logistics journal/hd)



DPRD Jatim Inisiatifi Raperda Kesemalatan Pengguna Jalan
SURABAYA: Sejumlah kalangan di DPRD Jawa Timur tengah menggagas untuk membahas rancangan peraturan daerah terkait keselamatan pengguna jalan guna memberikan law enforcement bagi pemakai jalan bila terjadi kecelakaan yang disebabkan bukan oleh faktor human error.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Mahdi menegaskan pihaknya beserta sejumlah anggota legislative lintas fraksi dan komisi tengah mengusulkan raperda tersebut agar segera bisa dimasukkan dalam panitia legislasi guna dibahas.
“Terus terang, raperda keselamatan pemakai jalan ini diajukan melalui penggunaan hak inisiatif yang dimiliki anggota DPRD. Pengusulnya memang sebagian besar dari temen-temen di komisi D, namun dukungan juga mengalir dari anggota DPRD Jatim dari komisi lainnya mengingat urgensitas regulasi itu,” kata Mahdi kepada Bisnis, hari ini, (Senin, 20/2/).
Mahdi menjelaskan latar belakang munculnya ide untuk membuat raperda tersebut didorong melihat semakin meningkatnya kecelakaan di jalanan.
“Frekuensinya cenderung meningkat. Padahal dari faktor penyebabnya bermacam-macam. Raperda ini akan memberikan perlindungan bagi masyarakat pengguna jalan yang terkena musibah namun penyebabnya bukan human error tetapi karena faktor infrastruktur jalan dan fasilitas pendukung jalan, maka korban berhak mendapat ganti rugi,” ujarnya.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Agus Maimun menambahkan bila kejadian yang terjadi seorang pengendara celaka akibat jalan berlubang maka dalam raperda itu pihak penyelanggara pemerintahan diwajibkan untuk memberikan ganti rugi.
“Artinya masyarakat bisa mengajukan gugatan atau upaya hukum bila mengalami kecelakaan akibat ketidak-layakan infrastruktur jalan. Selama ini bila ada pengendara sepeda motor jatuh hingga meninggal akibat melewati jalan berlubang tidak pernah ada pembelaan hukum atau mendapat perlakuan hukum yang adil,” ungkap Agus pada kesempatan sama.
Masyarakat atau public, lanjut Agus, relative lebih permisif untuk membiarkan kejadian kecelakaan model tersebut.
“Padahal bila di negara lain, negara akan bisa dituntut bila mencelakakan warganya akibat jalan rusak. Lha disini bila ada yang mati akibat jalan berlubang, yang disalahkan alias disyukurkan ya pengguna jalan bukan pemerintah. Meskipun, pengendara yang celaka itu
telah melaksanakan ke wajibannya membayar pajak kendaraan bermotor,” tegasnya.
Agus menyatakan usulan raperda ini memang masih akan dimasukkan dalam agenda program legislasi daerah.
“Usulan raperda ini akan diupayakan masuk di prolegda [program legislasi daerah] yang akan dibahas oleh panitia legislasi. Bisa saja usulan ini akan ditolak, karena ini jelas membuat eksekutif mulai pusat hingga daerah akan memiliki beban tanggung jawab yang berat.
Faktanya alokasi anggaran untuk perawatan dan pembangunan infrastruktur khan tidak sebanding dengan kondisi riil,” terangnya.
Data yang dihimpun Bisnis, angka kecelakaan di Jatim pada 2011 mencapai 21.251 kasus atau meningkat 88,1% dibandingkan angka kecelakaan pada 2010 yang mencapai 11.295 kasus. Artinya ada peningkatan kasus kecelakaan sebanyak 9.956 kasus.
Penyebab kecelakaan tersebut diantaranya human error, infrastruktur tidak memadahi serta jumlah pengendara roda dua meningkat tiap tahun.
Jumlah korban tewas selama 2011, mencapai 5.395 orang menurun dibandingkan korban tewas pada 2010 sebanyak 5.422 orang.Jumlah yan menderita luka berat 3.790 orang pada 2011 meningkat dibandingkan korban luka berat pada tahun sebelumnya sebanyak  2.428 orang.
Sementara luka ringan pada 2011 tercatat 24.048 orang dan pada 2010 sebanyak 11.288 orang. (logistics journal/hd)



Perdagangan Antar Pulau Jatim 2012 Naik 10% Atau Akan Mencapai Rp. 240 Triliun
SURABAYA: Pemerintah Provinsi menargetkan nilai perdagangan antar pulau dari wilayahnya pada 2012 bisa meningkat sekitar 10% atau mencapai Rp240 triliun dari capaian 2011 sebesar Rp222 triliun.
Gubernur Jatim Soekarwo menyatakan optimismenya bila angka perdagangan antar pulau provinsinya akan mengalami pertumbuhan pada kisaran 10%.
“Dari beberapa tahun ini, trend perdagangan internasional Jatim relatif stabil, bahkan sempat menurun sesaat dampak resesi ekonomi Internasional 2008. Namun bebanding terbalik, trend perdagangan antar pulau Jatim malah mengalami peningkatan signifikan. Nilai perdagangan
2012 akan dipatok naik 10% diharapkan mencapai Rp240 triliun,” kata Soekarwo kepada belum lama ini.
Nilai perdagangan 2011, kata Soekarwo, mencapai Rp222 triliun. Nilai perdagangan antarpulau 2010 mencapai Rp204 triliun.
“Fakta lainnya, bahwa perdagangan antar pulau yang di Jatim mayoritas terdata dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya kini telah mengalami perubahan mainstream dengan lebih memilih menggunakan container. Bisa jadi penggunaan petikemas ini lebih praktis dan efisien, Perdagangan antarpulau dengan armada pelayaran ini kini masih terhambat oleh keterbatas APBS [alur pelayaran barat Surabaya] yang lebar dan kedalamannya belum ideal,” tegasnya
Soekarwo telah mendesak pemerintah pusat untuk segera merevitalisasi APBS agar arus perdagangan internasional maupun domestik bisa lebih masif meningkatnya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim Budi Setiawan menerangkan upaya memacu pertumbuhan perdagangan antarpulau Jatim itu akan dilakukan dengan membuka kantor perwakilan dagang pemprov-nya di daerah lain di Indonesia.
“Pemprov Jatim bekerjasama dengan Kadin untuk melakukan pembukaan kantor perwakilan dagang tersebut. Jadi tidak hanya membuka di luar negeri, namun untuk kontek domestik guna memacu perdagangan antar pulau,” kata Budi kepada pers, belum lama ini.
Dia menambahkan data perdagangan antar pulau Jatim sejak 2009 hingga kini meningkat terus.
”Trend-nya meningkat terus. Pada 2009 perdagangan antarpulau Jatim hanya sekitar Rp192 triliun naik menjadi Rp204,2 triliun pada 2010 meningkat lagi menjadi Rp 222,7 triliun dan pada 2012 diprediksi me ningkat menjadi Rp 240 triliun.”
Budi menjelaskan saat ini Jatim telah memiliki 10 perwakilan dagang.
”Pada 2010, Jatim baru memiliki empat perwakilan dagang yang berada di Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Selatan. Namun hingga akhir 2011 menjadi 10 perwakilan dengan ada tambahan enam perwakilan lagi,” ujarnya.
Ke-enam perwakilan baru yang dibuka pada 2011 terdiria atas Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Kalimantan Barat dan Maluku.
”Pada 2012 ini akan ada beberapa perwakilan lagi yang akan dibuka, sehingga harapannya semua wilayah ada perwakilannya. Namun untuk sementara fokus di wilayah Timur Indonesia. Bila mengacu target perdagangan Rp240 triliun, maka secara ideal butuh 24 perwakilan sehingga mesti ada tambahan 14 perwakilan baru,” tegasnya. (logistics journal/hd)



Program Kerja DPW ALFI/ILFA Propinsi Jawa Timur Tahun 2012
PROKER ALFI JATIM 2012



PELINDO III Moderinsasi Terminal Penumpang Tanjung Perak Senilai Rp. 200 Miliar
SURABAYA: PT Pelabuhan Indonesia III menginvetasikan sedikitnya Rp. 200 miliar untuk melakukan modernisasi fasilitas dan layanan terminal penumpang di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
Kepala Humas PT Pelindo III, Edi Priyanto mengatakan manajemen telah memutuskan untuk melakukan proses modernisasi terminal penumpang yang ada.
“Terminal penumpang di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya berupa Gapura Surya, Gapura Nusantara dan Gapura Tengah secara keseluruhan akan direhab total. Proyek moderinsasi terminal penumpang ini diharapkan bisa dimulai tahun ini [2012] dan diharapkan bisa tuntas pada 2013,” kata Edi kepada pers, belum lama ini.
Edi menegaskan pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan untuk proses modernisasi terminal tersebut beserta fasilitas penujangnya ditaksir akan menelan dana sekitar Rp200 miliar. Kalau khusus untuk kebutuhan pembangunan terminal dibutuhkan Rp40 miliar saja, namun sisanya untuk fasilitas dan sarana penunjang lainnya,” ujarnya.
Proses moderinsasi terminal, kata Edi, juga dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi penumpang kategori khusus seperti wisatawan mancanegara yang belakangan sering berkunjung dengan menaiki kapal pesiar.
“Untuk periode Januari-Februari 2012, Tanjung Perak kedatangan kapal cruise atau pesiar Seaborn Legend sebanyak empat kali callship [kedatangan] dengan rata-rata penumpang 250 penumpang. Jadwal itu menunjukkan adanya atusiasme wisman hadir di Jatim dengan Tg. Perak sebagai pintu masuknya,” terangnya.
Dari empat callship itu, ungkap dia, tiga jadwal telah direalisir. “Seaborn Legend telah tiga kali sandar, pada 20 Januari, 3 Februari dan 11 Februari lalu. Jadwal yang akan datang kedatangan itu direncanakan pada 25 Februari mendatang. Merujuk kondisi ini maka layanan terminal khusus akan sangat dibutuhkan,” tegasnya.
Namun, tegas dia, rencana memacu kunjungan kapal pesiar dengan dimuati wisatawan mancanegara dengan ukuran kapal besar masih terkendala.
”Kendala itu masih disebabkan oleh belum dinyatakan aman bagi APBS [alur pelayaran barat Surabaya] untuk pelayaran akibat kedalaman dan lebar alur yang terbatas. Belum lagi adanya pipa gas dari blok migas WMO [West Madura Offshore] yang melintang alur dan telah tertransmisi gas sehingga sangat berbahaya,” ujarnya.
Untuk itu, kunjungan akan terpacu bila program revitalisasi APBS bisa segera terealisir sehingga kapal pesiar ukuran besar dengan muatan jumlah penumpang wisatawan mancanegara akan bisa terwujud. (logistics journal/hd)



MENHUB : Proyek Revitalisasi APBS Masih Dibahas di DIRJEND HUBLA
SURABAYA: Kementrian Perhubungan menyatakan masih melakukan pembahasan untuk rencana program revitalisasi alur pelayaran barat Surabaya yang banyak didesak kalangan pelaku usaha di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya segera direalisir.
“Pemprov Jatim memang telah mengirim surat kepada kami [Kementrian Perhubungan].
Intinya alur ini [APBS] sangat urgen untuk segera dibenahi atau direvitalisasi,” kata Menteri Perhubungan E. E. Mangindaan kepada pers, seusai meresmikan Kampus Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya, belum lama ini.
Mangindaan menjelaskan Dinas Perhubungan Jatim telah melakukan koordinasi dengan Kementrian Perhubungan guna membicarakan langkah terkait proses revitalisasi APBS.
”Pembicaraan tentang teknis program pengerukan APBS antara Dishub Jatim dengan Kemenhub sudah berlangsung, namun masih akan dibahas lebih mendalam,” tegasnya.
Menhub menjelaskan pihaknya telah menunjukan Direktorat Jendral Perhubungan Laut untuk membahas rencana revitalisasi itu secara lebih mendalam.
”Dirjend Perhubungan Laut yang menjadi leading sector dalam proses revitalisasi APBS nantinya. Kini proses pembahasan sedang berjalan, kemungkinan akan ada kebijakan dalam waktu tidak lama,” ungkapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah kalangan pelaku usaha Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya mendesak agar proses revitalisasi yang kini proses perijinannya ditangani Kementrian Perhubungan agar segera bisa dikeluarkan.
Kepala Humas PT Pelindo III, Edy Priyanto menegaskan pihaknya dan sejumlah pihak khususnya pelaku usaha yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Perak sangat mengharapkan pemerintah bisa segera memberikan izin untuk segera memulai proses revitalisasi APBS.
“Jawaban dari dari Kementrian Pehubungan masih ditunggu, ini terkait rencana revitalisasi APBS yang diharapkan bisa diperdalam dari minus 10,5 meter menjadi minus 14 meter LWS [low water spring] dan diperlebar dari 100 meter menjadi 200 meter. Pemprov Jatim sudah berkirim surat awal tahun ini, tapi belum ada jawaban,” kata Edi kepada pers belum lama ini.
Edy menjelaskan pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan terkait program revitalisasi APBS.



Gubernur JATIM : Arteri Porong Pengganti Harus Beroperasi Pada 15 Maret 2012
SURABAYA: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan tengat waktu hingga 15 Maret 2012 kepada Badan Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo agar ruas arteri pengganti akibat terdampak semburan segera dioperasikan sehingga dapat memperlancar arus transportasi darat yang selama ini terkendala.
Gubernur Jatim Soekarwo menegaskan pihaknya yakin bila pada 15 Maret 2012 ruas arteri porong pengganti sepanjang 7,2 km akan bisa beroperasi. “BPLS menyatakan kini progresnya telah  mencapai 95%. Pemprov Jatim berharap 15 Meret 2012 arteri mesti bisa beroperasi. Bila tidak sanggup maka saya yang akan mengomandoi baik pada sisi pembebasan lahan maupun pengerjaan agar arteri pengganti bisa beroperasi secepatnya,” kata Soekarwo kepada Bisnis, hari ini, (Minggu, 19/2).
Bahkan, kata Soekarwo, bila BPLS dalam proses pengaspalan tidak maksimal maka pihaknya yang akan melakukan sendiri.
Sementara itu data BPLS menyatakan total lahan yang dibutuhkan untuk proyek infrastruktur pengganti termasuk arteri 123 hektare yang terbagi 100 hektare di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan sisanya 23 hektare berada di Kab. Pasuruan.
Lahan di Kab. Sidoarjo yang belum dibebaskan sebanyak 72 berkas milik 17 warga. Prosesnya kini tengah melakukan konsinyasi melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan nilai Rp7 miliar.
Untuk di wilayah Kabupaten Pasuruan kini masih ada 27% dari total lahan 23 haktare yang belum terbebaskan untuk bahu jalan dan fasilitas pendukung. Progres fisik arteri di sisi Sidoarjo mencapai 92%, sedangkan sisa Pasuruan mencapai 73%.
Khusus untuk pengerjaan jalan arteri dari 7,2 km ternyata 6,2 km telah selesai dan bisa disusuri.
Sementara itu, awalnya pemerintah memproyeksikan proyek relokasi ruas arteri Porong-Gempol tersebut merupakan satu paket dengan proyek pengganti tol ruas yang panjangnya sama kurang lebih sama (7,1 km).
Pemerintah telah mengalokasikan sedikitnya Rp356,2 miliar untuk proyek arteri maupun tol pengganti tersebut.
Sementara paket arteri Porong-Gempol yang awal pengerjaan proyek berlokasi di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten    Sidoarjo    (sekitar 0,5 km dari pintu tol Porong (lama) itu terbagi atas dua paket proyek dimana paket I bernilai Rp. 87,7 miliar dan paket II bernilai Rp82,6 miliar. Sedangkan sisanya paket III dan IV merupakan paket untuk ruas pengganti tol Porong-Gempol.
Namun, untuk sementara pengerjaan proyek tol masih belum terlihat atau dikerjakan.

Gubernur Akan Tegas
Gubernur Jatim Soekarwo bertanggung jawab dalam menyelesaikan pengerjaan arteri porong yang ditargetkan pada 15 Maret mendatang.
”Apabila warga yang tidak mau menyerahkan tanahnya demi kepentingan umum, maka pemerintah akan melakukan tindakan tegas. Langkah ini terpaksa dilakukan karena pemerintah sudah melakukan langkah persuasife namun warga masih belum menyerahkan lahannya,” kata Soekarwo belum lama ini.
Pernyataan itu diungkapkan saat rapat Koordinasi Pemprov Jatim, Polda Jatim, Pemkab Sidoarjo dan BPLS di ruang Rapat Kartanegara Kantor Gubernur Jalan. Pahlawan 110 Surabaya, belum lama ini.
“Saya akan bertanggung jawab dan bersikap tegas pada masyarakat yang belum bersedia menyerahkan tanahnya untuk pembangunan arteri Porong.
Ini demi kepentingan umum hendaknya masyarakat memahaminya dan tidak mempersulit,” tegas Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim Pakde karwo menegaskan, pihaknya bersama Kapolda Jatim telah mengumpulkan para petinggi Parpol di Jatim untuk mendorong percepatan pembangunan jalan arteri Porong. Hasilnya, sebanyak 12 parpol menyatakan siap memback-up untuk melakukan eksekusi konsinyasi terhadap lahan maupun rumah yang menolak untuk dibebaskan.
Pakde Karwo meminta, kepada kontraktor untuk terus menjalankan sisa pengerjaan jalan agar sesuai target. Nantinya Polda Jatim dan Pemkab Sidoarjo akan memback up pengerjaan tersebut agar tidak terjadi gangguan pengerjaan.
“Yang pasti 12 parpol siap memback-up Kapolda dan Gubernur untuk dilakukan konsinyasi terhadap lahan dan rumah yang menolak dibebaskan untuk pembangunan jalan arteri Porong. Dengan begitu tidak ada lagi orang naik wuwung (atap rumah) menolak lahannya diserahkan ke pemerintah untuk kepentingan masyarakat,” pungkas Pakde Karwo Menurut Karyadi, Deputi Infrastruktur BPLS, pengerjaan fisik relokasi jalan arteri Porong selalu terkatung-katung dan molor, karena terkendala pembebasan lahan. Namun, pihaknya sudah menemukan solusi, yakni akan melaksanakan eksekusi setelah dilakukan konsinyasi terhadap para pemilik lahan yang masih ngotot tidak mau dibebaskan demi kepentingan umum.
“Yang sudah dibebaskan BPLS itu mencapai 92 persen dari total kebutuhan lahan. Jadi, sisanya kami lakukan konsinyasi dengan cara pembayarannya dititipkan di pengadilan, karena itu dibenarkan menurut Undang-Undang,” tegasnya. (logistics journal/hd)



Besaran Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat (Tarif Dasar) di Pelabuhan Tanjung Perak

  (Diberlakukan terhitung mulai tanggal 19 Pebruari 2012)

 Tarip Bongkar Muat

 

 

TARIF BONGKAR MUAT, DANA SOSIAL & PEMBINAAN ASSOSIASI
  (Oleh : Azis Winanda, Chairman ALFI / ILFA - Jatim)

Pasal 1 :
Ayat 5 : Penyedia jasa bongkar muat adalah Perusahaan Bongkar Muat yang melakukan kegiatan Stevedoring, Cargodoring, Receiving / Delivery dengan menggunakan TKBM dan peralatan lainnya.
Ayat 6 : Pengguna jasa adalah pemilik barang ( GINSI, GPEI, GAFEKSI ) dan Perusahaan Pelayaran.
Pasal 2 :
Ayat 1 : Besarnya tarif jasa bongkar muat barang dari dan kekapal ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara penyedia jasa bongkar muat dan pengguna jasa bongkar muat, ... dst.
Pasal 3 :
Ayat 3 : penetapan tarif bongkar muat harus dibuat dalam  perjanjian tertulis antara penyedia jasa  dan pengguna jasa bongkar muat, berlaku se kurang kurang nya untukwaktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan penyesuaian bila ada perubahan besarnya komponen biaya, dengan kesepakatan bersama.
Ayat 4 : pelaksanaan kesepakatan tariff sebagaimana dalam ayat ( 3 ) dilakukan oleh Assosiasi Perusahaan Bongkar Muat dengan Assosiasi2  pengguna jasa bongkar muat.
Pasal 5 :
Ayat 1 : biaya bagian perusahaan bongkar muat terdiri dari biaya2 untuk :
a.  Tenaga supervisi ( stevedoring supervisor, Foreman dll )
b.  Alat alat bongkar muat ( mekanis dan tanpa mekanis )
c.   Biaya administrasi kantor ( personil, peralatan kantor, listrik, air dll )
d.   Koefisien faktor diperhitungkan meliputi keuntungan, termasuk dana kepedulian sosial dan dana pembinaan assosiasi, claim dan cost of money.
Ayat 2 : Dana Sosial dan Dana Pembinaan Assosiasi dalam ayat ( 1 ) huruf  d, besarannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan Assosiasi penyedia jasa dengan Assosiasi2 pengguna jasa bongkar muat.
Atas dasar fakta KM 35 tertulis diatas, secara obyektif dan independen penulis berkesimpulan sbb :
Kesepakatan tertulis antara APBMI Jatim (Assosiasi Penyedia Jasa Bongkar Muat) dan Assosiasi Pengguna Jasa Bongkar Muat (GINSI, GPEI, GAFEKSI & INSA  Jatim) baik mengenai Tarif Bongkar Muat  maupun Dana Sosial & Dana Pembinaan Assosiasi ( 2012 ), memang  telah sesuai dengan KM 35 2007 yang sampai saat ini masih berlaku, dimana Otoritas Pelabuhan Tg Perak pun melakukan pemantauan.
KEDEPAN, yang perlu didalami adalah konten dari Ps 3 – ayat 3 : .... “sekurang kurang nya 1 tahun” ....ini bukan berarti harus tiap tahun, tapi bisa  2 atau 3 tahun dst.   Demikian pula, stressing yang selalu didengungkan dalam pembahasan kesepakatan, bahwa tarif ini hanya tarif acuan, bukan fixed,  karena dalam praktek selalu diberikan diskon 10 – 35%, hendaknya ditegaskan dalam kesepakatan tertulis.
Semoga artikel ini dapat mengurangi keraguan  sementara pihak atas  simpang siurnya informasi.
Selamat beraktifitas, ..... ( azis winanda ).

 

 
Next >

http://www.gafeksi.or.id, Powered by Joomla and Designed by SiteGround web hosting