Main Menu
H O M E
ABOUT ME
SEJARAH GAFEKSI
PENGURUS DPW GAFEKSI
STAFF SEKRETARIAT
PENGURUS PKH JUANDA
S E A R C H ...
DPW - DPC
INFO KURS
CONTACT US
CHAT ON LINE
Chat KABID Kepelabuhanan
LOGISTICS JOURNAL
Logistics Februari 2012
Januari 2012
DAFTAR ANGGOTA
Anggota A - B - C
Anggota D - E- F
Anggota G - H - I
Anggota J - K - L
Anggota M - N - O
Anggota P - Q- R
Angt. S-T-U-W-X-Y-Z
Anggota PKH Juanda
PENGETAHUAN
S T C
INCOTERMS 2000
FREIGHT FOR. DOCUMEN.
Download
Incoterms 2000
LINKS WEB TERKAIT
F I A T A
F A P A A
A F F A
I F C B A
BEA & CUKAI
PT. PELINDO III
PT. T P S
DEPAR. PERHUBUNGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN
GPEI JAWA TIMUR
KADIN JAWA TIMIUR
Jajak Pendapat
Web Site Ini Menurut Anda
 
Warta No.108 /Jan/2011

Warta No 108/Januari 2011

Editorial - Harapan Di Tahun 2011
Pemerintah Tambah Otoritas Pelabuhan
Maskaipai Regulai Dominasi Pasar Kargo
Program Kerja 2011 DPW ALFI Jawa Timur
Konsultasi Pajak
Pembatasa Penumpukan Oleh : Antoni Tampubolon
PT. Garuda Segera Go Public
KAMENHUB Alokasikan Rp.4 Triliun Pada 2011
Profil : Yuda Gustawan, SIK, SH, MH (Polisi Modern ....)

Editorial
Harapan Di Tahun 2011
nak para pengusaha, tanpa mempedulikan lagi berbagai kejadian yang terkait dengan semakin lemahnya negara dalam menjaga perolehan pendapatannya dari pajak, akibat mafia pajak yang telah bergentayangan selama ini. Bagi pengusaha yang utama adalah telah melaksanakan kewajiban membayar pajak, apakah pajaknya akan dipergunakan sebagaimana mestinya tidak terlalu dipedulikan.
Kegiatan usaha di bidang forwarding dan ekspedisi sangat bergantung pada volume dari arus keluar masuknya barang, baik ekpor-impor maupun antar pulau. Semakin besar volumenya, maka akan semakin besar pula porsi kue yang dapat dibagi bersama-sama dengan pelaku usaha forwarding lainnya.
Pertanyaannya adalah, siapa saja yang akan menikmati pembagian porsi, apakah pelaku usaha domestik mendapatkan porsi yang proporsional atau hanya menunggu remah-remahnya saja, apakah porsi volume cargo interinsulair dapat dinikmati oleh pelaku usaha domestik ataukah masih perlu berbagi lagi dengan pelaku usaha asing. Akankah pelaku usaha domestik mampu bertahan dengan serbuan barang-barang impor yang diikuti pula dengan serbuan pelaku usaha forwarding asing?
Pelaku usaha forwarding dan ekspedisi haruslah mampu mengambil peluang dengan dirangkulnya pelaku usaha logistik dalam satu wadah berhimpun, yaitu Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI). Karena hampir dapat dipastikan para pelaku usaha logistik adalah pelaku usaha yang bermodal besar dan jaringan usaha yang cukup luas, sehingga adalah suatu kesempatan yang sangat terbuka untuk memanfaatkan asosiasinya (ALFI) dalam membangun komunikasi usaha yang lebih produktif lagi antara forwarder/ekspedisi dengan logistik. Karena pelaku usaha logistik dalam managemen sistem kinerjanya pasti membutuhkan subsistem-subsistem pendukung yang nota bene adalah pelaku usaha forwarder dan ekspedisi.
Perusahaan forwarder, ekspedisidan logistik di tahun ini pula akan dihadapkan pada masa transisi tata kelola pelabuhan sebagai konsekwensi hukum diberlakukannya UU no. 17 th. 2008 tentang Pelayaran akan berlaku efektif setelah tiga tahun diundangkannya, yaitu pada bulan Mei 2011 ini. Tata kelola pelabuhan dipisahkan antara regulator dan operator pelabuhan. Sehingga diharapkan semua pelaku usaha dapat melakukan aktivitas usahanya dapat bersaing secara fair, tidak ada monopoli dan tercipta iklim usaha produktif.
Pemegang Otoritas Pelabuhan akan menjadi wasit yang independen terhadap kemungkinan terjadinya selisih pemahaman atas kegiatan usaha diantara bidang usaha yang berlainan maupun di bidang usaha yang sejenis. Sehingga regulasi yang berlaku bagi semua bidang usaha didalam mata rantai usaha jasa kepelabuhanan dapat ditegakkan, sekaligus dapat meminimalisir upaya-upaya menyiasati peraturan untuk kepentingan atau keuntungan badan usahanya sendiritanpa menghiraukan akan menimbulkan biaya tinggi.
Arus uang, arus barang dan arus dokumen di tahun 2011 ini diharapkan akan semakin meningkat seiring dengan telah dibentuknya Otoritas Pelabuhan di Tanjung Perak yang akan menjadi palang pintu untuk menegakkan peraturan yang diamanahkan oleh UU Pelayaran tanpa merasa inferiority complex (rasa rendah diri berlebihan) terhadap regulator lama. (guslim-Jan'11)
________________________

Pemerintah Tambah Otoritas Pelabuhan
Dari Empat Otoritas Yang Kini Ada
BITUNG, Sulawesi Utara (wartagafeksi): Pemerintah berencana akan menambah jumlah otoritas pelabuhan yang telah ditetapkan sebanyak empat pelabuhan menjadi lebih banyak lagi dengan melakukan sejumlah evaluasi demi peningkatan kinerja layanan.
Dirjen Perhubungan Sunaryo akan menambah jumlah Otoritas Pelabuhan yang saat ini baru pada empat titik, setelah dilakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut.
Sesuai dengan Kepmenhub No KM 62 tahun 2010, dibentuk organisasi baru Otoritas Pelabuhan dan Syahbandar Utama, yakni di Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), dan Makassar.
"Empat Otoritas Pelabuhan ini adalah pilot project sekaligus akan kita evaluasi peluang dan hambatannya," katanya sesuai Apel Satuan dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Ditjen Hubla di Bitung, Sulut, seperti dikutip dari www.bisnis.com, awal Januari 2011.
Otoritas Pelabuhan merupakan lembaga pemerintah di pelabuhan yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. Dengan adanya OP maka menjadi jelas, siapa operator dan siapa regulatornya, dan tidak ada lagi tumpang tindih.
"Kalau masa lalu itu tumpah tindih, operator ya, (sekaligus) regulator, sehingga banyak menimbulkan hal yang tidak kita inginkan" katanya.
Kedua, dengan adanya Operator Pelabuhan maka Kemenhub berupaya mengikis habis monopoli. Dengan demikian, saat ini Pelindo bukan satu-satunya pemain, karena masih ada peran pemda dan swasta.
Di luar empat otoritas pelabuhan, saat ini masih ada sebanyak 186 UPP (Unit Penyelenggara Pelabuhan) yang merupakan transformasi dari Kantor Administrator Pelabuhan.
Sesuai dengan Restra Hubla 2010 - 2014, Belawan, Tangjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar merupakan pelabuhan yang perlu diprioritaskan pembangunannya.
Di samping itu, Pelabuhan Bitung (disiapkan sebagai hub internasional), Pelabuhan Batam (disiapkan sebagai hub internasional), Pelabuhan Ambon (sebagai pusat angkutan perintis di wilayah Maluku dan Papua), Pelabuhan Kupang (sebagai pusat angkutan perintis di wilayah Nusa Tenggara) dan Pelabuhan Sorong (sebagai terminal khusus bahan bakar dan perikanan).
Gelar Rapat Koordinasi
Dirjen Perhubungan Sunaryo, awal Januari 2011 di Bitung, Sulawesi Utara menggelar koordinasi dan evaluasi dengan seluruh jajarannya, menyusul diremikannya kelembagaan baru di pelabuhan, yakni Otoritas Pelabuhan, Syahbandar, dan Unit Penyelenggara pelabuhan.
Pada kesempatan itu juga dilakukan serah terima 49 jabatan di jajaran Ditjen Hubla, termasuk Otoritas Pelabuhan, Syahbandar, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan.
"Ini merupakan momentum strategis untuk memotivasi seluruh jajaran Ditjen Hubla untuk merapatkan barisan," ujar Sunaryo, yang bertindakInspektur Apel Satuan dan Serah - Terima Jabatan di lingkunganDijten Hubla, di Pelabuhan Bitung awal Januari 2011.
Seperti di ketahui, pada 20 Desember 2010 Menhub telah meresmikan kelembagaan baru di pelabuhan, yakni Otoritas Pelabuhan, Syahbandar, dan Unit Penyelenggara pelabuhan.
Kebijakan ini tertuang dalam Kepmenhub No KM 62 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kantor Otoritas Pelabuhan dan Permenhub No 64 tentang Organisasi dan Tata Kantor Syahbandar, sebagai tindaklanjut dari UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
"Ini untuk meningkatkan kompetisi yang sehat dan meningkatkan efisiensi kinerja di pelabuhan," ujarnya.
Untuk tahap pertama, pembentukan unit lembaga baru dibentuk di empat lokasi, yakni Otoritas Pelabuhan dan Syahbandar Utama di Belawan(Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), dan Makassar.
Selain itu, Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) merupakan peleburan dan Kantor Pelabuhan yang sebelumnya 186 unit.
Adapun Kantor Administrasi Pelabuhan yang belum diresmikan menjadi kantor syahbandar tetap menjalankan fungsinya sebagai kantor administrator Pelabuhan dan otoritas pelabuhan.
Otoritas Pelabuhan merupakan lembaga pemerintah di pelabuhan yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
Pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial maka tugas tersebut dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Pelabuhan.
Syahbandar adalah unit pelaksana teknis yang melaksana kan fungsi keselamatan dan ketertiban pelayaran, serta pengawasan dan penegakan hukum di bidang pelayaran.
Dia meminta seluruh jajarannya menjadi abdi masyarakat, dengan memberi pelayanan yang baik, bukan meminta dilayani. (wartagafeksi/hd)
________________________


Maskapai Reguler Dominasi Pasar Kargo
Domestik Dan Internasional 2010
JAKARTA (wartagafeksi): Maskapai reguler masih mendominasi pasar kargo domestik dan internasional sepanjang Januari-November 2010.
Disisi lain, lalu lintas penerbangan berjadwal internasional pada November 2010 mencatat pertumbuhan sebesar 8,2% untuk sektor penumpang dan 5,4% untuk sektor kargo dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang dikutip dari harian Bisnis Indonesia, Senin, 2 Januari 2011, pengangkut kargo udara terbesar dipegang oleh maskapai pelat merah Garuda Indonesia dan disusul oleh Lion Airlines.
Hingga November, Garuda mencatat volume kargo udara untuk rute domestik dan internasional mencapai sekitar 187 ribu ton, sementara Lion Airlines berhasil mengangkut kargo udara sebesar 72 ribu ton.
Menurut Humas Garuda Indonesia Ikhsan Rosan, pertumbuhan kargo udara Garuda selama 2010 memang positif. Kata dia, salah satu faktor pendorongnya adalah penambahan armada tahun ini yang turut mendongkrak kapasitas angkut kargo udara Garuda.
"Tahun ini kita menambah 84 unit pesawat baru dengan kapasitas kargo 3-4 ton untuk pesawat kecil dan 15 ton untuk pesawat besar," tuturnya pada pers, belum lama ini.
Selain itu, Ikhsan mengatakan Garuda mulai fokus menggarap pasar korporat sejak dua tahun lalu yang terbukti mampu menambah volume dan omset sektor kargo Garuda hingga sekitar 30%, dibandingkan ketika ritel masih mendominasi.
"Dengan fokus di pasar korporat, pemasukan Garuda dari sektor kargo lebih pasti karena sistemnya kontrak," ujarnya.
Senada dengan Ikhsan, Direktur Umum Lion Airlines Edward Sirait mengatakan kargo udara Lion sepanjang 2010 terus tumbuh setiap bulannya. Menurut dia, pertumbuhan tersebut dipacu selain oleh penambahan 12 unit pesawat, tetapi juga oleh meningkatnya permintaan pasar untuk sektor kargo sendiri.
"Meski tidak ditargetkan, pertumbuhan sektor kargo tahun ini mencapai 15% dibandingkan tahun lalu," terangnya.
Edward mengatakan, Lion tidak pernah mematok target omset dan volume untuk angkutan kargonya. Menurut dia, pemasukan dari sektor kargo sifatnya hanya bonus jika dibandingkan dari sektor penumpang yang mampu menyumbang omset hingga 97% bagi total pendapatan Lion.

Sementara itu, masih berdasarkan data dari Ditjen Perhubungan Udara, maskapai khusus kargo, Cardig Air hanya mampu mengangkut kargo udara sekitar 9.500 ton hingga September 2010.
Menurut Sekretaris Perusahaan Cardig Air Akbar Masmardi, hingga saat ini maskapai khusus kargo masih sulit bersaing dengan maskapai reguler dalam hal volume angkutan. Kata dia, maskapai reguler memiliki armada lebih banyak, sehingga otomatis kapasitas angkut untuk kargonya jauh lebih besar dibandingkan maskapai khusus kargo.
"Maskapai kami cuma punya dua armada, bandingkan dengan Garuda atau Lion yang punya puluhan armada," tuturnya.
Selain itu, Akbar mengatakan pemasukan utama maskapai reguler bukan dari angkutan kargo, melainkan dari angkutan penumpang. Karena itu, menurut dia maskapai reguler rata-rata memasang tarif kargo lebih murah dibandingkan dengan maskapai khusus kargo.
"Karena bukan pendapatan utama, tarif yang dipasang tidak terlalu mahal. Inilah yang membuat kita semakin sulit bersaing dengan maskapai reguler," jelasnya.
Akbar mengakui tahun ini pertumbuhan kargo udara Cardig sangat baik setiap bulannya. Kata dia, untuk volume dan omset, Cardig mengalami pertumbuhan hingga 49% dibandingkan tahun sebelumnya, meski itupun masih di bawah target yang ditetapkan.
Tahun depan, Cardig berencana untuk menambah 2 unit Boeing 737-300 yang ditargetkan datang pada Januari dan Maret 2011. Dengan penambahan armada tersebut, Cardig menargetkan penambahan volume angkut kargo hingga 100%.
"Jika sesuai jadwal, maka tahun depan jumlah armada kami menjadi 4 unit dari sebelumnya 2 unit pesawat saja, dengan masing-masing kapasitas angkut 16-17 ton," katanya

Penerbangan Internasional Tumbuh 8,2% Untuk Penumpang Dan 5,4% Untuk Kargo
Lalulintas penerbangan berjadwal internasional pada November 2010 mencatat pertumbuhan sebesar 8,2% untuk sektor penumpang dan 5,4% untuk sektor kargo dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh International Air Transport Association (IATA) pada 30 Desember lalu yang dikutip dari harian Bisnis Indonesia awal Januari 2011, pertumbuhan pada November dinilai cukup lambat jika dibandingkan pertumbuhan Oktober yang mencapai 10% untuk sektor penumpang dan 14,5% untuk sektor kargo.
Jika dilihat dari pertumbuhan per bulan, terjadi penurunan frekuensi penerbangan antara Oktober dan November sebesar 0,8% di sektor penumpang dan 1,1% di sektor kargo.
Namun, dengan penurunan di bulan November, lalulintas penerbangan tetap tumbuh 5%-6% di tingkat tahunan.
Menurut Direktur Umum dan Eksekutif IATA Giovanni Bisignani, industri penerbangan sedang dalam tahap pemulihan dari krisis ekonomi. Kata dia, saat ini, kelemahan pasar pada negara maju dapat diimbangi oleh momentum ekspansi ekonomi di pasar negara-negara berkembang.
“Kami melihat akhir yang baik untuk 2010 berupa peningkatan laba hingga $15,1 milyar,” ujarnya dalam siaran pers yang sama.
Masih berdasarkan data IATA, tingkat isian penumpang pada November rata-rata sebesar 75,6%, sementara tingkat isian kargo berada di posisi 55,2%. Bisignani mengharapkan para pelaku bisnis penerbangan dapat bekerja lebih keras pada 2011 untuk memperoleh profitabilitas yang berkelanjutan.
Tingkat perjalanan udara internasional saat ini berada 4% di atas puncak pra-resesi di awal 2008. Semua daerah, kecuali Afrika, melaporkan perlambatan pada tingkat pertumbuhan per tahun dari Oktober sampai November.
Untuk Asia-Pasifik, operator penerbangan melihat pertumbuhan yang lambat dari 7,3% pada bulan Oktober menjadi 5,8% pada bulan November. Meskipun pertumbuhan ekonomi daerah yang kuat dan kinerja keuangan yang baik, tingkat lalu lintas November di Jatim belum dapat jatah tambahan.
Jatim masih belum mendapat 'jatah' untuk membangun bandara internasional baru seperti halnya di Jakarta dan Bali. Sebaliknya, Jatim hanya kebagian untuk mengembangkan tiga bandara intercity yangdiharapkan bisa beroperasional 2012 mendatang.
Kepala Bidang Hubungan Udara Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jatim Didik Sudiwinarto mengatakan Pemprov Jatim memang memiliki program pengembangan bandara.
Hanya saja konsep yang dikembangkan adalah bandara yang menghubungkan antar kota dalam provinsi (intercity east java).
Setidaknya setelah peresmian Bandara Blimbingsari Banyuwangi, tiga bandara sudah siap untuk dioperasionalkan 2012 mendatang.
“Kalau untuk bandara internasional baru, masih dilakukan pengkajian,” katanya, belum lama ini.
Kemenhub mengeluarkan rencana akan membangun bandara internasional yang baru di Jakarta dan Bali meski keduanya sudah memiliki bandara berlevel internasional. Kemenhub ingin mencontoh konsep seperti di New York yang memiliki tiga bandara internasional.
Didik mengatkaan awalnya muncul wacana untuk menjadikan Lamongan sebagai second airport menunjang Bandara Internasional Juanda yang sudah overload. Namun dalam perkembangannya, muncul kajian untuk membangun double runway serta adanya solusi jangka pendek menggunakan bandara lama Juanda.
Perkembangan ini membuat pihaknya harus mengkaji lebih teliti mengenai peluang tambahan bandara internasional. “Namun tahun ini Jatim masih belum mendapat jatah membangun bandara internasional baru,” tegasnya.
Dia mengatakan jika kajian tuntas dilakukan maka akan diketahui apakah memang perlu bandara baru atau tidak. Meski begitu, Jatim untuk mengembangkan potensi bandara internasional agar bisa menampung tingginya antusiasme masyarakat. “Kalau memang kajiannya butuh bandara baru tentu akan kita ajukan ke pemerintah pusat,” terangnya.
Hanya saja, usulan ini tak mudah untuk disetujui oleh pemerintah karena biasanya akan melalui perdebatan yang panjang. Bahkan untuk penentuan ijin lokasi untuk pengembangan bandara internasional baru pun tidak mudah. Selain itu, faktor jumlah penumpang dan aspek lain menjadi pertimbangan utama. “Banyak hal yang harus dikaji dan pemerintah pusat tentu lebih tahu karena mereka yang punya ahli-ahli,” tuturnya.
Tetapi Didik mengatakan terbuka peluang jika bandara-bandara yang selama ini melayani intercity bisa berubah menjadi bandara internasional. Dia mencotohkan jika demand sangat tinggi maka bisa saja Bandara Adisumarmo berubah jadi bandara internasional dengan rute Malang-Singapura.
“Itu bisa saja terjadi, tapi ada beberapa faktor tapi terutama jumlah penumpang nya sebelum berubah jadi bandara internasional,” kata Didik.
Jatim sendiri tahun ini hanya mendapat jatah untuk menyelesaikan bandara yang melayani program intercity saja yaitu bandara di Jember, Sumenep dan Bawean. Mengenai kondisi terbaru dari tiga bandara tersebut, Didik menjelaskan bandara di Bawean juga masih dilakukan pembangunan perpanjangan lintasan runway menjadi 900 meter.
“Sementara ini masih terkendala lahan. Kita sudah desak agar bupati Gresik untuk segera menyelesaikan masalah ini dan menyatakan sanggup,” terangnya.
Sedangkan Bandara Trunojoyo, Didik menjelaskan panjang runway masih 850 meter dan selama ini digunakan sebagai lokasi latihan terbang.
Dalam pembangunan kali ini, rencananya panjang lintasan menjadi 900 meter hingga 1.200 meter. “Masalah lahan memang jadi kendala utama. Tapi kita optimistis 2012 semuanya sudah bisa beroperasi,” tegasnya.
Didik mengatakan bandara baru ini juga akan bisa menarik maskapai untuk beroperasional. Apalagi, evaluasi pasca dioperasionalkannya Bandara Banyuwangi sangat postif yang mana load factor Surabaya-Banyuwangi mencapai 67% sedangkan Banyuwangi-Surabaya load factor-nya mencapai 100%. “Sudah ada maskapai, khususnya yang sudah terjun di bandara lain di Jatim, yang berminat untuk di tiga bandara yang akan datang,” tuturnya.
  (wartagafeksi/hd)
________________________


Program Kerja 2011 DPW ALFI Propinsi Jawa Timur

 proker1

proker2

________________________

Konsultasi Pajak : JASA PERDAGANGAN dan LIKU LIKU PPN-nya
Menghubungkan pembeli dengan penjual, baik yang berada di luar negeri maupun di dalam negeri, faktanya sangat lazim dilakukan oleh banyak pihak. Dan praktiknya, kegiatan menghubungan pembeli dengan penjual ini tidak hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang sudah melegalkan dirinya secara hukum sebagai bentuk usaha tertentu, tetapi juga oleh yang belum mengikatkan diri dalam bentuk usaha tertentu, yaitu hanya menjadikannya sebagai kegiatan yang insidentiil.
Secara umum, kegiatan menghubungan pembeli dengan penjual tersebut dikenal dengan istilah jasa perantara atau jasa mempertemukan penjual dengan pembeli. Pajak pun pada dasarnya mengamininya. Meski demikian secara khusus, pajak memiliki istilah tersendiri yang telah dikenal sejak lama, sebagaimana dapat dilihat dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-08/PJ.52/1996 dan SE-145/PJ./2010.
Melalui ketentuan yang terkini yaitu SE-145/PJ./2010, Dirjen Pajak menegaskan bahwa kegiatan menghubungkan pembeli dengan penjual itu disebut sebagai jasa perdagangan. Dan Dirjen Pajak pun menegaskan bahwa jasa perdagangan dapat berupa jasa perantara, jasa  pemasaran, dan jasa mencarikan penjual atau pembeli.
UU PPN (UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009) sendiri dalam Pasal 4A tidak mengkategorikan jasa perdagangan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN. Atau dengan kata lain, jasa perdagangan merupakan JKP (Jasa Kena Pajak). Dengan demikian jika diserahkan di dalam Daerah Pabean (dalam negeri) dan dilakukan oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya, maka atas penyerahan jasa perdagangan tersebut terutang PPN sebesar 10%. Hal ini mengacu pada Pasal 4 UU PPN dan penjelasannya.
Bagaimana jika pengusaha jasa perdagangan selaku pemberi jasa berada di luar Daerah Pabean (luar negeri) sementara penerima jasa perdagangan berada di dalam negeri? Mengacu pada angka 2.1 huruf c dan d SE-145/PJ./2010 yang merupakan ketentuan terakhir tentang jasa perdagangan, atas transaksi ini tetap terutang PPN. Dalam hal ini dianggap telah terjadi pemanfaatan jasa perdagangan dari luar negeri, sehingga PPN yang terutang dipungut sendiri oleh pihak yang telah memanfaatkan jasa dengan menggunakan SSP (Surat Setoran pajak).
SE-145/PJ./2010 yang diterbitkan pada 22 Desember 2010 dalam poin 5-nya menegaskan bahwa jasa perdagangan yang benar-benar tidak terutang PPN adalah jasa perdagangan yang diberikan dalam kondisi:
- Pengusaha (pemberi) jasa perdagangan dan penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean, sedangkan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean; atau
- Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean, sedangkan penjual barang berada di dalam Daerah Pabean.
Intinya berdasarkan pembatasan di atas, jasa perdagangan yang benar-benar tidak terutang PPN adalah jasa perdagangan yang diberikan oleh pengusaha yang berada di luar negeri dan pihak penerima jasa perdagangan –baik dalam posisinya sebagai penjual atau pembeli- juga berada di luar negeri. Transaksi jasa perdagangan lainnya otomatis terutang PPN. Cara pemungutan PPN-nya saja yang mungkin berbeda, yaitu:
- Jika pengusaha jasa perdagangan dan penerima jasa perdagangan -baik dalam posisinya sebagai penjual atau pembeli berada di dalam Daerah Pabean-, maka PPN yang terutang dipungut oleh pihak yang menyerahkan jasa.;
- Jika pengusaha jasa perdagangan berada di luar negeri sedangkan penerima jasa perdagangan –baik dalam posisinya sebagai penjual atau pembeli berada di dalam Daerah Pabean-, maka PPN yang terutang dipungut sendiri oleh pihak yang memanfaatkan jasa.
Hanya saja memang masih tersisa 1 (satu) pertanyaan mendasar mengenai ketentuan yang diatur dalam SE-145/PJ./2010, yaitu bagaimana jika pemberi jasa perdagangan dan penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean, namun salah satu atau keduanya mempunyai BUT (Bentuk Usaha Tetap) di Indonesia? Dalam aturan sebelumnya yaitu SE-08/PJ.52/1996, penyerahan jasa tetap dianggap terjadi di dalam Daerah Pabean jika penjual atau penerima jasa berada di luar negeri namun memiliki BUT di Indonesia. Apakah SE-145/PJ./2010 juga mengikuti semangat SE-08/PJ.52/1996?
SE-145/PJ./2010 sama sekali tidak menyebut-nyebut tentang istilah BUT. Dengan demikian untuk menentukan terutang atau tidaknya PPN atas suatu transaksi jasa perdagangan, harus mengacu kembali pada poin 5 SE-145/PJ./2010. Dan karena istilah BUT tidak disebut sama sekali dalam poin 5 SE-145/PJ./2010 ini, maka secara konservatif pemberi jasa atau penerima jasa yang dimaksud di sini adalah yang memang benar-benar tidak mempunyai BUT di Indonesia.
Apabila ada pertanyaan, bisa menghubungi :
Multi Utama Consultindo
Graha Pena Lt 15, Jl. A. Yani 88 Surabaya
Telp. 0318202180, 08113423508 Email :   This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
________________________


Pembatasan Penumpukan
Oleh : Antoni Tampubplon
Pembatasan...Pembatasan... adalah kata-kata yang sering kita dengar akhir-akhir ini. Dimulai dari rencana pemerintah dalam melakukan pembatasan BBM bersubsidi  yang akan diberlakukan bulan Maret tahun 2011 untuk mengurangi beban  keuangan negara.
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) akan memberlakukan pembatasan umur pada Pekan Olahraga Nasional Indonesia.
Pihak Pelindo juga tidak ketinggalan melakukan pembatasan waktu penumpukandi pelabuhan Tanjung Priok.
Pembatasan waktu penumpukan peti kemas maksimal 5 hari di lapangan penumpukan lini 1 Pelabuhan Tanjung Priok dituangkan melalui surat Dirut PT.Pelindo II RJ Lino, bernomor: AL.70/1/13/PI.II-10 tanggal 15 Desember 2010 . Pihak Pelindo II klaim pembatasan adalah untuk perlancar arus peti
kemas di pelabuhan ( Bisnis Indonesia, 5Januari 2010 hal.i4).
Namun , pada sisi lain  :Operator terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok mengimbau pemilik barang segera mengeluarkan peti kemas impor mereka, menyusul tingginya tingkat lapangan penumpukan di terminal peti kemas.
Tingkat isian lapangan penumpukan di TPK Koja 96%, sedangkan JICT 103%  ( Bisnis Indonesia , 6 Januari 2011 hal. i5).
Sementara realiasai arus barang melalui dermaga Pelabuhan Priok Selama 2010 mencapai 42.5 juta ton barang atau naik 4.2% dibandingkan volume barang 2009, dimana volume barang impor adalah sebesar 13.848 ton , naik 16.3% dibandingkan tahun lalu (Bisnis Indonesia , 6 Januari 2011 hal. i5).
Berdasarkan hal diatas, permasalahan utama sebenarnya adalah terjadi peningkatan arus barang (peti kemas) terutama barang impor, sedangkan lahan penumpukan barang (peti kemas) tidak bertambah.
Oleh karena itu, pembatasan waktu penumpukan peti kemas adalah tindakan reaktif dari pihak pelindo dalam mengatasi peningkatan volume barang. Pihak Pelindo sebaiknya segera melakukan penambahan lahan penumpukan barang (petikemas) bukan dengan pembatasan waktu penumpukan.
Berharap....Pihak Pelindo dapat meninjau ulang kebijakan ini karena kebijakan ini akan dapat membuat peningkatan biaya logistik di pelabuhan.
________________________


PT. Garuda Indonesia Segera Go Public
Dan Lakukan Penambahan Rute
JAKARTA (wartagafeksi): PT Garuda Indonesia (GI) akan merencanakan publik Initial Public Offering (IPO) atau  penjualan saham perdana ke publik melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Ini dilakukan setelah GI berhasil melaksanakan transformasi bisnis dan meraih kinerja positif dengan membukukan labaoperasi selama tiga tahun berturut-turut.
Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar melalui Vp Corporate Communications PT Garuda Indonesia (Persero), Pujobroto pada siaran persnya, pertengahan Januari 2011 mengatakan, sesuai rencana, Garuda Indonesia akan melepas 9.362.429.500 lembar saham atau 36,48% yang terdiri dari sekitar 7,4 miliar saham baru dan sekitar 1,9 miliar saham divestasi PT Bank Mandiri Tbk.
Untuk mendukung rencana pencatatan efektif di bursa pada 11 Februari 2011, Garuda Indonesia akan melaksanakan roadshow dan book building (buku bangunan) ke beberapa kota di dalam dan luar negeri mulai 13-24 Januari 2011.
Dia mengatakan, Garuda Indonesia yang merupakan national flag carrier (pembawa bendera nasional), telah berhasil melakukan turn around(berbalik) dan kini menjadi perusahaan yang yang memiliki prospek bisnis di masa mendatang.Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, Indonesia merupakan pasar yang penting bagi industripenerbangan mengingat potensi pasar domestik yang sangat potensial yang mengalami pertumbuhan rata – rata sebesar 25 persen setiap tahunnya. Selain itu, Indonesia memiliki 240 juta penduduk dengan pendapatan perkapita yang terus meningkat yang didukung pertumbuhan ekonomi yang stabil.
Saat ini, Garuda Indonesia merupakan satu-satunya maskapai penerbangan di Indonesia yang mencatatkan sahamnya di bursa. Garuda Indonesia akan mengguna kan dana yang didapat dari hasil penjualan saham perdana ini untuk mendukung pelaksanaan program pengembangan perusahaan dan ekspansi bisnis ke depan. Dalam pelaksanaan IPO ini, Garuda Indonesia dibantu oleh PT Bahana
Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai perusahaan penjamin emisi, serta kantor hukum Assegaf Hamzah & Partners sebagai konsultan hukum.
Garuda Indonesia merupakan full service airline (penerbanagan layanan penuh) dan maskapai penerbangan satu satunya di Indonesia yang memiliki kategori layanan berbintang empat dari SkyTrax yang perusahaan konsultan Britania Saya yang melakukan riset mengenai maskapai penerbangan.
Selian itu, Garuda Indonesia juga merupakan  perusahaan penerbangan bersertifikat IOSA (International Air Transport Association/IATA Safety Audit), dan dianugerahi gelar The World's Most Improved Airlines dari SkyTrax - Inggris dan award Turn Around of The Yeardari Center for Asia Pacific Aviation (CAPA) - Australia.
Garuda Indonesia saat ini mengoperasikan 87 pesawat modern dan melayani 19 rute penerbangan internasional dan 31 rute domestik. Selian itu, Garuda juga memiliki lebih dari 435.000 anggota Garuda
Frequent Flyer (GFF) dan telah melaksanakan kerjasama dengan lebih dari 1.000 perusahaan multinasional dalam kontrak kerjasama transportasi penerbangan, dimana Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan resmi perusahaan.

Tambah Rute
Disisi lain, PT Garuda Indonesia (GI) akan menambah sejumlah ruteregional di Indonesia. Ini dilakukan seiring adanya penambahan 11 armada baru pada tahun 2011 ini.
Direktur Teknik Garuda Indonesia, Hadinoto Soedigno, di Surabaya,pertengahan Januari 2011 mengatakan, tahun ini Garuda akan mendatangkan sembilan armada Boeing 737-800 dan 2 armada Airbus 330-200. Armada Boeing ini akan datang setiap bulan sejak Februari atau Maret 2011. Sedangkan dua armada Airbus akan datang pada April dan Oktober 2011.
"Untuk armada Boeing 737-800 akan kami maksimalkan untuk rute-rute domestik, seperti Jakarta-Gorontalo lewat Surabaya dan Ujung Pandang; Surabaya-Balikpapan, atau Surabaya-Ampenan.
Penambahan rute ke Papua juga tengah kami kaji," ujarnya.
Sedangkan armada Airbus 330-200 akan digunakan untuk menambah rute di kawasan regional. Saat ini Garuda tengah mengkaji untuk memperluas jangkauan rute mereka dengan menambah jalur Jakarta-Manila dan Jakarta-Taipei. "Sejumlah rute regional juga akan kita tambah frekuensi terbangnya setelah datangnya pesawat Airbus tersebut," ujar Hadinoto.
Penambahan rute domestik ini, kata dia, tak lepas dari kondisi perekonomian yang terus membaik. Di Indonesia timur, kondisi perekonomian warga terus meningkat seiring melonjaknya harga komoditas
di pasar dunia. "Pendapatan warga meningkat, otomatis kebutuhan untuk mengakses angkutan udara juga meningkat. Kami berani tambah rute ke Sulawesi atau Papua karena demand dari pasar sangat tinggi,” paparnya. Hanya saja, Hardinoto menuturkan, masih ada beberapa kendala pada infrastrukturnya yang masih kurang memadai. “Memang tak bisa langsung beroperasi karena infrastruktur di sana belum sepenuhnya memadai,"imbuhnya.
Lebih lanjut Hadinoto mengatakan, penambahan armada tersebut ditunjang oleh perolehan dana dari pelepasan saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) yang akan kini prosesnya tengah berlangsung. Dari proses IPO tersebut, Garuda akan meraup dana sekitar Rp 4-5 triliun, dimana 80% di antaranya akan digunakan untuk menambah armada baru. "Armada baru tahun ini sistemnya sewa. Kita dapat harga sangat kompetitif. Biasanya sewa 900.000 dollar AS per bulan, kami dapat
650.000 dollar AS," katanya.
Dia menjelaskan, sebagai bagian dari program Quantum Leap, Garuda Indonesia menargetkan bisa meng operasikan hingga 150 pesawat pada 2015 mendatang. Saat ini, GI mengoperasikan sebanyak 87 pesawat modern dan melayani 19 rute penerbangan internasional dan 31 rute domestik.
Selain itu, Garuda juga memiliki lebih dari 435.000 anggota Garuda Frequent Flyer (GFF) dan telah melaksanakan kerjasama dengan lebih dari 1.000 perusahaan multinasional dalam kontrak kerjasama
transportasi penerbangan, dimana Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan resmi perusahaan. (wartagafeksi/hd)
________________________


KAMENHUB Alokasikan Rp. 4 Triliun Pada Tahun 2011
Untuk Jalur Ganda Jakarta - Surabaya
JAKARTA(Wartagafeksi): Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk pembangunan infrastruktur kereta api, seperti pengadaan double track dan perbaikan sinyal pada 2011.
Menurut Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, saat ini pembangunan double track sudah mulai dikerjakan di beberapa rute kereta api, sementara masih banyak juga rute yang akan menyusul untuk segera dibangun pada 2012.
“Saat ini kita sedang menyelesaikan double track kita untuk lintasan Jakarta-Surabaya dengan langkah-langkah percepatan,” ujarnya usai peluncuran buku “Hiruk Pikuk Bersepeda Motor” seperti dikuti dari
www.bisnis.com awal Januari 2011.
Selain lintasan Jakarta-Surabaya, Bambang mengatakan double track ini juga akan segera dibangun di lintasan Jakarta-Semarang yang ditargetkan dapat mulai digarap pada 2012. Menurut Bambang, untuk lintasan Pekalongan-Semarang masih dalam tahap pembahasan.
“Masih belum final, tapi sedang kami pacu untuk dapat segera dibangun double track di sana secepatnya,” ujarnya.
Bambang menjelaskan dana Rp4 triliun tersebut diambil dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2011. Total DIPA untuk Kemenhub sendiri mencapai Rp22,12 triliun, meningkat 23,72% dibandingkan tahun lalu.
Adapun porsi anggaran yang cukup besar dilokasikan untuk Direktorat Jenderal Kelautan sebesar Rp7,01 triliun dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebesar Rp4,99 triliun.
Bambang mengatakan Kemenhub tidak pernah menganaktirikan moda transportasi berbasis rel dengan moda berbasis jalan raya. Kata dia, komitmen Kemenhub untuk meningkatkan infrastruktur kereta api tahunini merupakan bukti keseriusan Kemenhub terhadap sarana transportasi massa tersebut.
“Kita selalu menganggap kereta api sebagai moda transportasi alternatif yang kita prediksi akan sangat diminati di tahun-tahun mendatang,” ujarnya.
Terkait dengan usulan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk memisahkan biaya Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) dan Track Access Charges (TAC), Bambang mengatakan hal tersebut akan segera dikaji ulang dalam rapat antara Menteri Perhubungan, Menteri Negara Perencanaan pembangunan Nasional bersama dengan Menteri Keuangan.
“Pada kuartal pertama ini rencananya ketiga menteri akan duduk bersama dan membicarakan teknis IMO, TAC, dan PSO [Public Service Obligation],” ujarnya.
Secara rinci Bambang menjelaskan, dalam pertemuan tersebut ketiga menteri akan membahas IMO, TAC, dan PSO mulai dari cara penghitungan, bagaimana alokasinya agar tepat sasaran, dan kapan harus dibayarkan. Kata dia, hal tersebut dilakukan agar akuntabilitas ketiga komponen tersebut jelas.
Sebelumnya, Direktur Komersial PT KAI Sulistyo Wimbo Hardjito mengungkapkan keinginan PT KAI untuk memisahkan biaya TAC dan IMO.
Secara peraturan, TAC seharusnya dibayarkan oleh pihak PT KAI yang menggunakan fasilitas rel, sementara IMO merupakan tanggungan pemerintah untuk pemeliharaan dan operasi prasarana KA.
Selama ini, Wimbo menjelaskan besaran IMO dan TAC selalu dianggap impas, padahal menurutnya besaran IMO terus meningkat setiap tahunnya.
Akibatnya, ia menambahkan PT KAI harus mengeluarkan biaya lebih besar dari semestinya.
“Kami siap harus membayar TAC sampai besaran 10% dari total pendapatan kami, asalkan pemerintah konsisten memelihara prasarana” ujar Wimbo.
PT KA akan operasikan KA Sancaka Banywangi –Yogyakarta
PT Keteta Api (PT KA) rencananya akan mengoperasikan KA eksekutif dan bisnis Sancaka jurusan Banyuwangi-Yogyakarta lewat Stasiun Sidoarjo-Tulangan-Tarik.
Rencana tersebut segera terlaksana karena pengerjaan pembanguan rel KA antara Stasiun Sidoarjo-Tulangan hingga stasiun Tarik pengerjaan hampir selesai tinggal finishing atau penyempurnaan lajur dan bantalan rel.
Humas PT KA Daerah Operasi Daop VIII Surabaya, Sri Winarto di kantornya di Stasiun Gubeng mengatakan, setelah finishing selesai jalur rel Sidoaro-Tarik segera diuji coba selanjutnya baru
dioperasionalkan.
Selain KA Sancaka yang akan melewati jalur rel KA Sidoarjo-Tarik adalah KA ekonomi Sri Tanjung dan KA ekonomi Logawa. Biasanya kedua KA ekonomi melayani jalur Banyuwangi-Bangil-Surabaya-Madiun-Yogyakarta hingga Purwakarta lewat Stasiun Wonokromo, Surabaya Gubeng dan Surabaya Kota. Dengan selesainya jalur rel KA Sidoarjo-Tarik KA Sri Tanjung dan Logawa tidak lewat Surabaya Kota-Wonokromo-Sepanjang-Krian tetapi dari Banyuwangi langsung Yogyakarta hinga Puwakarta lewat Tulangan.
Selesainya jalur KA Sidoarjo-Tarik merupakan hasil kerjsama antara Direktorat Jendral (Ditjen) Perkeretapian Departemen Perhubungan (Dephub) RI dengan PT Kereta Api (PT KAI) mengupayakan untuk menghidupkan kembali beberapa jalur KA di Jawa Timur yang telah lama mati khususnya jalur Sidoarjo-Tulangan-Prambon-Tarik dengan jarak sekitar 22,14 km. Untuk ruas Sidoarjo-Tulangan jaraknya sekitar 7,6 km dengan progres sangat bagus dan sudah tersambung dengan ruas
Tulangan-Tarik yang panjangnya 14,9 km. Dengan dioperasikan jalur rel
KA Sidoarjo-Tarik diharapkan bisa mengurangi kepadatan di jalur KA Krian-Surabaya Kota.
Jalur Sidoarjo-Tarik memang dulu pernah ada, yakni pada 1971-an tetapi jalur itu ditutup karena adanya proyek KA Komuter yang menghubungkan Surabaya dengan sejumlah kota di sekitarnya, maka jalur Sidoarjo-Tarik dimatikan tetapi kini dihidupkan kembali dengan berbagai pertimbangan.
Selain itu, dihidupkannya jalur rel KA Sidoarjo Tarik untuk mengantisipasi jika jalur rel KA antara Sidoarjo-Porong tenggelam oleh genangan Lumpur Lapindo.
Keberadaan jalur rel KA Sidoarjo-Tarik itu sangat tepat karena dengan adanya rencana relokasi jalur KA Tanggulangin-Porong yang kini terkena dampak semburan lumpur. Jalur penggantinya akan melalui
Sidoarjo-Tulangan terus ke Kejapanan-Gunung Gangsir-Bangil. Pada jalur Tulangan-Gunung Gangsir masih dalam tahap penyelesaian. Jalur rel KA Gunung Gangsir-Bangil dulunya memang sudah ada tetapi tidak difungsikan, kini tinggal menghidupkan kembali.
Selain itu, dalam waktu dekat PT KAI juga akan membagun jalur rel double track mulai dari Stasiun Wonokromo hingga Sepanjang dengan panjang 7,5 km. Kemudian rel double track dari Sepanjang akan
diteruskan ke Mojokerto-Jombang hingga ke Madiun. Rencana pembangunan double track Wonokromo-Sepanjang masih menunggu kepastian dari Direktorat Jendral (Ditjen) Perkeretapian Departemen Perhubungan (Dephub) RI dan dari kantor pusat PT Kereta Api (PT KAI) di Jakarta.
Pembangunan rel double traks nantinya untuk mengurangi kepadatan perjalanan KA mulai dari Madiun hingga Surabaya kota.
(wartagafeksi/hd)
________________________


Profil : Yuda Gustawan, SIK, SH, MH
Polisi Modern Mesti Lebih Banyak Membangun
Komunikasi dengan Masyarakat
ahiran Magetan, 30 Juli 1970 itu telah menjabat Kepala Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya selama 4 (empat) bulan sejak 21 September 2010 lalu.
Dan selama berjalannya waktu itu, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Yuda Gustawan, SIK, SH, MH atau Pak Yuda, begitu biasa dipanggil oleh para koleganya--, telah banyak mewarnai proses penegakan hukum termasuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah seputar pelabuhan Tanjung Perak.
Bahkan, dari tangan dingin suami Drg. Novy Arianti, Sp.Kg itu mampu menjaga kamtibnas kawasan pelabuhan nomor dua terbesar di Indonesia beserta kawasan sekitarnya perlahan tapi pasti menjadi aman terkendali.
Ini tidak lepas dari motode pendekatan serta model kepemimpinan yang membumi yang dipraktekkan oleh ayah dari M. Abiyyi Dhiya'Ulhaq R dan H. Jihan Zahira yang diapdopsinya dari sejumlah literatur modern termasuk dari pengalaman lawatan dalam rangka tugas belajar ke beberapa negara seperti Jepang, Belanda, Austarlia, Amerika Serikat dan New Zeland.
”Polres Pelabuhan Tanjung Perak ini memiliki spesifikasi yang unik, dengan profil geografis wilayah yang tidak terlalu besar namun memiliki kondisi kekhusuan karena ada areal pelabuhan maka perlu model approach khusus agar kamtibmas bisa tertangani secara baik. Model pendekatan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak difokuskan pada penekanan memperbanyak komunikasi dan interaksi dengan masyarakat,” kata Yuda kepada wartagafeksi di kantornya, pertengahan Januari 2011.
Yuda menerangkan pengunaan pendekatan lebih dialogis dengan media komunikasi serta
interaksional aparat personilnya yang berkekuatan 345 orang itu dilakukan secara sistematis dengan frekuensi yang terukur sehingga harapannya akan ada respon atau umpan balik dari masyarakat termasuk informasi bagi penanganan keamanan dan ketertiban diwilayah kerjanya.
”Polisi masa depan [modern] dituntut untuk lebih banyak melakukan komunikasi dengan masyarakat, aparat polisi diharapkan lebih mengenal masyarakatnya. Disisi lain, dengan komunikasi dan interaksi yang masif diharapkan masyarakat akan lebih nyaman dan berpresepsi positif terhadap aparat kepolisian sehingga diharapkan bisa ikut terlibat aktif khususnya memasok informasi tentang bahaya atau gangguan keamanan diwilayahnya. Model ini yang kini saya terapkan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak,” ujarnya.
Yuda menekankan agar aparatnya melakukan turba atau patroli dialogis secara rutin dengan dibekali form himbauan serta form kamtibmas. ”Masyarakat baik penghuni maupun non penghuni atau warga yang bekerja di wilayah Polres Pelabuhan Tanjung Perak diharapkan mengisi form itu serta mencantumkan nomor kontak atau handphone. Isian itu apa saja terkait kondisi keamanan maupun informasi ketertiban termasuk kritik.
Hasil form itu akan ditindak lanjuti oleh perwira termasuk ditelaah untuk dimasukkan dalam proses pemetaan dan data base terkait ancaman gangguan keamanan,” tegasnya.
Alumni Akademi Kepolisian lulusan 1993 itu menambahkan dari model pendekatan dialogis dan interaksional itu respon masyarakat cukup positif.
”Terbukti sejumlah tindak kriminal mampu digagalkan bahkan diamankan berkat informasi aktif masyarakat seperti pencurian akki, narkoba dan pencurian genset. Alhamdulillah, peran aktif masyarakat telah tumbuh berkat metode dialogis ini. InsyaAllah metode dialogis ini akan diteruskan termasuk program telusar-telusur yang rutin saya lakukan.”
Disisi lain, untuk pembinaan internal, kata perwira menengah yang lebih banyak berdinas di sektor reserse dan intel itu, dilakukan dengan membangun kepercayaan diri serta membangkitkan kemampuan diri secara maksimal.
”Intinya personil Polres Pelabuhan Tanjung Perak mesti mampu mengeluarkan kemampuannya secara maksimal dengan upaya terkelola. Ini agak dipaksakan, filosofisnya hidup ini adalah seni mengelola keterpaksaan. Jadi semua aparat diharapkan dapat diarahkan untuk mengeluarkan kemampuannya untuk hal positif guna berprestasi,” tegasnya.
Yuda menjelaskan bila sudah terbiasa telat datang untuk apel, maka dipaksa untuk dapat datang tepat waktu.
”Awalnya pasti terpaksa, namun setelah terbiasa datang lebih pagi dantepat waktu maka akan banyak hal positif yang akan dirasakan personil. Ini yang saya tekankan, mengingat 50% lebih personil di Polres Pelabuhan Tanjung Perak akan segera memasuki masa pensiun sehingga perlu perlakukan khusus agar tetap bisa berperan maskimal dengan kemampuannya.”
(wartagafeksi/hd)

 
< Prev   Next >

http://www.gafeksi.or.id, Powered by Joomla and Designed by SiteGround web hosting