Main Menu
H O M E
ABOUT ME
SEJARAH GAFEKSI
PENGURUS DPW GAFEKSI
STAFF SEKRETARIAT
PENGURUS PKH JUANDA
S E A R C H ...
DPW - DPC
INFO KURS
CONTACT US
CHAT ON LINE
Chat KABID Kepelabuhanan
LOGISTICS JOURNAL
Logistics Februari 2012
Januari 2012
DAFTAR ANGGOTA
Anggota A - B - C
Anggota D - E- F
Anggota G - H - I
Anggota J - K - L
Anggota M - N - O
Anggota P - Q- R
Angt. S-T-U-W-X-Y-Z
Anggota PKH Juanda
PENGETAHUAN
S T C
INCOTERMS 2000
FREIGHT FOR. DOCUMEN.
Download
Incoterms 2000
LINKS WEB TERKAIT
F I A T A
F A P A A
A F F A
I F C B A
BEA & CUKAI
PT. PELINDO III
PT. T P S
DEPAR. PERHUBUNGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN
GPEI JAWA TIMUR
KADIN JAWA TIMIUR
Jajak Pendapat
Web Site Ini Menurut Anda
 
WARTA GAFEKSI NO. 86 / MARET 2009

cover maret 2009 

 MUSYAWARAH NASIONAL GAFEKSI

KETUA DPP GAFEKSI/INFA PERIODE MASA BAKTI 2009 S/D 2014

Suprihat: Pelabuhan Teluk Lamong Tahap Awal Beroperasi Pertengahan 2010

GAFEKSI : Target Bea Masuk 2009 Terlalu Tinggi

BJTI Gandeng PT KA Tambah Lahan Container Yard

Pemberitahuan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Type Madya Pabean Tanjung Perak

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P- 41/BC/2008

EDITORIAL (EKSPOR)

______________________________________________________________________

 

MUSYAWARAH NASIONAL GAFEKSI
Musyawarah Nasional GAFEKSI akhirnya terselenggara juga, setelah mundur dari masa bakti seharusnya yaitu tahun 2008. Tepatnya, 2-3 Maret 2009 bertempat di Hotel Niko Jakarta perhelatan MUNAS dilangsungkan.
Banyak agenda yang akan dibahas dalam forum MUNAS GAFEKSI tersebut, khusus dari Jawa Timur, akan membawa agenda mengenai upaya-upaya pember-dayaan Pengusaha Pengurusan Jasan Kepabeanan (PPJK), dimana sebagian besar perusahaan anggota memberikan layanan jasanya, sekitar 80% dari jumlah anggota GAFEKSI.
Selain itu akan membahas masalah landasan hukum dari keberadaan perusahaan EMKL dan JPT guna memiliki dasar yang jelas dalam melakukan aktifitas usahanya, tak kalah penting juga dibahas pula masalah perubahan UU Pelayaran yang merubah pula status pemegang otoritas kepelabuhanan yang tentunya akan mempengaruhi keberadaan aktifitas usaha anggota secara langsung atau tidak langsung.
Pembukaan MUNAS dilangsungkan tidak sesuai dengan jadwal yang telah diagendakan, karena secara mendadak konfirmasi dari sekretariat Wakil Presiden menyampaikan kesediaan Bapak Moh. Jusuf Kalla untuk membuka MUNAS GAFEKSI di Istana Wakil Presiden pada tanggal 3 Maret 2009. Sehingga seluruh materi MUNAS pada tanggal 2 Maret 2009 tetap dilaksanakan walaupun pembukaannya baru dilakukan pada tanggal 3 Maret 2009.
Dari DPW GAFEKSI/INFA Propinsi Jawa Timur diwakili oleh sebagian besar pengurus dengan membawa surat mandat dari beberapa perusahaan anggota GAFEKSI Jawa Timur yang belum bisa hadir dalam MUNAS tersebut.
Harapan besar dibebankan pada pundak bapak Iskandar Zulkarnain sebagai Ketua Umum DPP GAFEKSI/INFA yang terpilih untuk masa bakti 2009-2014. Karena kepemimpinan DPP GAFEKSI yang baru ini diawali dengan kondisi ekonomi global yang mengalami krisis finansial yang berskala global.
Sedangkan kondisi usaha forwarding dan EMKL dihadapkan pada persiapan teknis untuk menjalankan aplikasi ekspor impor yang terintegrasi dengan sistem National Single Window (NSW) yang akan dilanjutkan dengan ASEAN Single Window (ASW).
MUNAS tahun 2009 ini akan menjadi tonggak penting bagi keberlangsungan usaha anggota GAFEKSI untuk dapat melalui krisis global ini. (guslim-maret'09)

pengurus dpp

PENGURUS DPP GAFEKSI/INFA PERIODE MASA BAKTI 2009 S/D 2014
1. Iskandar Zulkarnain    Ketua Umum
2. Mahendra Rianto    Wakil Ketua Umum
3. Herry Susanto    Wakil Ketua Umum
4. Arman yahya     Wakil Ketua Umum
5. Yukki N. Hanafi    Wakil Ketua Umum
6. Sahat Sianipar    Bendahara
7. Anastasia     Wakil Bendahara
8. Siti Ariyanti Adisoediro   Sekretaris Jenderal
9. Anwar Satta     Wakil Sekretaris Jenderal

 

 iskandar

KETUA DPP GAFEKSI/INFA PERIODE MASA BAKTI 2009 S/D 2014
Iskandar Zulkarnain, SE, Msi
Arek Malang ini bernama Iskandar Zulkarnain, boleh dikata sudah mampu menaklukkan Jakarta dengan intelektualitas dan mobilitas sosial dan profesinya. Berbekal dedikasi dan konsistensi menekuni profesi dan kepedulian terhadap kehidupan sosial, sosok ini menapak dengan pasti untuk menuju puncak asa dan cita-citanya.
Musyawarah Nasional GAFEKSI pada tanggal 2-3 Maret 2009, telah menahbiskan, laki-laki kelahiran Malang, 9 September 1961, menjadi Ketua Umum DPP GAFEKSI/INFA untuk masa bakti 2009-2014. Figur ini keberadaannya di organisasi perusahaan EMKL/Forwarding bukanlah tiba-tiba muncul. Melainkan telah menapaki mulai dari awal sekali, yaitu sejak mendirikan perusahaannya di bidang forwarding.
Kesadaran untuk tidak hanya sekedar fokus pada upaya membesarkan perusahaan forwardingnya, tapi juga perlu mengembangkan jaringa komunikasi sesama perusahaan forwarding melalui asosiasi perusahaan forwarding.
Suami dari Dr. Elfida ini, memang memiliki dasar seorang aktivis organisasi. Sehingga aktif di GAFEKSI bukanlah sekedar untuk kepentingan perusahaan forwarding an sich, tapi lebih dari itu adalah untuk membangun jejaring kegiatan usaha diberbagai sektor perekonomian. Karena usaha jasa forwarding adalah bagian dari rangkaian mata rantai roda perekonomian nasio-nal. Maka keberadaan usaha forwarding akan turut menjadi salah satu pilar dari perekonomian nasional.
Realitas dari kegiatan usaha anggota GAFEKSI tersegmentasi pada kegiatan layanan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK), konsolidator, NVOCC dan yang terakhir sebagian sudah merambah sebagai logistic provider. Namun jumlah terbesar masih memberikan layanan PPJK. Sehingga problem teknis yang frekwensinya paling tinggi muncul adalah problem diseputar PPJK. Tentunya ini akan menjadi tantangan riil yang akan dihadapi Ketua Umum DPP GAFEKSI yang lulus Akademi Ilmu Pelayaran (AIP) Jakarta tahun 1980. Khususnya, pada April 2009 ini secara mandatory National Single Window (NSW) akan diberlakukan secara efektif dandilanjutkan dengan pemberlakukan ASEAN Single Window (ASW) pada tahun 2009 ini juga.
Melihat seabreg kegiatan dan jabatan yang disandang Pak Is, demikian sapaan akrabnya, tidak hanya di bidang jasa kepelabuhanan, tapi juga di perbankan, di bidang sosial keagamaan bahkan organisasi cendikiawan. Maka harapan besar yang disandangkan pada pundak Ketua Umum DPP GAFEKSI ini memiliki kans kuat akan dapat diwujudkan. Karena figur ketua tidak hanya paham persoalan teknis belaka, tapi lebih dari itu harus piawai dalam menjalin hubungan dan memiliki accessibility yang luas dengan pihak-pihak yang terkait dengan kebutuhan dan kepentingan perusahaan anggota GAFEKSI.

Curriculum Vitae
N a m a                    : Iskandar Zulkarnain, SE, MSi
Tempat &Tgl Lahir : Malang, 09 September 1961
A l a m a t                : Jl. Cempaka Putih Barat VII / No.43
                                   Jakarta Pusat
Telp / HP                 : (021) 424 7571 / HP: 081. 196 2000
Status                     : Menikah, istri Dr.Elfida Zulkarnain
Pendidikan            
SD,SMPN-2,SMAN-1 di Malang
Akademi Ilmu Pelayaran (AIP) - Jakarta 1980
Univ.Indonesia Fak.Ekonomi Extension 1988
Univ.Indonesia FISIP – PPSDM 1998

Pekerjaan              
Chairman PT.Iska Niaga Darma (Holding)
Managing Director PT.Internusa Hasta Buana
Komisaris Bank Muamalat Indonesia
Chairman Famous Pacific Shipping/ FPS Group – Hongkong

Organisasi            
Ketua Umum Gafeksi/ INFA (2009 - 2014)
Ket. Majelis Ekonomi PP.Muhammadiyah 2006 - 2011
Bendahara Umum MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) 2008 - 2012
Badan Pertimbangan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional)
Badan Pertimbangan BAZIS – DKI
Mantan Ketum. FOZ (Forum Zakat)
Badan Pengurus Harian RS Islam – Jakarta
Sekretaris Pengurus Yayasan Beasiswa Alumni AIP 
Dewan Penyantun PPSDMS – Nurul Fikri
ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim seIndonesia)
Dewan Pembina ESQ 165
Dewan Penyantun Perkemi DKI – Jaya.

 

cargo udara

Penerbangan Global Rugi Us$8 Miliar
Angkutan Kargo Udara Dituntut Lebih Efisien
Pelaku usaha di sektor industri penerbangan skala global telah memikul beban berat akibat deraan krisis ekonomi dunia, bahkan sektor usaha transportasi udara itu ditaksir  rugi hingga US$8 miliar selama 2008,  di mana  separuh  dari  kerugian itu terjadi pada kuartal IV/2008.
Laporan International Air Transport Association (IATA) yang dikutip Bisnis Indonesia (Rabu, 4 Maret 2009) mengungkapkan kerugian itu lebih besar dari perkiraan yang dibuat asosiasi itu pada Desember 2008, setelah mendapat laporan   adanya  kerugian  besar  dari maskapai   di  Asia  dan
Eropa. Kerugian sejumlah maskapai itu pada kuartal IV/2008 ditaksir telah mencapai US$4 miliar, lebih besar dari perkiraan semula akibat resesi global dan kerugian lindung nilai harga minyak. Akibatnya, kerugian bersih industri ini membengkak hingga US$8 miliar pada 2008. Dalam laporan IATA itu juga mengungkapkan bila maskapai penerbangan guna mengantisipasi kondisi usaha yang serba sulit itu terpaksa melakukan sejumlah tindakan strategis pengamanan diantaranya memangkas kapasitasnya untuk mengimbangi penurunan permintaan.
Meski demikan langkah pemangkasan itu belum banyak berpengaruh karena perlambatan ekonomi dunia telah melampaui pengurangan yang dilakukan maskapai
Pada Januari 2009, kapasitas diturunkan 2% dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, sementara jumlah penumpang merosot 5,6% pada periode yang sama.
Kondisi itu sama buruknya dengan persentase penurunan selama Desember 2008 sebesar 4,6% dibandingkan dengan bulan yang sama pada periode tahun sebelumnya. Penurunan permintaan penumpang hingga 5,6% mendorong tingkat isian menjadi 72,8% atau 2,8% di bawah tingkat isian pada Januari 2008.
Pada akhir Februari 2009, IATA masih mempertahankan perkiraan kerugian industri penerbangan dunia pada 2009 sebesar US$2,5 miliar. Selain penurunan jumlah penumpang, maskapai penerbangan juga menghadapi ancaman keruntuhan pasar kargo.

Berdasarkan data IATA, pasar kargo udara pada Januari 2009 anjlok lagi 23,2% setelah pada Desember 2008 turun 22,6%. Penurunan itu merupakan penyusutan 8 bulan secara berurutan untukarus kargo udara.
”Bel tanda bahaya telah berbunyi di mana-mana. Maskapai  dari  semua  kawasan  melaporkan penurunan besar kargo udara. Selain maskapai Timur Tengah, permintaan penumpang menyusut di seluruh kawasan. Industri mengalami krisis global dan kami tidak ingin berada di dasarnya,”  kata  Dirjen  &  CEO IATA  Giovanni  Bisignani,
beberapa waktu lalu.
Tindakan tepat
Saat menyampaikan sambutan pada Simposium Kargo Dunia IATA di Bangkok kemarin, Bisignani kembali mengingatkan maskapai penerbangan untuk mengambil tindakan tepat menghadapi krisis kargo udara.
Menurut dia, upaya yang perlu dilakukan antara lain meningkatkan keamanan, menyediakan layanan lebih baik, dan menggenjot efisiensi.
”Industri ini mengalami krisis dan tidak ada seorang pun yang lebih tahu dari perusahaan kargo sendiri. Permintaan angkutan kargo terperosok. Setelah diguncang penurunan 22,6% pada Desember, permintaan anjlok lebih dalam 23,2% pada Januari,” kata Bisignani dalam siaran pers IATA.
Kargo udara menyumbang sekitar 10% dari pendapatan industri penerbangan. Karena 35% dari nilai barang yang diperdagangkan secara internasional diangkut melalui udara, kargo udara menjadi barometer kesehatan ekonomi global.
”Berlanjutnya penurunan di pasar kargo merupakan pertanda jelas bahwa kita belum melihat dasar dari krisis ekonomi saat ini,” ungkapnya.
Pada Desember 2008, IATA memproyeksikan volume angkutan barang turun 5% pada 2009, sementara pendapatan dari bisnis ini diperkirakan turun 9% menjadi US$54 miliar.
”Saat memerangi krisis ini, kita mencari peluang yang dapat membangun masa depan dengan industri yang lebih efisien dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Pelanggan menginginkan harga dan produk yang bagus, dipenuhi melalui rantai suplai dengan kecepatan dan keandalan. Untuk memenuhi harapan pelanggan dan membangun masa depan lebih baik di industri ini, butuh perubahan,” kata Bisignani

Megantara Air
Meski pada skala dunia usaha transportasi udara khususnya kargo udara mengalami kelesuan, namun di tanah air tidak demikian. Ini dapat dilihat dengan upaya salah satu perusahaan kargo udara nasional, Megantara Air yang malah melakukan ekspansi dengan membuka Kantor Cabang layanan di Surabaya. Bahkan rencananya, layanan itru juga akan dibuka di Kota Medan.
Disisi lain Megantara Air, perusahaan cargo udara, pada 2009 telah mengalokasikan dana sedikitnya US$13 juta untuk melakukan pembelian satu armada pesawat cargo Boeing 737-300  sehingga total armadanya menjadi tiga pesawat. Upaya itu dilakukan guna meningkatkan volume angkut cargo udara hingga 50%.
Presiden Direktur Megantara Air Sofyan Danu Siswantoro mengungkapkan volume angkut cargo yang dilayaninya khususnya untuk rute Internasional mengalami peningkatan pesat.
“Sejak berdiri pada 2007, layanan cargo udara yang dilayanai Megantara Air meningkat hingga 100%, dimana volume cargo udara pada 2007 mencapai 8.000 ton meningkat menjadi 16.000 ton pada 2008. Harapannya dengan tambahan armada satu pesawat baru yang dibeli tahun ini [2009] volume cargo udara menjadi 24.000 ton atau naik 50%,” ungkap Sofyan kepada pers, pada saat pembukaan Kantor Cabang Megantara Air di Surabaya, awal Maret 2009.
Sofyan mengatakan hingga kini pihaknya baru memiliki dua rute penerbangan cargo internasional yaitu rute Jakarta-Singapura pp dan rute Balikpapan-Singapura pp dimana masing-masing rute dilayani sebanyak lima kali penerbangan setiap minggunya dengan menggunakan dua armada pesawat.
“Volume angkut cargo udara internasional yang dilayani itu mengunakan dua unit pesawat Boeing 737-300 dan Boeing 727-200,” tegasnya.
Pada 2009, lanjut Sofyan, selain melakukan penambahan armada pesawat, pihaknya juga mengembangkan wilayah layanan. Setidaknya ada tambahan dua rute baru yaitu Surabaya-Singapura dan Medan-Singapura.
“Pada 2009 ini direncanakan akan ada pembukaan dua kantor layanan yaitu di Surabaya dan Medan . Alhamdulillah untuk kantor layanan Surabaya kini telah dibuka bekerjasama dengan mitra Renata Air Network. Sedangkan untuk Medan kini tengah dalam tahapan penjajakan mengenai kelayakan usaha termasuk potensi arus cargo udara,” ujarnya.
Pembukaan kantor layanan di Surabaya , menurut dia, menjadi penting untuk memperkuat pangsa pasar cargo udara di wilayah kawasan Indonesia Timur.
“Untuk arus cargo udara Indobnesia Timur bagian Utara telah digarap melalui Balikpapan , Kantor Surabaya diharapkan untuk menggarap pasar cargo udara khususnya internasional yang wilayah Indonesia Timur bagian Selatan,” ujarnya.
Meski diakui Sofyan bila arus volume cargo internasional menmgalami penurunan hingga 20%-30% namun pihaknya tetap optimis dapat meraih peningkatan pangsa pasar.
“Selain pemain cargo udara internasional masih sedikit, setidaknya hanya tiga perusahaan. Peluang pasar usaha cargo masih tetap terbuka khususnya untuk komoditas pertanian dan perikanan yang dari data yang ada ternyata tidak mengalami penurunan karena pasar tujuan komoditas itu tidak ke eropa dan Amerika namun ke Asia Pasific,” terangnya
 
Target 200 Ton per Bulan
Sofyan mematok target volume arus cargo udara internasional yang dilayani melalui kantor cabang Surabaya dapat mencapai 200 ton per bulan.
“Harapannya volume cargo dari Surabaya tujuan Singapura mencapai 200 ton per bulan sehingga pada akhir tahun ini [2009] total volume cargo udara melalui layanan kantor Surabaya dapat mencapai kisaran 2.400-2.500 ton,” ungkapnya.
General Manager Renata Air Network mitra Megantara Air di Surabaya Peter Setiawan mengungkapkan pihaknya menyakini beban target untuk volume cargo udara pada 2009 sebesar 2.400 ton akan dapat terrealisasi.
“Optimis target cargo udara itu akabn dapat dipenuhi, karena manajemen telah melakukan penjajakan dengan sejumlah eksportir komoditas perikanan untuk menggunakan layanan cargo udara melalui Megantara Air, apalagi Jatim dan sejumlah wilayah kawasan Indonesia Timur bagian selatan terkenal atas produk ekspor komoditas itu,” ungkapnya pada kesempatan sama.
Peter menambahkan selain cargo udara pihakanya juga melayani sejumlah layanan transportasi lainnya karena pihaknya telah menekuni bisnis travel sejak lama. (Wartagafeksi/hd)

 

teluk lamong

Suprihat: Pelabuhan Teluk Lamong
Tahap Awal Beroperasi Pertengahan
2010
PT Pelabuhan Indonesia III mengupayakan pembangunan pelabuhan multy purpose Teluk Lamong dapat segera beroperasi secara bertahap pada pertengahan 2010, untuk menyelesaikan proyek awal di lahan 50 hektare itu BUMN kepelabuhanan tersebut telah mengalokasikan Rp1 triliun dari total kebutuhan proyek Rp2,5 triliun.
Disisi lain, Pelindo III menyatakan minatnya untuk terlibat dalam proyek jangka panjang pembangunan pelabuhan di Tanjung Bulupandan, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Madura, dimana proyek pelabuhan itu diharapkan sebagai lokasi perluasan Pelabuhan Tanjung Perak yang dalam waktu tidak lama akan mengalami kejenuhan.
Direktur Utama PT Pelindo III Suprihat menyatakan manajemen menargetkan pelabuhan multi fungsi di Teluk Lamong dapat beroperasi pada Juli 2010, meski pengopreasian itu masih dalam kapasitas terbatas.
“Proses pengerjaan proyek pelabuhan di Teluk Lamong telah dicicil, bahkan proses pengerasan jalan akses telah dilakukan. Harapannya untuk tahap awal, pelabuhan multy purpose yang berlokasi dilahan 50 hektare itu dapat segera beroperasi pada sekitar Juli 2010,” ungkap Suprihat pada Acara HUT Majalah Dermaga ke-20, awal Maret 2009.
Suprihat menyatakan secara optimal pelabuhan yang direncanakan sebagai perluasan Pelabuhan Tanjung Perak yang akan memasuki tahap jenuh itu pada 2011.
“Proyek pelabuhan Teluk Lamong diharapkan dapat tuntas selama tiga tahun, jadi dapat berfungsi secara keseluruhan pada 2011 mendatang.”
Proyek Teluk Lamong sendiri, lanjut dia, berdasarkan survei dan hasil kajian dalam kondisi normal kapasitas volume barang dan trafik bongkar muatnya akan mengalami titik jenuh dalam durasi waktu lima tahun.
“Namun dengan kondisi global yang lagi lesu akibat krisis financial sehingga arus ekspor-impor menurun maka kapastas maksimal Teluk Lamong diprediksi akan lebih lama dari lima tahun,” ujarnya.
Suprihat mengakui manajemen telah mengalokasikan sedikitnya Rp1 triliun untuk menyelesaikan proyek Teluk Lamong pada tahap awal. Sedangkan total nilai proyek pelabuhan itu mencapai Rp2,5 triliun.
Kepala Humas PT Pelindo III Iwan Sabatini memberikan tambahan pembangunan pelabuhan itu pada tahap pertama akan membangun akses jalan dari dermaga   ke   jalan   raya,    dimana    akan    diperlukan pengendapan tanah dari hasil pengerukannya. Selain itu akan membangun dermaga sepanjang 640 meter dengan kedalaman 15 meter. Konstruksinya menggunakan trestel dengan panjang 780 m dan lebar 12 m, Akses jembatan sepanjang 2,85 km.
“Namun tahap awal kedalamannya 13,5 meter dulu. Kalau kurang dalam bisa dikeruk lagi. Fasilitas bongkar muatnya menggunakan dua CC (Container Crane) dulu. Mengingat dermaga di sini, digunakan juga kapal-kapal petikemas antar pulau. Rata-rata memiliki ship crane sendiri,” tegasnya kepada wartagafeksi, belum lama ini.
Suprihat mengakui manajemen telah mengalokasikan sedikitnya Rp1 triliun untuk menyelesaikan proyek Teluk Lamong pada tahap awal. Sedangkan total nilai proyek pelabuhan itu mencapai Rp2,5 triliun.
Kepala Humas PT Pelindo III Iwan Sabatini memberikan tambahan pembangunan pelabuhan itu pada tahap pertama akan membangun akses jalan dari dermaga ke jalan raya, dimana akan diperlukan pengendapan tanah dari hasil pengerukannya. Selain itu akan membangun dermaga sepanjang 640 meter dengan kedalaman 15 meter. Konstruksinya menggunakan trestel dengan panjang 780 m dan lebar 12 m, Akses jembatan sepanjang 2,85 km.
“Namun tahap awal kedalamannya 13,5 meter dulu. Kalau kurang dalam bisa dikeruk lagi. Fasilitas bongkar muatnya menggunakan dua CC (Container Crane) dulu. Mengingat dermaga di sini, digunakan juga kapal-kapal petikemas antar pulau. Rata-rata memiliki ship crane sendiri,” tegasnya kepada wartagafeksi, belum lama ini.
Data yang dihimpun wartagafeksi, Lamong Bay sebagai Pelabuhan Multi Purpose, tentu ada kapal-kapal non petikemas dapat dilayani di situ. Baik itu kapal curah kering, bulk cargo maupun curah cair. Pembangunan sarana dan prasarana di Lamong Bay seluas 50 Ha sesuai dengan ijin yang diberikan Pemprop Jatim. Akan halnya dengan kegiatan bongkar muat barang, kebanyakan nantinya lebih banyak truck closing. Sehingga pelayanan kapal akan lebih cepat, sehingga tidak terjadi kapal lego jangkar berlama-lama., bahwa posisinya berada di alur Pelabuhan Tanjung Perak di depan dermaga Jamrud Utara.
Jarak dermaga dengan lapangan penumpukan, membangun akses jalan ke dermaga sampai 2,2 km panjangnya, bertujuan mencari kedalaman air yang dibutuhkan, sehingga mencapai 15 meter. Sebenarnya jarak ini, tidak begitu jauh dibandingkan kalau membangun Pelabuhan di Kalimireng, Manyar, Kabupaten  Gresik. Karena di sana, transportasinya jauh lebih mahal. Mengingat jaraknya hampir 21 km dari Surabaya dan kendaraan keluar masuk di tol Manyar, biayanya jauh lebih mahal. Pelabuhan itu selain untuk petikemas juga untuk kapal-kapal non petikemas berupa kapal curah kering, bulk cargo maupun curah cair.

Pelabuhan Tanjung Bulupandan
Suprihat mengungkapkan manajemen Pelindo III  menyatakan kesiapannya untuk dilibatkan dalam pengembangan proyek pembangunan pelabuhan di Tanjung Bulupandan, Arosbaya, Bangkalan.
“Pelindo III pada intinya siap bila dilibatkan oleh investor asing mapun dalam negeri dalam proyek pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulupandan di Madura. Proyek itu sangat strategis sebagai proyek jangka panjang perluasan pelabuhan Tanjung Perak pasca beroperasinya jembatan Surabaya-Madura,” katanya.
Meski demikian, menurut Suprihat, pihaknya belum tahu pasti kapan proyek Pelabuhan Tanjung Bulupandan dapat direalisasikan.
Disisi lain, Pemprov Jatim tengah berupaya menawarkan proyek Pelabuhan Tanjung Bulupandan ke sejumlah investor asing khususnya di kawasan Timur Tengah.
“Pemprov Jatim tengah mengupayakan untuk menarik minat investor di beberapa negara Timur Tengah untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur strategis di Jatim, salah satunya Pelabuhan Tanjung Bulupandan,” kata Kepala Badan Penanaman Modal Jatim Joni Irianto kepada pers, belum lama ini.
Dari data yang dihinmpun Bisnis, Proyek pelabuhan Tanjung Bulupandan menurut hasil kajian bernilai Rp10,43 triliun.
Sementara itu Kepala Humas PT Pelindo III Iwan Sabatini memperkuat pernyataan Direksi BUMN tersebut dimana pihaknya hingga kini BUMN itu masih memfokuskan diri pada pembenahan dan pengembangan fasilitas dermaga dan pelabuhan yang berada di sekitar kawasan Tanjung Perak.
“Namun PT Pelindo III sangat siap bila akan dilibatkan untuk bermitra dengan investor asing, mengerjakan dan mengelola Pelabuhan Tanjung Bulupandan," kata Iwan ketika dihubungi wartagafeksi, belum lama ini.
Iwan menyatakan pihaknya juga tengah menunggu kelanjutan pelaksanaan Undang- Undang No.17/2008 tentang Pelayaran yang juga mengatur regulasi pelabuhan di Indonesia, termasuk pendirian Badan Penyelengara Pelabuhan (BPP).
"Dengan regulasi UU No.17/2008 itu manajemen PT Pelindo dalam melakukan pengembangan usaha, harus berdasarkan kajian yang mendalam, termasuk bila menggarap proyek Pelabuhan Tanjung Bulupandan," tegasnya.

Tawarkan Proyek Strategis
Pada kesempatan terpisah, Kepala BPM Jatim Joni Irianto mengungkapkan pihaknya tengah menawarkan sejumlah proyek strategis, khususnya infrastruktur di provinsi itu kepada investor asing.
“Rencananya ada beberapa proyek infrastruktur seperti Pelabuhan Tanjung Bulupandan, Instalasi Pengolahan Limbah [IPAL] Bahan Beracun dan Berbahaya di Kabupaten Gresik, pabrik marmer dan granit di Kab. Trenggalek dan Kab. Tulungagung serta panas bumi di Ngebel, Kab. Ponorogo” ungkapnya.
Proyek itu, lanjut dia, totalnya bernilai Rp11,04 triliun dan akan ditawarkan ke sejumlah negara di Timteng,
Data BPM menunjukkan proyek IPAL B3 bernilai Rp518,4 miliar, sementara proyek pabrik marmer dan granit bernilai Rp83 miliar. (wartagafeksi/hd)

 

GAFEKSI : Target Bea Masuk 2009 Terlalu Tinggi
JAKARTA: Pemerintah akan mendukung rencana konversi tarif jasa pelayanan petikemas dalam bentuk terminal handling charge (THC) dan container handling charge (CHC) dari mata uang asing khususnya dolar
Disisi lain, pengusaha forwarder menilai target penerimaan bea masuk 2009 yang telah dipatok pemerintah masih terlalu tinggi seiring dengan kecenderungan perdagangan global yang justru menurunkan tarif bea masuk hingga 0%.
Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mendukung konversi tarif jasa pelayanan peti kemas dalam bentuk terminal handling charge (THC) dan container handling charge (CHC) dari dolar AS menjadi rupiah.
”Kalau menginginkan tarif [THC dan CHC] dari dolar AS ke rupiah, itu bagus. Saya merekomendasikan transaksi dalam rupiah,” ujar Jusman seperti dikutip dari Harian Bisnis Indonesia, Jumat, 13 Maret 2009.
Menhub mengatakan kondisi itu menanggapi usulan pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) yang menginginkan tarif THC dan CHC diubah menjadi dalam bentuk rupiah.
Gafeksi menilai tarif dalam dolar AS bertentangan dengan semangat pengembangan usaha lokal yang selalu diusung pemerintah, karena memberatkan pengusaha lokal di tengah anjloknya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing itu.
Namun, Jusman mengakui akan timbul keluhan dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) apabila penetapan tarif itu berubah.
”Pelindo akan keberatan apabila barang yang diekspor hanya dibebankan tarif dalam bentuk rupiah. Saya nanti akan melihat bagaimana keluhan dari Pelindo untuk barang keluar [ekspor],” tutur Menhub.
Jusman mengatakan meski mendukung tarif THC dan CHC dikonversi menjadi rupiah, kewenangan untuk mengubah kebijakan itu bukan berada di Departemen Perhubungan, melainkan Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
Saat ini, pemerintah sudah menurunkan tarif THC di Pelabuhan Tanjung Priok sebesar 5% menjadi US$95 untuk peti kemas isi ukuran 20 kaki, yang terdiri dari CHC US$83 dan biaya tambahan atau surcharge US$12. Adapun, THC untuk peti kemas ukuran 40 kaki sebesar US$145,5 dengan perincian CHC US$124,5 dan surcharge US$21.

Belum Diajukan
Sekjen Gafeksi Arianti Sudiro mengatakan hingga saat ini asosiasi pengusaha forwarder tersebut belum mengajukan proposal resmi mengenai permintaan perubahan tarif THC dan CHC ke dalam rupiah. Namun, dia menegaskan memang seharusnya transaksi di dalam negeri dilakukan dalam bentuk rupiah.
Juru bicara PT Pelindo II Hendra Budhi menyatakan secara prinsip BUMN itu siap menjalankan keputusan pemerintah apabila mengubah transaksi mata uang dolar AS menjadi rupiah.
”Intinya, kami ikut pemerintah saja, kalau diubah ya kita ikuti. Yang penting ada pedomannya karena ada konsekuensi hukum apabila terjadi perubahan,” tutur Hendra

Target  Bea Masuk  Terlalu Tinggi
Pengusaha forwarder menilai target penerimaan bea masuk 2009 masih terlalu tinggi seiring dengan kecenderungan perdagangan global yang justru menurunkan tarif bea masuk hingga 0%.
Sekretaris Eksekutif DPW Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) DKI Jakarta Budi Wiyono mengatakan seharusnya Ditjen Bea dan Cukai menyampaikan fakta sebenarnya dalam penyusunan APBN berdasarkan kondisi perdagangan global yang kini mengalami krisis dan menurunkan penerimaan di sektor kepabeanan.
”Di Pelabuhan Tanjung Priok, misalnya, terjadi penurunan perdagangan internasional sekitar 40%, sehingga tingginya target pendapatan bea masuk merupakan suatu hal yang tidak realistis,”ujarnya, kemarin.
Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi mengungkapkan sebetulnya target penerimaan sektor kepabeanan pada tahun ini sudah diturunkan hingga mendekati realisasi penerimaan pada tahun lalu.
”Pokoknya target penerimaan bea masuk 2009 turun dan mendekati realisasi penerimaan 2008, sehingga dianggap masih realistis,” tutur Anwar.
Namun, Budi mengungkapkan tingginya realisasi bea masuk selama ini dipicu oleh banyaknya nota pembetulan dan denda administrasi yang besarnya bisa mencapai 10 kali lipat.
Dia memaparkan sebetulnya dengan adanya perdagangan bebas di Asean ataupun secara global, negara-negara anggota WTO (World Trade Organization), termasuk Indonesia telah menyepakati penurunan tarif bea masuk berbagai komoditas perdagangan.
”Jadi logikanya, pendapatan pemerintah dari subsektor pabean seharusnya cenderung turun, bukan terus meningkat," katanya.

Berdampak negative
Selain itu, menurutnya, peningkatan pendapatan pabean yang tidak jelas dasarnya bisa berdampak tidak baik terhadap profesionalisme pejabat fungsional pemeriksa dokumen (PFPD) Ditjen Bea dan Cukai.
Dia mencontohkan selama 2008 puluhan importir yang dokumennya ditangani oleh pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) anggota Gefeksi DKI Jakarta sering terkena nota pembetulan dan denda hingga 10 kali lipat.
Selain itu, lanjutnya, nota pembetulan yang ditetapkan oleh PFPD juga tidak memiliki standar dan tidak memerinci nomor harmonis sistem dari komoditas yang terkena koreksi itu.
Akibatnya, importir kesulitan menjual barang di pasar dan menimbulkan ketidakpastian usaha di sektor perdagangan internasional. (wartagafeksi/hd)


 

kantor bjti

BJTI Gandeng PT KA Tambah Lahan Container Yard
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) pada 2009 ini menambah lahan penimbunan petikemas seluas 4 hektare di kawasan Kalimas, Surabaya  sehingga kini total lahan penimbunannya menjadi 10 Ha. Kapasitas volume penimbunan BJTI pun bertambah 40% sehingga kini dapat menampung petikemas sebanyak 16.000 twenty foot equivalent units (TEUs) perbulannya.
Direktur Utama PT BJTI Rachmad Satria menyatakan pihaknya telah berhasil melakukan kerjasama dengan PT Kereta Api untuk menggunakan lahan BUMN itu di sekitar Kalimas sebagai container yard (lahan penimbunan petkemas).
“Memorandum of understanding [Mou]-nya telah diteken pada awal tahun ini, sehingga dalam 2009 luas container yard BJTI bertambah 4 Ha menjadi totalnya 10 Ha. Kerjasama ini saling menguntungkan dan merupakan sinergi BUMN antara PT BJTI dan PT KA dalam memperkuat bisnis masing-masing,” ungkap Satria kepada wartagafeksi belum lama ini.
Satria menegaskan penyiapan agar lahan penimbunan itu dapat beroperasi maksimal sekitar 4 bulan, sehingga pertengahan 2009 diharapkan dapat beroperasi.
“Penyiapan lahan serta pengadaan alat telah dibicarakan kedua pihak, karena visinya menguntungkan kedua pihak maka semua proses akan ditangani bersama. Intinya kebutuhan BJTI untuk menambah container yard terpenuhi, lahan PT KA yang tidak terpakai menjadi termanfaatkan,” ujarnya.
Satria menambahkan kerjasama pihaknya dengan PT KA sebenarnya telah dilakukan tidak hanya pada penambahan lahan penimbunan petikemas.
Satria menambahkan kerjasama pihaknya dengan PT KA sebenarnya telah dilakukan tidak hanya pada penambahan lahan penimbunan petikemas.
“Kerjasama strategis pertama telah diteken pada 2008 terkait program angkutan kereta api petikemas  antara  Pelabuhan  Tanjung  Perak Surabaya dan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pada kontek itu PT BJTI telah bermitra dengan  PT Multi Terminal Indonesia [Jakarta] dalam penyedia layanan angkutan petikemas antar pelabuhan, sedangkan PT KA penyedia armada kereta petikemasnya,” ujarnya.
Proses peluncuran layanan itu telah dilakukan pada awal tahun ini, namun proses pengoperasiannya hingga kini masih menunggu penyiapan rangkaian serta lokomotif dari PT KA.
“Kalau demand-nya sudah ada, bahkan sejumlah pelanggan telah menyatakan minatnya untuk menggunakan layanan KA petikemas antar pelabuhan itu. Kini tinggal menunggu kesiapan armada KA-nya, insyaAllah pada Maret 2009 ini KA petikemas itu dapat beroperasi,” terangnya.
Rencananya angkutan KA petikemas itu, lanjut dia, setiap rangkaiannya berkapasitas 20 gerbong dengan masing-masing gerbong dapat bermuatan petikemas ukuran 40 twenty foot equivalent unit (TEUs) itu akan beroperasi dua kali sehari, meski untuk tahap awal dilakukan empat kali dalam seminggu.
Sementara itu, layanan KA petikemas antar pelabuhan itu telah diluncurkan pada Januari 2009, namun karena penyedian rangkaian KA Petikemas oleh PT KA belum ada maka proses beroperasinya hingga kini belum terwujud.
Disisi lain, Humas PT KA Daerah Operasi VIII Sugeng Priyono mengakui pihaknya mengalami kendala dalam penyediaan rangkaian KA petikemas itu.
“Sebenarnya pada awal tahun telah disiapkan, namun kondisinya menjadi berubah manakala terjadi tabrakan kereta barang dan kereta petikemas di dekat Stasiun Kapas, Bojonegoro pada akhir Januari 2009 lalu yang menyebabkan dua lokomotif rusak. InsyaAllah akhir Maret 2009 ini rangkaian KA serta lokomotifnya dapat tersedia sehingga bisa beroperasi,” kata Sugeng kepada wartagafeksi, belum lama ini.

Potensi Demand Besar
Secara khusus Satria menegaskan kalangan pengusaha angkutan khususnya di Jatim dan Surabaya sangat menanti beroperasinya layanan KA Petikemas Perak-Priok.
Dia menyatakan pihaknya berharap PT KA dapat segera menyediakan rangkaian KA Petikemas antar pelabuhan itu agar kepercayaan konsumen dapat terjaga.
“Harapannya KA Petikemas dengan trayek Tanjung Perak-Tanjung Priok dapat beroperasi pada bulan ini, karena BJTI telah banyak menerima permintaan akan layanan tersebut. Bahkan untuk pengoperasian awal sebenarnya telah ada beberapa pengusaha yang telah meminta kepastian agar dapat dilayani, jadi pasar angkutan KA Petikemas itu ada dan sangat potensial,” ungkapnya.
Satria menegaskan dari hasil pantauan dan kajian BJTI, demand akan layanan KA Petikemas sangat besar khususnya pengusaha ekspedisi antar pulau dari Indonesia Timur yang biasanya transit di Pelabuhan  Tanjung Perak yang berfungsi sebagai hub port (pelabuhan pengumpul), padahal komoditas maupun barang tersebut bertujuan untuk Indonesia Barat maka diperlukan untuk diangkut ke Pelabuhan Tanjung Priok yang kemudian baru dikirim ke daerah tujuan.
“Jadi yang dibidik bukan pangsa komoditas atau barang yang diangkut armada angkutan darat atau anggota organda. Namun pangsa ini memang murni layanan angkutan laut yang dialihkan ke layanan darat dengan kereta api. Kalau ditanya volumenya maka jelas besar sekali, jadi tinggal menunggu kapan KA Petikemas itu beroperasi saja,” terangnya.
Pengadaan angkutan KA petikemas itu, lanjut dia, karena kapal angkutan ekspedisi Surabaya-Jakarta atau sebaliknya hampir tidak pernah ada. Kondisi ini menyebabkan pengiriman barang dari Banjarmasin menuju Medan harus melalui Surabaya.
“Akhirnya pengiriman barang itu diangkut menggunakan angkutan truk petikemas. Baru kemudian diangkut ke Medan dengan angkutan laut. Volume pengiriman barang dari Banjarmasin itu relatif banyak, dan sejumlah trayek pengiriman barang lainnya. Itu merupakan pangsa KA petikemas tersebut,” ujarnya.
Keberadaan KA petikemas, menurut Rachmat, akan membantu adanya regulasi Menteri Perhubungan yang akan menindak tegas angkuatan darat khususnya truk yang melebihi beban angkuatannya atau yang dikenal dengan program zero tonase.

Rencanakan tambah trayek KA Petikemas
Secara khusus Satria menegaskan pihaknya sebenarnya telah melangkah jauh dengan merancang program pengembangan dari layanan KA Petikemas tersebut.
“Dalam perencanaan blue print akan ada trayek tambahan tidak hanya Tanjung Perak [Surabaya]-Tanjung Priok [Jakarta], namun akan ada dua trayek tambahan yaitu Tanjung Perak-Tanjung Emas [Semarang] dan Tanjung Perak-Cirebon. Pengembangan itu otomatis akan dilakukan manakala trayek Surabaya-Jakarta  dapat segera beroperasi,” ungkapnya.
BJTI, lanjut dia, sangat optimis akan dapat merelisasikan tambahan trayek KA petikemas itu.
“Proses yang kini tengah dikerjakan mencari mitra di Cirebon dan Tanjung Emas sehingga layanan dapat dilakukan seperti di Tanjung Priok dengan MTI [Multi Terminal Indonesia],” tegasnya.

 

Pemberitahuan
Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Type Madya Pabean Tanjung Perak menerbitkan 2 (dua) surat pemberitahuan No. S-1305/WBC.10/KPP.MP.01/2009 dan No. S-1464/WBC.10/KPP.MP.01/2009 yang ditujukan kepada GINSI, GAFEKSI, INSA, GPEI.
Isi pokok dari pemberitahuan tersebut menerangkan bahwa telah  diterbitkan beberapa peraturan yang berhubungan dengan kegiatan impor, Ekspor clan Cukai sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor :
a. 60/M-DAG/PER/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Impor Produk tertentu.
b. 08/M-DAG/PER/2/2009 tanggal 18 Februari 2009 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja.
2. Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor: :
a. 160/PMK.01/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Pemberian Imbalan Bunga Di Bidang Kepabeanan Dan/Atau Cukai
b. 214/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008 Pemungutan Bea Keluar
c. 202/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan NPPBKC Untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol.
d. 223/PMK.011/2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar.
e. I9/PMK.011/2009 tanggal 13 Februari 2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Produk-Produk tertentu.

3. Peraturan, Keputusan , Surat Edaran, dan Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor :
a. P-03/BC/2009 tentang tata Cara Pemberian fasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dab Bahan Yang Akan Dirakit Menjadi Kendaraan Bermotor Untuk Tujuan Ekspor.
b. KEP-03/BC/2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Penambahan Pagu Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau.
c. SE-02/BC/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian NPPBKC Untuk Pengusaha Pabrik Dan Importir Hasil Tembakau.
d. SE-03/BC/2009 tanggal Januari 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian NPPBKC Untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol/ Minuman Mengandung Etil Alkohol, Pengusaha Tempat Penyimpanan Etil Slkohol, Dan Penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol.
e. SE-04/BC/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan,
f. SE-44/13C/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Hasil Audit Kepabeanan Dan Audit Cukai.
g. SE-45/BC/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Program Audit Kepabeanan dan Audit Cukai.
h. S-73/BC/2009 tanggal 6 februari 2009 tentang Penegasan Tempat Pelekatan Label Tanda Pengawasan Cukai (LTPC).
i. S-166/BC.3/2009 tanggal 11 Februari 2009 tentang Penagihan dan Format Surat Pemberitahuan Penagihan Bunga Bea Masuk, PPN dan PPnBM atas Pencairan Jaminan Perusahaan Pengguna Fasilitas KITE.

4.  Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 09/M-DAG/PER/2/2009 tanggal 24 Pebruari 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu.

5.  Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor :
a. 07/PMK.011/2009 tanggal 28 Januari 2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Alas Impor Tepung Gandum.
b. 482/KM.4/2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar.

6.  Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE-43/BC/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Pelayanan Pita Cukai Terkait Pergantian Tahun Anggaran, Dan Perubahan Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Peraturan-peraturan sebagaimana tersebut diatas dapat diakses melalui  website : www.bcperak.net 
Pemberitahuan ini ditandatangan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean Tanjung Perak Chairul Saleh.
Diharapkan seluruh anggota mematuhi dan melaksanakan peraturan tersebut.

 

P E R A T U R A N
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR P- 41/BC/2008
TENTANG
PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

Menimbang :
a.  bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban penyerahan dan standardisasi pemberitahuan pabean ekspor, perlu diatur mengenai bentuk, isi, rincian elemen data, dan petunjuk pengisian pemberitahuan pabean ekspor;
b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor;

Mengingat :
1.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755) ;
3.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008;
4.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan :
1.  Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.
2.  Kewajiban Pabean Ekspor adalah semua kegiatan dibidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan ekspor dalam Undang-Undang Kepabeanan.
3.  Pemberitahuan Pabean Ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan Kewajiban Pabean Ekspor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
4.  Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan, diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal atau cara lain yang sejenis.
5. Pertukaran Data Elektronik Kepabeanan yang selanjutnya disingkat dengan PDE Kepabeanan adalah proses penyampaian dokumen pabean dalam bentuk pertukaran data elektronik melalui komunikasi antar aplikasi dan antar organisasi yang terintegrasi dengan menggunakan perangkat sistem komunikasi data.
6.  Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
7.  Eksportir adalah Orang yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
8. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
9.  Uang Tunai adalah uang kertas maupun uang logam, baik berupa uang rupiah maupun mata uang asing yang dikeluarkan oleh suatu otoritas tertentu yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Pasal 2
Pemberitahuan Pabean Ekspor terdiri dari:
a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB); dan
b. Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai Ke Luar Daerah Pabean.

BAB II
PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG
Pasal 3
(1) Pemberitahuan Ekspor Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.
(2) Formulir Pemberitahuan Ekspor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kode BC 3.0.
(3) Formulir Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan :
a.  menggunakan kertas berukuran A4 (210 x 297 mm);
b.  terdiri atas satu lembar pemberitahuan dan dapat disertai lembar lanjutan serta lembar lampiran, yang terdiri atas:
1.  lembar lanjutan, merupakan lembar yang digunakan dalam hal pemberitahuan ekspor barang berisi lebih dari satu pos tarif dan/atau lebih dari satu uraian jenis barang;
2.  lembar lanjutan peti kemas, merupakan lembar lampiran data peti kemas yang hanya dipergunakan dalam hal jumlah peti kemas yang diberitahukan lebih dari satu;
3.  lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean;
4.  lembar lampiran untuk barang ekspor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor yang digabung dengan barang lain;

c.  dalam 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan:
1.  Kantor Pabean;
2.  Badan Pusat Statistik (BPS);
3.  Bank Indonesia (BI);

Pasal 4
(1) Pemberitahuan Ekspor Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus diisi secara lengkap dengan menggunakan Bahasa Indonesia, huruf latin, dan angka arab.
(2) Pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Bahasa Inggris dalam hal :
a.  penyebutan nama tempat atau alamat;
b.  penyebutan nama orang atau badan hukum;
c.  penyebutan uraian jenis barang ekspor yang tidak ada padanan katanya dalam Bahasa Indonesia;
d.  penyebutan uraian jenis barang ekspor yang ada padanan katanya dalam Bahasa Indonesia, tetapi perlu menyebutkan istilah teknis dalam Bahasa Inggris terkait dengan istilah yang dikenal secara internasional.

Pasal 5
Bentuk, isi, dan petunjuk pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB III
PEMBERITAHUAN PEMBAWAAN UANG TUNAI KE LUAR DAERAH PABEAN
Pasal 6
(1) Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai Ke Luar Darah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir.
(2) Formulir Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai Ke Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kode BC 3.2.
(3) Formulir pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan :
a. menggunakan kertas berukuran A4 (210 x 297 mm); dan
b. terdiri dari satu lembar pemberitahuan dan dibuat dalam satu rangkap untuk Kantor Pabean.

Pasal 7
(1) Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus diisi secara lengkap dengan menggunakan Bahasa Indonesia, huruf latin, dan angka arab.
(2) Pengisian Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai Ke Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Bahasa Inggris.

Pasal 8
Bentuk, dan isi Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9
(1) Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, dalam hal Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Kepabeanan di bidang ekspor pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum dapat dioperasikan secara penuh berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini, pemberitahuan ekspor barang menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2009.

BAB V
PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2008

DIREKTUR JENDERAL,
ttd
ANWAR SUPRIJADI
NIP. 120050332

 

 

EDITORIAL (EKSPOR)
Akhir Pebruari 2009 pihak Bea Cukai telah menyiapkan rangkaian sosialisasi dan bimbingan teknis, baik untuk internal bea cukai maupun untuk eksportir dan PPJK. Materinya, adalah modul aplikasi ekspor dan impor. Tujuannya, adalah untuk menyempurnakan tata laksana ekspor dan impor yang telah menggunakan fasilitas pertukaran data elektronik yang terkoneksi dalam sistem national single window (NSW).
Suatu bentuk ikhtiar luar biasa ditengah-tengah pusaran krisis global. Disaat semua sektor ekonomi mengalami penurunan kinerja karena menurunnya traksaksi ekonomi, justru disektor kepabeanan melakukan pembenahan sistem yang sangat akan membantu peningkatan kinerja yang terintegrasi.
Sebuah upaya yang patut diacungi jempol, karena akan memberikan secercah harapan dan semangat bagi para pelaku usaha ekspor-impor dan pengusaha pengurusan jasa kepabeanan. Yakni, setelah berlalunya krisis keuangan global ini akan menemukan sistem layanan kepabeanan yang terintegrasi dengan efisiensi dan efektifitas tinggi dan berbiaya murah tentunya.
Tatkala volume arus dokumen kepabeanan mengalami penurunan berbanding lurus dengan turunnya volume transaksi ekspor dan impor, bea cukai melakukan penataan sistemnya yang akan diintegrasikan dengan sistem national single window. Dalam posisi dan kondisi semacam ini bea cukai dapat dimanfaat-kan untuk melakukan pembenahan, tidak hanya sistemnya secara fisik (melalui pelatihan SDM-nya) tapi juga sistem non fisik seperti piranti lunaknya yang berbasis teknologi informasi.
Sehingga hasil proses pembenahan diharapkan akan memberikan feed back yang signifikan terhadap koreksi kinerja internal bea cukai yang secara ber-samaan pula dapat melakukan pencermatan secara mendalam terhadap kelemahan layanan terhadap para pengguna sistem kepabeanan, seperti impor-tir, eksportir dan PPJK.
Demikian pula sebaliknya dengan adanya modul aplikasi ekspor dan impor yang terintegrasi dengan sistem NSW, pengguna layanan sistem ini (eksportir, importir dan PPJK) harus konsisten untuk pemanfaatannya. Artinya, kalau terjadi penyimpangan terhadap penggunaan sistem ini, baik oleh pihak bea cukai maupun oleh pengguna jasa layanan NSW, harus dikoreksi dan dikritisi bersama. Agar layanan NSW ini tetap menjadi suatu bentuk layanan seperti yang dipro-mosikan, layanan yang efisien, efektif, integrated dan biaya murah.
Himpitan krisis keuangan global bukanlah akhir segalanya yang akan memupuskan berbagai harapan ibarat angkutan umum yang sedang lagi sepi penumpang, maka memberikan kesempatan pada pengemudinya untuk lebih memperhatikan kendaraannya bukan malah duduk diam apatis yang akhirnya tertidur tidak berbuat apapun. (guslim-maret'09)

 

_________________________________________________________

 
< Prev   Next >

http://www.gafeksi.or.id, Powered by Joomla and Designed by SiteGround web hosting