Main Menu
H O M E
ABOUT ME
SEJARAH GAFEKSI
PENGURUS DPW GAFEKSI
STAFF SEKRETARIAT
PENGURUS PKH JUANDA
S E A R C H ...
DPW - DPC
INFO KURS
CONTACT US
CHAT ON LINE
Chat KABID Kepelabuhanan
LOGISTICS JOURNAL
Logistics Februari 2012
Januari 2012
DAFTAR ANGGOTA
Anggota A - B - C
Anggota D - E- F
Anggota G - H - I
Anggota J - K - L
Anggota M - N - O
Anggota P - Q- R
Angt. S-T-U-W-X-Y-Z
Anggota PKH Juanda
PENGETAHUAN
S T C
INCOTERMS 2000
FREIGHT FOR. DOCUMEN.
Download
Incoterms 2000
LINKS WEB TERKAIT
F I A T A
F A P A A
A F F A
I F C B A
BEA & CUKAI
PT. PELINDO III
PT. T P S
DEPAR. PERHUBUNGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN
GPEI JAWA TIMUR
KADIN JAWA TIMIUR
Jajak Pendapat
Web Site Ini Menurut Anda
 
WARTA GAFEKSI NO. 84 / JANUARI 2009

cover warta jan 09

- PROGRES INFRASTRUKTUR JATIM LAMBAT
- BJTI Luncurkan Layanan KA Petikemas
- AWAL TAHUN 2009, PELINDO III MULAI RESMIKAN BEBERAPA FASILITAS BONGKAR MUAT
- PINDAH LOKASI PENIMBUNAN (PLP)
- International Cargo Down 13.5% in November Passenger Declines by 4.6%
- ORGANDA JATIM merugi Rp. 759,83 Miliar
- MENUJU  KARANG  JAMUANG DENGAN  HATI  TEGANG
- IMPOR PRODUK TERTENTU
- Report of the 11th meeting of the Administrative Committee for the Customs
  Convention on Containers,1972 5 th -6 th November 2008Brussels, 17/11/08
- Editorial (HARAPAN DAN KECEMASAN DI TAHUN 2009)

 

Sepuluh Ruas TOL di JATIM Baru Satu Selesai
PROGRES INFRASTRUKTUR JATIM LAMBAT

 suramadu

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di provinsi Jawa Timur selama 2008 dinilai sejumlah kalangan cukup lamban, padahal kebutuhan akan infrastruktur bagi provinsi yang dikenal sebagai salah satu sentra industri nasional dan produsen sejumlah komoditas agribisnis, menjadi sangat vital khususnya untuk sarana mobilitas orang, barang maupun jasa.
Lambannya pengerjaan proyek jalan di Jatim itu dapat terlihat pada belum signifikannya perkembangan pembangunan jaringan tol sebanyak 10 ruas sepanjang 516 km. Bahkan, dari 10 ruas tol tersebut, setidaknya baru satu ruas yang berhasil selesai dan kini telah beroperasi meski tercatat masih merugi yaitu ruas Tol Waru-Juanda sepanjang 13,6 km.
Selain itu proyek pentingn lainnya yaitu pembangunan Jalan Lintas Selatan di provinsi itu sepanjang  639,43 km yang  diharapkan dapat membuka keterisoliran dan memacu perekonomian wilayah Selatan Jatim, hingga kini masih belum memuaskan.
Proyek yang pada 2002 ditaksir bakal menelan dana Rp3,1 triliun itu sudah mulai dikerjakan pada 2004, namun progres proyek yang rencananya akan menghubungkan delapan daerah (Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi) baru mencapai sekitar 20% dan kini dikonsentarasikan untuk terhubungnya ruas Pacitan-Trenggalek.
Hanya progres pembangunan proyek Jembatan Surabaya-Madura sepanjang 5,6 Km yang ditaksir menelan alokasi dana Rp4,2 triliun dapat dinilai positif. Proyek yang akan menghubungkan pulau Jawa dan Madura itu kini progres pembangunannya mencapai 90%, sehingga pemerintah optimis bila pada April-Mei 2009 akan dapat beroperasi.

Terbatasnya dana dan pembebasan lahan
Seperti dikutip dari Bisnis Indonesia, sedikitnya dua problem yaitu keterbatasan dana serta sulitnye proses pembebasan lahan yang dinilai menjadi faktor utama penyebab melambannya pengerjaan proyek infrastruktur  di Jatim.
”Masalah  utama   pengerjaan   proyek  infrastruktur khususnya jalan selalu terbentur pada persoalan dana dan alotnya proses pembebasan lahan. Kedua masalah itu mestinya memperoleh  perhatian serius dari pemerintah sehingga ada  solusi agar  proses  percepatan pembangunan infrastruktur secara nasional khususnya di Jatim dapat terjadi,” kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim Erlangga Satriagung, belum lama ini.
Sebenarnya pemerintah telah mengalokasikan dana yang tidak sedikit untuk perbaikan maupun pembangunan infrastruktur jalan nasional pada 2009 yang mencapai Rp17 triliun.
”Alokasi APBN 2009 sebesar Rp17 triliun untuk perbaikan maupun pembangunan infrastruktur jalan nasional yang panjangnya 35.000 km, sedangkan total panjang jalan se-Indonesia mencapai 300.000 km. Alokasi itu meningkat Rp1 triliun dibandingkan APBN 2008. Dari alokasi Rp17 triliun itu 60%-nya untuk digunakan program preservasi atau pemeliharaan jalan nasional,” kata Direktur Jendral Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum A. Hermanto Dardak kepada Bisnis, di Surabaya, belum lama ini.
Namun alokasi itu oleh sejumlah pihak dinilai belum memadai masih kurang, karena terbukti masih banyak ruas jalan skala nasional yang kondisinya rusak dan perlu perbaikan. Meski peemrintah bertekad akan terus melakukan program preservasi jalan.
Disisi lain Ketua DPRD Jatim Fathorrasjid menyoroti persoalan pembebasan lahan untuk infrastruktur jalan yang selalu alot. Padahal, proyek infrastruktur seperti jalan menjadi penting bagi masyarakat Jatim agar mobilitas barang, jasa maupun orang dapat lancar sehingga pergerakan ekonomi dapat semakin lancar
”Meski ada regulasi Peraturan Presiden No.36/2005 yang direvisi menjadi Perpres No.65/2006 tentang pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum, namun ternyata proses penerapannya tidak semudah yang dibayangkan.
Perlu ketegasan dan keseriusan dalam menerapkan aturan itu secara konsekuen,” kata Fathorrasjid, belum lama ini.

Progres Jalan Tol di Jatim
Menurut catatan bisnis, sedikitnya ada ada 10 ruas ruas jalan tol di Jatim dengan total panjang  516 km. Total panjang ruas tol di Jatim itu menjadi bagian tol trans Jawa yang beroperasi sepanjang 899 km. Sedangkan total Tol Trans Jawa mencapai 1.166 km, dan awlnya dijadwalkan oleh pemerintah akan diselesaikan pada 2009.
Ke-10 ruas tol di Jatim itu yaitu tol Mantingan-Ngawi-Kertosono (111km), Kertosono-Mojokerto (41 km), Mojokerto-Surabaya (37 km), Gempol-Pandaan (13,61 km), Pandaan-Malang (35 km), Gempol-Pasuruan (32 km), Pasuruan-Probolinggo(45 km), Probolinggo-Banyuwangi (170 km), Tol tengah kota Surabaya (25 km) dan Tol Waru-Juanda (13,6 km).
Dari ke-10 ruas proyek jalan tol itu baru satu yang berhasil diselesaikan yaitu ruas Waru-Juanda dengan nilai investasi Rp1,3 triliun telah diresmikan, sisanya kini masih dalam pengerjaan, baik proses pembebasan lahan, pengerjaan fisil maupun sedang tender ulang untuk kontraktornya.
Sedangkan tol Mojokerto-Kertosono (41 Km) pada Agustus 2008 telah memasuki tahap pengerjaan konstruksi.
Beberapa ruas tol yang kini tengah dikerjakan progresnya terhambat karena proses pengadaan lahan seperti tol Mojokerto-Surabaya, Gempol-Pasuruan, Kertosono-Mojokerto, Gempol-Pandaan.

Progres Jalan Lintas Selatan
Proyek Jalan Lintas Selatan di Jatim pengerjaannya masih berkisar 20% dari panjang 639,43 km. Proyek yang nantinya akan terintegrasi dengan proyek Trans Jawa Selatan yang akan menghubungkan sedikitnya lima provinsi  yaitu Banten,  Jawa Barat,  Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur.
Proyek JLS sendiri terbagi atas delapan seksi dengan menghubungkan delapan kabupaten yaitu Kab. Pacitan (panjangnya 88 km), di Kab. Trenggalek (66,8 km), Kab. Tulungagung (63,03 km), Kab. Blitar (66 km), Kab Malang (124 km), Kab. Lumajang (64,64 km), Kab. Jember (85,15 km) dan Kab. Banyuwangi (75,69 km).
Dirjen Bina Marga menegaskan dari proyek JLS di lima provinsi itu, progres JLS di Jatim dinilai yang paling terlambat pengerjaannya. Untuk itu pada 2009, alokasi APBN akan lebih diutamakan untuk pengerjaan JLS di Jatim. Bahkan dari total alokasi biaya untuk perbaikan  dan pembangunan jalan untuk wilayah Selatan Jawa sebesar Rp500 miliar, 50%-nya untuk wilayah Jatim khususnya untuk program JLS.
Proyek JLS sendiri diprediksi akan dapat selesai pada 2011, tentunya dengan asumsi persoalan lahan dan alokasi dana proyek dapat tersedia secara lancar.

Progres jembatan Suramadu
Bagian causeway (jalan pendekat) proyek Jembatan Surabaya-Madura di sisi Madura telah selesai sepanjang 1,81 km, sedangkan proyek main span (bentang tengah) jembatan sepanjang 2,1 km yang akan menghubungkan pulau Jawa dan Madura itu dijadwalkan tersambung akhir Februari 2009.
Kepala Satuan Kerja Sementara (SKS) Pembangunan Jembatan Nasional Suramadu Bentang Tengah, Atiyanto Busono, menerangkan pelaksanaan provisional hand offer (PHO) atau serah terima dari pihak kontraktor pembangunan ke pelaksana proyek untuk causeway sisi Madura telah dilakukan 17 Desember 2008.
“Proses provisional hand offer (PHO) causeway sisi Madura [1,81 km] telah dilakukan di Bangkalan, Madura, pertengahan Desember 2008. Sedangkan causeway sisi Surabaya sepanjang 1,45 km, mencapai 99,73%,” kata Atiyanto kepada pers, belum lama ini.
Dia menambahkan causeway sisi Madura kini juga telah dibenahi, dan memasuki tahap akhir, berupa pengaspalan badan jalan jembatan dan pemasangan lampu penerang jembatan.
Atiyanto menjelaskan dengan adanya pencairan dana pinjaman pemerintah China melalui bank Exim of China sebesar US$68,93 juta pada akhir Desember 2008, maka pengerjaan proyek jembatan sepanjang 5,43 km diyakini selesai sesuai target pemerintah.
”Pencairan dana pinjaman tahap II itu membuat pengerjaan konstruksi jembatan Suramadu lancar tanpa kendala berarti, proyek itu [jembatan Suramadu] akan selesai dan beroperasi pada April-Mei 2009 sesuai target pemerintah,” ungkapnya.
Atiyanto menerangkan pengerjaan proyek Suramadu kini memasuki tahap paling kritis yaitu menyambungkan bentang tengah (main spain) sepanjang 2,1 km, dan progresnya telah mencapai 81,85%.
Menurut catatan wartagafeksi, pengerjaan proyek Jembatan Suramadu telah dimulai pada 2002, progres proyek yang didanai pemerintah China itu secara keseluruhan sudah mencapai 90%.
Pembebasan lahan, khususnya yang akan digunakan sebagai jalan akses baik di sisi Surabaya yang progresnya 99,54% dan sisi Madura yang progresnya
94,64%, juga akan semakin dipercepat.
“Ini terkait dengan diterapkannya Peraturan Presiden 36/2005, yaitu aturan penetapan pengadilan bagi warga pemilik lahan yang keberatan dibebaskan lahannya,” jelas Atiyanto.
Panjang konstruksi jembatan Suramadu 5,43 km meliputi causeway sisi Surabaya 1,45 km, causeway sisi Madura 1,81 km. Bentang tengah panjang 2,1 km terdiri dari dua Approach Bridge masing-masing 0,67 km dan Main Bridge sepanjang 0,81 km. Panjang jalan pendekat di sisi Surabaya mencapai 4,35 km dan di sisi Madura 11,50 km. 
Progres main bridge 84,40%, Aproach Bridge sisi Madura 81,15%, dan di sisi Surabaya 77,05%. Kedua Approach Bridge total progresnya 78,20%. Sedangkan untuk Cable Stay 84,40%. Di sisi Surabaya, hingga saat ini pembangunan jalan akses sudah mencapai 96,62%. Untuk Causeway atau jalan pendekat 100 selesai
Problem penyelesaian infratruktur di Jatim memang terkendala pada soal dana dan pembebasan lahan. Problem dana dan lahan mesti segera diatasi secara serius oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Ini menjadi penting agar dengan terurainya kedua persoalan itu maka proses percepatan pembangunan infratsruktur jalan akan dapat tercapai. Dengan kondisi itu maka fungsi jalan sebagai jalur perekonomian akan tercipta sehingga akan terjadi pergerakan ekonomi secara riil.
Meski demikian, pemerintah pusat maupun daerah telah berupaya keras agar alokasi dana untuk pembangunan jalan dan perbaikan jalan diperbesar, namun butuh dukungan semua pihak agar penggunaan jalan dapat dilakukan sebagaimana mestinya khususnya tonase atau muatan kendaraan, sehingga umur jalan dapat lebih panjang.
Khusus untuk proses pembebasan lahan yang sering tersendat, dibutuhkan keseriusan dari aparat pemerintah termasuk dalam menerapkan Perpers 36/2005 maupun Perpers 65/2006 agar penyediaan lahan untuk proyek infrastruktur jalan dapat terselenggara dengan baik sehingga proyek tidak menjadi molor.  (Wartagafeksi/hd)

 

Jalur KA Sidoarjo - Tarik dan Kalisat - Panarukan di Hidupkan Kembali
BJTI Luncurkan Layanan KA Petikemas

stasiun kalimas

PT Berlian Jasa Terminal Petikemas (BJTI) mulai meluncurkan layanan angkutan petikemas menggunakan moda kereta api dengan trayek Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya – Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.  Layanan KA petikemas antar pelabuhan itu akan mulai beroperasi pertengahan Januari 2009.
Rencananya angkutan KA  petikemas itu setiap rangkaian berkapasitas 20 gerbong dengan masing-masing gerbong dapat bermuatan petikemas ukuran 40 twenty foot equivalent unit (TEUs) itu akan beroperasi dua kali sehari, meski untuk tahap awal dilakukan empat kali dalam seminggu.
Disisi lain, manajemen PT KA dan Direktorat Jendral Perkeretaapian Departemen Perhubungan semakin serius menggarap sektor transportasi itu, terbukti kedua instansi itu tengah berupaya menghidupkan sejumlah jalur KA di Jatim yang sebelumnya tidak berfungsi.
Selain itu, kedua instansi itu juga berupaya keras melakukan revitalisasi sejumlah jalur KA di Jatim termasuk melakukan proses relokasi jalur KA Tanggulangin-Porong yang terkena dampak semburan lumpur.
Direktur Utama PT BJTI, Rachmat Satria mengakui pihaknya telah melakukan kerjasama dengan PT Kereta Api (KA) dan PT Multi Terminal Indonesia dalam pengadaan angkuatan KA petikemas Surabaya- Jakatra (Tanjung Perak-Tanjung Priok).
“PT KA merupakan penyedia sarana angkuatan KA-nya, sedangkan di Jakarta ada PT Multi Terminal Indonesia yang bertugas sama dengan BJTI di Surabaya dalam mengelola layanan angkutan petikemas dengan media kereta api. Prospek layanan ini dinilai sangat tinggi, semoga kedepan dapat berkembang,” kata Rachmat pada acara Customer Gathering di Surabaya, belum lama ini.
Rachmat menyatakan pada tahap awal angkutan KA petikemas ini akan berjadwal empat kali dalam seminggu.
“Artinya dari Surabaya ada empat kali angkutan ke Jakarta dalam seminggu begitu pula sebaliknya. Bila arus volume pengguna KA petikemas yang tiap rangakaiannya berisi 20 gerbong itu melonjak maka durasi jadwalnya akan ditambah hingga menjadi dua kali sehari sesuai target pengadaan angkutan KA petikemas itu,” katanya.
Pengadaan angkutan KA petikemas itu, lanjut dia, karena kapal angkutan ekspedisi Surabaya-Jakarta atau sebaliknya hampir tidak pernah ada. Kondisi ini menyebabkan pengiriman barang dari Banjarmasin menuju Medan harus melalui Surabaya.
“Akhirnya pengiriman barang itu diangkut menggunakan angkutan truk petikemas. Baru kemudian diangkut ke Medan dengan angkutan laut. Volume pengiriman barang dari Banjarmasin itu relatif banyak, dan sejumlah trayek pengiriman barang lainnya.
Itu merupakan  pangsa KA petikemas tersebut,” ujarnya.
Keberadaan KA petikemas, menurut Rachmat, akan membantu adanya regulasi Menteri Perhubungan yang akan menindak tegas angkuatan darat khususnya truk yang melebihi beban angkuatannya atau yang dikenal dengan program zero tonase.
“Idealnya ekspedisi petikemas menggunakan kereta api, karena kalau pakai truk kontainer sekarang aturannya sangat ketat dan tidak boleh melebihi tonasenya.Ini merupakan potensi pasar lainnya Jadwal angkutan KA petikemas dua kali sehari optimis akan dapat terealisir sebelum akhir tahun ini,” ungkapnya.
Hidupkan jalur KA mati
Direktorat Jendral Perkeretaapian bekerjasama dengan PT Kereta Api tengah mengupayakan untuk menghidupkan kembali beberapa jalur KA di Jawa Timur yang telah lama mati. Dua jalur yang kini tengah diupayakan yaitu jalur Sidoarjo-Tulangan-Prambon-Tarik (22,14 km) dan Kalisat (Jember)-Bondowoso-Situbondo-Panarukan (57 km).
Disisi lain, Direktorat Jendral Perkeretaapian pada 2009 ini mengalokasikan dana Rp66 miliar untuk revitalisasi jalur KA antara Bangil-Jember-Banyuwangi sepanjang 30 km.
Dirjend KA Departemen Perhubungan Wendy Aritenang mengungkapkan kedua jalur itu (Sidoarjo-Tarik dan Kalisat-Panarukan) tengah diupayakan agar bisa berfungsi kembali.
”Jalur Sidoarjo-Tarik dulu pernah ada, pada 1970-an jalur itu ditutup. Dengan adanya proyek KA Komuter yang menghubungkan Surabaya dan sejumlah kota disekitarnya maka jalur Sidoarjo-Tarik akan dihidupkan kembali. Sedangkan jalur Kalisat-Panarukan juga akan dihidupkan kembali, meski kini masih dalam proses pengkajian terkait demand-nya,” kata Wendy kepada pers di sela-sela kunjungan mensurvei jalur KA Surabaya-Banyuwangi,di Stasiun Bangil, Kabupaten Pasuruan, belum lama ini.
Untuk jalur Sidoarjo-Tarik, lanjut dia, pengerjaannya tengah dilakukan. Bahkan jalur itu optimis dapat tersambung kembali pada 2009 ini.
”Untuk Sidoarjo-Tarik [22,14 km], kini telah dikerjakan untuk ruas Sidoarjo-Tulangan [7,6 km] dengan progresnya sangat bagus dan dalam waktu dekat akan tersambung. Sedangkan ruas Tulangan-Tarik [14,9 km] akan dikerjakan pasca ruas Sidoarjo-Tulangan selesai. Targetnya pada 2009 ini proyek itu akan selesai,” ujarnya.
Dirjen KA mengakui keberadaan jalur Sidoarjo-Tarik itu terkait dengan adanya rencana relokasi jalur KA Tanggulangin-Porong yang kini terkena dampak semburan lumpur.
”Jalur penggantinya akan melalui Sidoarjo-Tulangan-Gunung Gangsir-Bangil. Pada jalur Tulangan-Gunung Gangsir masih memerlukan proses pembebasan lahan, sedangkan jalur Gunung Gangsir-Bangil dulunya sudah ada namun mati  sehingga akan dihidupkan kembali,” terangnya.
Wendy menambahkan upaya menghidupkan kembali jalur Kalisat-Panarukan itu terkait adanya rencana pembangunan pelabuhan skala besar di kawasan Situbondo.
”Pembukaan jalur itu dalam rangka mengantisipasi adanya pembangunan kapasitas pelabuhan Situbondo yang lokasinya di Panarukan.”
Seperti diketahui jalur Sidoarjo-Tarik merupakan bagian pengembangan proyek besar KA Komuter di Gerbangkertasusila meliputi Kabupaten Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Mojokerto, Kab. Sidoarjo dan Kab Lamongan dalam 15 tahun akan memiliki jaringan transportasi massal kereta api (KA) yang terintegrasi
Jaringan moda transportasi KA terintegrasi itu dikembangkan dengan biaya yang ditaksir menelan Rp17,39 triliun. Proyek KA terintegrasi itu bertujuan untuk menyatukan kawasan Gerbang Kertasusila dan dikerjakan secara bertahap.
Data yang dihimpun Warta Gafeksi, Tahap I proyek KA integrasi di Gerbang Kertasusila berupa  pengembangan jaringan KA untuk ruas Kandangan (Surabaya/Sby)-Surabaya-Waru (Sidoarjo/Sda)-Sidoarjo sepanjang 42 km termasuk program double track (jalur rel ganda) dan membuat jalur rel yang ditinggikan (elevated/flyover).  Tahap ini juga termasuk perbaikan stasiun dan pembangunan sejumlah perhentian (shelter).
Tahap II berupa pembangunan jaringan KA menjadi double track untuk ruas Kandangan (Sby)-Lamongan, Surabaya-Mojokerto, Waru (Sda)-Sidoarjo-Porong (Sda)-Bangil (Pasuruan). Revitalisasi jalur Sidoarjo-Tarik. Total jalur yang dikerjakan mencapai panjang 110 km.
Tahap pengembangan berikutnya jaringan KA itu akan terinterkoneski dengan Kabupaten Bangkalan sebagai bagian pertama untuk jaringan KA di Madura. Rencananya di pulau itu akan dihubungkan jaringan KA dari Bangkalan ke Sumenep. Seperti diketahui, pada era 1980-an jaringan KA sebenarnya telah beroperasi di pulau Madura, bahkan moda itu terhubungkan dengan jaringan KA di Jawa, namun sejak pertengahan 1980-an moda KA tidak mendapat tempat lagi, sehingga tergusur fungsinya oleh moda darat lainnya seperti mobil angkutan umum (mikrolet dan bis).

Revitalisasi jalur KA
Wendy menyatakan proses revitalisasi jalur KA untuk Jakarta-Surabaya pada jalur utara telah selesai dikerjakan. Pada 2009, pihaknya dibebani untuk menenyesaikan proses revitalisasi jalur KA Bangil-Jember-Banyuwangi dengan panjang 30 km.
”Proyek revitalisasi jalur KA itu terdiri atas penggantian bantalan rel dari kayu menjadi beton, perbaikan jembatan serta jalur rel itu sendiri. Alokasi revitalisasi jalur Bangil-Jember-Banyuwangi sebesar Rp66 miliar,” ungkapnya.
Wendy menargetkan pengerjaan proyek revitalisasi jalur timur Jatim itu diharapkan tuntas 2009 ini.
Untuk memberikan kenyamanan bagi penumpang KA, kata dia, pemerintah telah mengalokasikan public services obligation sebesar Rp550 miliar pada 2009 ini.
”Alokasi PSO 2009 nilainya masih hampir sama dengan PSO 2008,” tegasnya. (wartagafeksi/hd)

 

AWAL TAHUN 2009, PELINDO III MULAI RESMIKAN BEBERAPA FASILITAS BONGKAR MUAT

 terminal bagendang

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) semakin serius untuk mengembangkan sejumlah fasilitas dermaga di beberapa pelabuhan yang dikelolanya, upaya itu dilakukan untuk mengantisipasi keberadaan Undang-Undang Pelayaran No 17/2008, dan lebih khusus untuk memperkuat dan mengefektifkan sejumlah sektor usaha yang dimilikinya.
Diawal awal Januari Tahun 2009 Pelindo III akan meresmikan penggunaan jalur yang telah ditata di Sungai (Alur) Barito Banjarmasin, yang dapat memperlancar arus keluar masuk Kapal-kapal dari dan ke Pelabuhan Trisakti-Banjarmasin, dimana semula alur yang berkelok-kelok dan kedalaman masih -2,5m LWS namun saat ini bisa mencapai -5 meter LWS dan disaat air pasang dapat mencapai >-8,5 meter LWS, pengeloaan alur Barito oleh PT Ambang Barito Persada yang merupakan perusahaan patungan PT Pelindo III dengan Perusahaan daerah Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan. Pengelolaan ini dilakukan untuk ”mampu memaintance” alur sungai tersebut mengingat kondisi alam yang mudah dangkal, sedangkan alur tersebut merupakan urat nadi dari Kalimantan Selatan, diharapkan nanti jumlah dan ukuran kapal dapat meningkat dan mampu masuk ke Palabuhan Trisakti Banjarmasin
Dalam waktu dekat ini Pelindo III juga akan meresmikan pengunaan Terminal Multi Purpose di Bagendang-Sampit. Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, peresmian dermaga dan lapangan penumpukan tahap pertama ini untuk mendukung kegitan bongkar muat Crude Palm Oil (CPO) di Bagendang Sampit, mengingat permintaan CPO International terus meningkat. Keberadaan Terminal Multi Purpose Bangendang tersebut merupakan mendobrak terisolasinya wilayah di Kalimantan Tengan dengan dapat menghubungkan lokasi-lokasi kebun sawit di Kotawaringin Timur yang jaraknya relatif jauh antara 100 s/d 300 km,
Di bulan April 2009 Pelabuhan cabang Tg Perak juga akan segera dapat menggunakan Nilam Terminal Multipurpose yang saat ini sudah hampir selesai, dan dilanjutkan dengan mulai pembangunan Jamrud Terminal Multi Purpose, Sejumlah proyek skala besar yang telah dibuat masterplan-nya sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP 2008 s/d 2013) yang masih dan akan berlangsung diantaranya pengembangan fasilitas dermaga Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sepanjang 2 km, Upaya itu dilakukan sebagai bagian dari pengembangan di-tujuh pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo III  untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas barang akibat keterbatasan fasilitas di pelabuhan. Selain Tanjung Perak, pelabuhan lain yang akan dikembangkan adalah Tanjung Emas (Semarang), Gresik (Jawa Timur), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Salah satu catatan dalam RJPP adalah Strategi dan Kebijakan Manajemen,
Dan berdasarkan hasil corporate mapping maka strategi utama (grand strategy) adalah pemanfaatan kekuatan yang dimiliki untuk meraih peluang diantaranya Pengembangan Lapangan Penumpukan Petikemas ( di Tg Perak, Tg Emas, Banjarmasin, dan Tenau Kupang), Terminal Curah Kering ( Tg Perak, Gresik, Tg Emas, Tg Intan, Basirih), Terminal Curah Kering ( Tg Perak, Gresik, Tg Emas, Stagen Kotabaru, Mekar Putih Batulicin, Benoa), Terminal Multipurpose ( Tg Perak, Bumiharjo-Kumai, Bagendang Sampit) Salah satunya yang sudah dimulai pembangunan adalah TPK Banjarmasin sebesar Rp862 miliar.
Menurut Iwan Sabatini, Kahumas Pelindo III “Proyek TPK Banjarmasin terdiri atas dua jenis yaitu infrastruktur yang menelan dana Rp 681 miliar dan suprastruktur senilai Rp181 miliar,” ujarnya., Proyek itu rencananya akan mencakup pengembangan dermaga menjadi lebih panjang dengan ukuran 240 x 36 meter. Sedangkan container yard (lapangan penumpukan petikemas) kan dibangun seluas 2,7 hektare. Pengadaan peralatan berupa dua unit gantry crane dan 12 unit head truck & chasis.
Secara keseluruhan semua proyek ini untuk mendukung peningkatan volume bongkar muat pelabuhan dimasa mendatang, guna meningkatkan perekonomian di Indonesia Timur, sedangkan target laba bersih di Tahun 2009 nanti diharapkan bisa melampaui Rp. 600 Milyard, dan investasi juga semakin bertambah.
(humas.pelindo III)

 

PINDAH LOKASI PENIMBUNAN (PLP)
Mengantisipasi tingkat penggunaan lapangan penumpukan (YOR) atau tingkat penggunaan gudang (SOR) yang melebihi batas di suatu Tempat Penimbunan Sementara (TPS), pengusaha TPS dapat mengajukan permohonan pemindahan lokasi penimbunan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban kepabeanannya dari suatu gudang atau lapangan penumpukan TPS tertentu ke suatu gudang atau lapangan penumpukan tertentu atau TPS lainnya yang berada dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pabean.
PLP hanya dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari pejabat yang menangani administrasi manifest atas nama Kepala Kantor Pabean, berdasarkan permohonan dari pengusaha yang mengelola gudang atau lapangan penumpukan asal.
Ijin Pindah Lokasi Penimbunan  (PLP) dapat diberikan dalam hal :
- YOR atau SOR TPS bersangkutan telah melampaui batas 85% dan berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean dapat terjadi stagnasi, serta hanya diberikan terhadap barang yang termasuk kategori komoditi beresiko rendah dan diimpor oleh importir beresiko rendah.
- Barang impor konsolidasi, pengangkutan barang impor menggunakan satu kontainer untuk lebih dari  satu atau untuk banyak alamat consignee /penerima barang (Less than Container Load = LCL); atau
- Barang impor yang karena sifatnya membutuhkan sarana dan prasarana penyimpanan atau penumpukan yang khusus dan tidak tersedia di gudang atau lapangan penumpukan barang di tempat penimbunan sementara.
Permohonan PLP diajukan oleh Pengusaha TPS dengan menggunakan format Permohonan PLP sebagaimana dimaksud pada lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-26/BC/2007, dengan mencantumkan :
1.Keterangan yang menyebutkan bahwa batas YOR/SOR TPS yang bersangkutan telah melewati 85%, apabila permohonan PLP diajukan karena YOR/SOR TPS telah melampaui batas 85%.
2.Rincian jumlah dan jenis barang, nama consignee, nomor koli atau nomor kontainer serta nomor segel pelayaran barang impor yang dimohonkan PLP-nya.
3.Surat Pernyataan dari Pengusaha TPS tempat tujuan PLP yang menyatakan ketersediaan ruangan atau tempat penimbunan bagi barang impor tersebut.
Terhadap barang impor  yang diberikan ijin PLP dapat dilakukan pemeriksaan menggunakan Container Scanner Inspection System. Apabila hasil pemeriksaaan menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran kepabeanan dan diperlukan pemeriksaan fisik lebih lanjut, maka Kepala Kantor Pabean dapat memerintahkan Pejabat yang menangani Penindakan dan Penyidikan untuk melakukan pemeriksaan karena jabatan dan/atau penindakan lain yang diperlukan untuk pengamanan hak keuangan negara.
Pengawasan terhadap barang impor yang telah diterbitkan PLP yaitu :
1.Dilakukan penyegelan dan dapat dilakukan pengawalan pada saat diangkut dari TPS asal ke TPS tujuan.
2.Pengusaha TPS asal wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap barang impor yang telah diberikan izin PLP dan telah dikeluarkan dari TPS asal.
3.Pengusaha TPS tujuan wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap barang impor yang telah mendapat izin PLP dan telah selesai dibongkar di TPS tujuan.
4.Pengusaha TPS Asal dan TPS Tujuan wajib menyampaikan Laporan Bulanan Rekapitulasi PLP Barang impor kepada Kepala Kantor Pabean u.p. Pejabat yang menangani administrasi manifest, dengan menggunakan format Laporan Bulanan Rekapitulasi PLP sebagaimana dimaksud pada lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-26/BC/2007
Pengusaha TPS tempat asal barang sebagai pemohon PLP bertanggung jawab atas:
1.Bea Masuk, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor yang terutang atas barang Impor yang diberikan ijin PLP sampai dengan Barang impor tersebut selesai dipindahkan ke TPS tujuan.
2.Segala biaya dan resiko terkait pelaksanaan PLP.

 

International Cargo Down 13.5% in November
Passenger Declines by 4.6%

Geneva - The International Air Transport Association (IATA) announced results for November showing a 4.6% drop in international passenger traffic and a 13.5% drop in international cargo. International capacity dropped by 1.0%. The November international passenger load factors stood at 72.7% which is a decline of approximately 3 percentage points over the same month last year.
“The 13.5% drop in international cargo is shocking. As air cargo handles 35% of the value of goods traded internationally, it clearly shows the rapid fall in global trade and the broadening impact of the economic slowdown. By comparison, this is largest drop since 2001, in the aftermath of September 11,” said Giovanni Bisignani, IATA's Director General and CEO.
“The industry is now shrinking by all measures. The 1.0% capacity cut in international passenger markets in November could not keep pace with the 4.6% fall in passenger demand. We can expect deep losses in the fourth quarter,” said Bisignani.

International Passenger Traffic
· The November passenger decline of 4.6% is a considerable worsening from both the 1.3% demand contraction in October and the 2.9% fall in September.
· Asia-Pacific carriers face the most difficult operating environment with a 9.7% decline in November, following a 6.1% contraction in October. The region also had the most aggressive capacity cuts at -5.1%. While Chinese domestic traffic rebounded after the Olympics, travel to and from international markets continues to decline, reflecting the weakness in both global trade and consumer confidence.
· North American carriers saw international traffic decline by 4.8% - the second largest drop among the regions. Until August, the region's carriers had been shifting capacity to international markets. With the near collapse of the investment banking sector and consequent reductions in business travel, North Atlantic travel slumped. Carriers have started to cut international capacity with a 0.8% drop in November (following 0.4% growth in October)
· European carriers saw international traffic drop by 3.4% as all the region's major markets (intra-Europe, North Atlantic, and Asia ) slumped.
· Smaller emerging markets fared better. African carriers saw traffic decline by 1.6%. This is a considerable improvement from the 12.9% drop in October, resulting from stronger intra-African traffic. Middle Eastern carriers saw traffic increase by 5.6%. This is up from 3.5% growth in October, but represents a step-change from the double-digit expansion that characterized growth prior to the current financial crisis. Latin American carriers saw a slight decline in growth to 3.3% (compared to 4.5% growth in October), buoyed by the region's positive, albeit slower, economic growth.

International Freight Traffic
· Asia-Pacific carriers (representing 44.6% of global freight) saw freight traffic fall by 16.9% in November—the largest decline of any region. As freight accounts for a larger percentage of revenues for the Asia-Pacific carriers, fourth quarter profits for the region's carriers will be disproportionately (and negatively) impacted by the downturn in the global air freight market.
· Double-digit freight declines were also experienced by Latin American carriers (-15.7%), North American carriers (-14.4%) and European carriers (-11.0%).  Freight traffic for Middle Eastern carriers turned negative (-1.6%), following 1.0% growth in October. African carriers, while being the only region posting freight growth (2.2%), saw a decline from the 3.0% growth posted in October. Plummeting business confidence and the continuing turmoil in financial markets indicates that the worsening trend will be continued in December.
“With no end in sight for the worsening global economy, the 2008 gloom will carry over into the new year. Relief in the oil price has been outstripped by the falls in demand and capacity cuts are not keeping pace. The industry is back in intensive care. Improving efficiency everywhere will be theme for 2009,” said Bisignani.
View full November traffic results
 
Editors Notes:
· IATA (International Air Transport Association) represents some 230 airlines comprising 93% of scheduled international air traffic.
· Explanation of measurement terms:
  - RPK: Revenue Passenger Kilometres measures actual passenger traffic
  - ASK: Available Seat Kilometres measures available passenger capacity
  - PLF: Passenger Load Factor is % of ASKs used. In comparison of 2008 to 2007, PLF indicates point differential between the periods compared
  - FTK: Freight Tonne Kilometres measures actual freight traffic
  - ATK: Available Tonne Kilometres measures available total capacity (combined passenger and cargo)
· IATA statistics cover international scheduled air traffic for airlines based in those markets; domestic traffic is not included.
· All figures are provisional and represent total reporting at time of publication plus estimates for missing data. Historic figures may be revised.
· International passenger traffic market shares by region in terms of RPK are: Europe 34.2%, Asia Pacific 31.1%, North America 18.8%, Middle East 9.1%, Latin America 4.4%, Africa 2.4%
· International freight traffic market shares by region in terms of FTK are: Asia Pacific 44.6%, Europe 27.4%, North America 17.0%, Middle East 7.8%, Latin America 2.1%, Africa 1.1%
 
International Air Transport Association
800 Place Victoria, P.O. Box 113 Montreal , Quebec , Canada H4Z 1M1 .

 

 

Semburan Lumpur Sidoarjo Belum Juga Usai
ORGANDA JATIM merugi Rp. 759,83 Miliar
Akibat Rusaknya Infrastruktur Terdampak Lumpur

Kalangan pengusaha angkutan darat yang tergabung dalam DPD Organda Jawa Timur mencatat kerugian armada angkutan anggotanya (angkutan penumpang maupun barang) sejak 2006 hingga akhir 2008 sekitar Rp759,83 miliar akibat terputusnya tol Porong-Gempol yang terdampak semburan lumpur. Kerugian itu dipicu penurunan jumlah armada yang beroperasi dan kapasitas angkut serta biaya tambahan.
Asosiasi pengusaha angkutan itu mendesak pemerintah untuk mempercepat proses pengerjaan jalan tol pengganti ruas tol Porong-Gempol yang rusak tersebut. Upaya itu diharapkan dapat mengurangi dampak kerugian akibat terputusnya infrastruktur itu yang kini bebannya ditanggung pengusaha angkutan.
Disisi lain, tarif angkutan umum antar kota dalam provinsi (AKDP) di Jatim mengalami kenaikan sebesar 5,31% menyusul adanya kebijakan penurunan harga bahan bakar minyak yang dilakukan pemerintah akhir 2008. Namun, kenaikan tarif yang rencananya akan berlaku efektif pertengahan Januari 2009 ini diprediksi akan kembali turun karena pemerintah per 15 Januari 2009 kembali menurunkan harga BBM.
Pada kontek lain, kalangan pengusaha Organda mendesak pemerintah memberikan paket insentif untuk memperkuat daya tahan sektor industri angkutan tersebut menyusul beban berat usaha transportasi yang dikarenakan naiknya harag spare part yang sebagian merupakan komoditas impor.
Penurunan tarif juga direncanakan diberlakukan pada jasa layanan angkutan laut, namun prosesnya kini tengah dibicarakan dikalangan stakeholder pelayaran nasional.
Ketua DPD Organda Jatim Mustofa mempertanyakan kelambanan pemerintah dalam melakukan pembangunan infratsruktur pengganti akibat dampak semburan lumpur di Porong, Sidoarjo. Akibatnya sektor usaha angkutan sangat terkena dampaknya.
“Terputusnya ruas tol Porong-Gempol sangat berdampak bagi usaha angkutan baik penumpang maupun barang yang melintasi wilayah itu. Ruas arteri yang ada, ternyata sering tidak mampu menampung jumlah angkutan yang melintas sehingga kerap terjadi kemacetan. Kondisi ini tentu menjadi beban bagi pengusaha angkutan bila ruas tol pengganti tidak segera selesai,” kata Mustofa disela-sela Fokus Grup Discussion yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia Jatim dengan tema Dampak Lumpur Sidoarjo Terhadang Pergerakan Ekonomi Jawa Timur dan Upaya Penyelesaiannya di Surabaya, belum lama ini.
Mustofa menyebutkan angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP) dari 542 armada yang biasa beroperasi melintasi jalur Porong-Gempol, sejak putusnya tol tersebut mengalami penurunan menjadi 322 armada yang beroperasi.
Sedangkan untuk angkutan penumpang antar kota antar provinsi (AKAP), lanjut dia, dari 189 armada yang beroperasi, kini tersisa 123 armada angkutan yang beroperasi melintasi jalur Porong-Gempol
Untuk angkutan barang, menurut dia, yang awalnya beroperasi 3.789 unit kendaraan, akibat terputusnya jalur tol maka yang beroperasi menyusut tinggal 2.688 unit kendaraan.
”Bila masing-masing kendaraan ditaksir secara rata-rata menghasilkan pendapatan Rp800.000 per hari maka kalau ditotal nilai kerugian akibat armadanya tidak berjalan tersebut mencapai nilai Rp759,83 miliar.”
Mustofa menjelaskan total kerugian anggota Organda di Jatim itu ternyata yang terbesar dialami oleh armada angkutan barang yang mencapai sebesar Rp546,09 miliar. Sedangkan armada AKDP menyumbang kerugian Rp181,04 miliar dan AKAP kerugiannya ditaksir Rp32,73 miliar dan angkutan barang tersebsar kerugiannya.
Disisi lain, Ketua DPC Khusus Organda Tanjung Perak Surabaya, Kody Lamahayu membenarkan terjadinya kerugian yang dialami anggotanya yang dipicu belum selesainya ruas tol pengganti Porong-Gempol.
”Organda Perak mencatat kerugian anggotanya akibat putusnya tol Porong-Gempol sebesar Rp2,1 miliar perbulan, akibat menurunnya kapasitas angkut dan jumlah armada yang beroperasi serta biaya tambahan sebesar 30% untuk BBM,” kata Kody kepada warta gafeksi, belum lama ini.

Percepat pengerjaan
Kody menedesak pemerintah untuk lebih memprioritaskan pembangunan ruas pengganti tol Porong-Gempol tersebut, agar sektor usaha angkutan dapat bertahan dan tidak merugi.
”Perhatian pemerintah sangat kurang, buktinya pembangunan ruas tol itu progresnya belum signifikan. Padahal ruas itu sangat vital bagi sektor transportasi, sedangkan bila transportasi lancar maka dipastikan sektor perekonomian secara makro akan dapat berkembang,” kata Kody.
Tarif AKDP turun 5,31%, namun bisa turun lagi
Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Jatim, Hari Sugiri mengakui tarif kenaikan AKDP di Jatim sebesar 5,31% segera akan diberlakukan pada pertengngahan Januari 2009 setelah Pj Gubernur Jatim meneken Peraturan Gubernur 168/2008 terkait perubahan tarif tersebut. Namun, bila pemerintah kembali menurunkan tarif BBM maka tarif AKDP bisa turun kembali.
”Pergub 168/2008 telah diteken Pj Gubenur, sehingga tarif kenaikan 5,31% bagi AKDP akan diberlakukan sekitar 15-17 Januari 2009 pekan ini. Namun tarif ini bisa turun lagi, karena pemerintah sepertinya akan kembali menurunkan tarif BBM,” kata Hari kepada pers, belum lama ini.
Berapa besaran tarif AKDP baru di Jatim bila harga BBM turun lagi, lanjut dia, akan dibicarakan kembali.
”Semuanya akan dibicarakan kembali dengan stakeholder, sehingga berapa besarannya masih belum bisa ditentukan,” ungkapnya.
Data yang dihimpun Warta gafeksi, sebelum ada penurunan 5,31%, tarif AKDP dipatok dengan batas atas dan batas bawah. Batas bawah dipatok per penumpang Rp90 per km dan batas atas dipatok per penumpang Rp147 per km. Patokan itu kini diturunkan 5,31% dengan pergub 168/2008.
Sedangkan tarif angkutan umum antar kota antar provinsi (AKAP) telah diputuskan turun 5,24%. Kedua tarif AKDP maupun AKAP bisa turun lagi karena ada harga baru BBM yang bakal turun.

Angkutan darat butuh insentif
Kalangan dunia usaha angkutan darat mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan sektor usaha tersebut agar dapat bertahan, upaya itu diharapkan dengan membuat kebijakan paket insentif dalam menekan harga pembelian suku cadang bagi armada angkutan yang kebanyakan merupakan hasil importasi.
Sekretaris Jenderal DPP Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Akhmad Syarnubi Hasyim menegaskan sektor usaha angkutan darat baik penumpang maupun barang memerlukan dukungan dari pemerintah guna mempertahankan usahanya.
”Usaha angkutan darat sejak pasca kenaikan BBM 2005 yang mencapai kisaran 80% menjadi sangat berat, sedangkan krisis keuangan global yang membuat nilai mata uang US$ meningkat hingga kisaran Rp11.000-Rp12.000 telah semakin memperparah sektor transportasi umum yang terkait dengan melambungnya harga suku cabang yang kebanyakan merupakan produk impor,” kata Syarnubi kepada pers disela-sela Musyawarah Daerah VI Organda Jawa Timur, belum lama ini.
Kalangan pengusaha angkutan, lanjut dia, sangat mengharapkan adanya dukungan berupa paket insentif dari pemerintah khususnya untuk pembelian suku cadang yang merupakan komponen produksi terbesar pada sektor usaha itu.
”Butuh paket insentif baik berupa pembebasan bea masuk untuk suku cadang impor bagi armada angkutan umum maupun penurunan bea dan pajak untuk bahan baku untuk industri komponen suku cadang armada angkutan. Intinya pengusaha butuh subsidi agar dapat bertahan, karena sektor usaha ini di negara lain selalu mendapat subsidi dari pemerintahnya,” tegasnya.

Tarif angkutan laut 'mungkin' turun
Departemen perhubungan mengharapkan kepada kalangan operator angkutan laut dapat segera melakukan pembicaraan untuk merealisasikan penurunan tarif menyusul adanya kebijakan penurunan harga bahan bakar minyak. Besaran penurunan tarif angkutan laut diharapkan berkisar 5%-10%.
Direktur Jendral Perhubungan Laut Dephub Sunaryo mengakui bahwa dalam waktu dekat pemerintah akans segera melakukan kebijakan penurunan harga BBM, padahal kebijakan serupa telah dilakukan pada akhir 2008 lalu.
”Dengan adanya kebijakan penurunan harga BBM hingga dua kali tersebut maka harapannya kalangan stakeholder angkutan laut dapat segera merealisasikan penurunan tarif angkutannya,” kata Sunaryo kepada pers pada rapat evaluasi terhadap program dan hasil kerja tahun 2008 Angkutan Laut di Surabaya, kemarin.
Penurunan harga BBM itu, lanjut dia, merupakan bentuk pengabdian pemerintah kepada kepentingan masyarakat.
”Intinya, pemerintah bisa memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat sehingga kalau ada kesempatan memberikan yang terbaik dengan segala cara, termasuk dengan cara agar bagaimana tarif bisa diturunkan. Kondisi yang sama diharapkan dapat dilakukan operator angkutan laut sehingga masyarakat pengguna moda laut dapat terkurangi bebannya,” ungkapnya.
Sunaryo mengakui pihaknya tidak bisa menutup mata terhadap masalah dunia usaha pelayaran agar tidak merugi. Untuk itulah perlu dibicarakan secara bersama agar tidak memberatkan kalangan operator.
”Tentang berapa tingkat penurunan tarif angkutan laut semua harus dibicarakan. Itu juga tergantung dari perhitungan-perhitungan dari para pengusaha. Pemerintah sadar bahwa sebagai entitas bisnis, kalangan operator berorientasi profit. Namun diharapkan dapat mengembangkan dimensi serta fungsi sosial terhadap kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Secara khusus Sunaryo mengharapkan besaran penurunan tarif angkutan laut itu pada kisaran 5%-10%.
”Ideal penurunan tarif angkutan laut antara 5-10%. Ini dikatakan ideal, karena mempertimbangkan dua sisi, yakni dunia usaha masih bisa berjalan, dan masyarakat menikmatinya,” tegasnya (wartagafeksi/hd)

 

 

MENUJU  KARANG  JAMUANG DENGAN  HATI  TEGANG
Peran stasiun pandu Karang Jamuang sedemikian penting untuk keselamatan pelayaran.
Tetapi kondisinya penuh kesederhanaan.

PESERTA liputan ke Stasiun Pandu Karang Jamuang pertengahan Desember 2008 lalu dibayangi kecemasan. Petugas Stasiun Meteorologi yang dihubungi Reporter Dermaga pada pagi harinya sudah memberi clereance: “Everything is okay, weather above sea level is clear dan water surface are smooth……..”
Namun ada tetapinya: kembalinya jangan lewat pukul 15.00 WIB, sebab cuaca sekitar Surabaya berpotensi hujan deras dengan angin berkecepatan di atas 20 knot dan terdapat kemungkinan terjadi putting beliung. Nah !
Tetapi pada pukul 09.30 kapal pesiar “Artama II” berolak dari Dermaga Ro-ro Jamrud Selatan dengan tenang, laju dan ……. penuh pertanyaan.
Pelabuhan & Kepelabuhanan
Penuh pertanyaan, tetapi bukan mempertanyakan bagaimana kemungkinan nasib pelayaran di tengah musim pancaroba yang sewaktu-waktu bisa berubah secara ekstrim. Yang banyak dipertanyakan oleh para wartawan peserta tour, kenyakan masalah elementer tentang pelabuhan, seperti apa fungsi silo PT Bogasari, mengapa petugas pemananduan selalu berseragam putih dengan celana pendek, mengapa TPS membuat pemisahan dermaga untuk kapal-kapal interinsuler dengan ocean going, dan sebagainya.
Pertanyaan yang bisa dimaklumi, sebab dari hampir 30 wartawan yang mengikuti pelayaran, mayoritas terdiri dari wartawan media elektronika dan surat-kabar harian yang biasa mangkal meliput berita di “tengah”. Maksudnya, mereka lebih sering meliputi berita di gubernuran, kantor walikota, event-event di hotel berbintang da  juga berita criminal. Kemana wartawan pelabuhan yang biasa menggerombol di press-room Pelindo III. Memang ada. Tetapi jumlahnya hanya lima orang, dari 48 anggota Forum Wartawan Pelabuhan yang terdaftar.
Beruntung bahwa ACS/Kepala Humas Pelindo III Iwan Sabatini, memiliki ketekunan menjelaskan dan menjawab pertanyaan. Ia sangat menguasai masalah di luar kepala, ketika melintas di depan dermaga TPS dan wartawan menanyakan hal-hal yang bersangkutan dengan pelayanan bongkar muat kotak besi yang oleh orang Malaysia disebut sebagai “kantena” itu. Tetapi ketika melintas di Gresik an muncul pertanyaan tentang pelayanan bongkar muat log dan batubara, ia “terpaksa buka Kamus” dengan meminta didampingi beberapa wartawan yang sudah populer dengan isitilah Pelabuhan.
Dari situasi tersebut, segera tampak perbedaan antara wartawan pelabuhan (yang secara general biasa meliput berita mulai dari calo tiket, pencopet di terminal penumpang, jalan berlubang di Jl. Kalianget, dll) dengan wartawan kepelabuhanan (yang berupaya mendalami penulisan berita dan artikel tentang esensi bisnis kepelabuhanan).

Demam Kodeco
Tujuan press-tour yang diselenggarakan oleh Humas Pelindo III kali ini, antara lain juga untuk memberikan gambaran tentang proyek pemasangan pipa gas Kodeco yang dinilai berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran di alur barat pelayaran Tanjungperak, serta lebih memperkenalkan peran pemanduan kapal. Maka tak heran, setelah “Artama II” lewat perairan depan pelabuhan Gresik, yang menjadi pertanyaan adalah sekitar Kodeco.
“Apakah kegiatan pemasangan pipa tersebut boleh kita ambil fotonya ?” tanya salah seorang juru foto harian terkenal kepada Kahumas. Tetapi karena kesulitan member jawab, maka Kahumas justru berkata dengan penuh canda, bahwa karena kegiatan pemasangan pipa dilakukan di bawah permukaan air, maka kalau wartawan ingin memotret, mereka harus menyelam lebih dulu.
Melintasi bouy-9, pada lokasi yang diperkirakan sebagai tempat ditanamnya pipa gas Kodeco, yang muncul bukannya reaksi untuk memotret permukaan laut yang tenang-tenang menghanyutkan, justru perhatian tertarik kepada kapal perang milik TNI-AL yang berlayar dari laut Jawa memasuki selat Madura. Kemudian disusul dengan wajah beberapa orang wartawan yang mulai pucat, karena selain imbas alun dari KRI-502 yang melintas, ombak yang datang dari haluan juga kian terasa.
“Di bagian depan agak ke kanan, sudah mulai kelihatan pulau Karang Jamuang yang akan kita tuju” jelas ABK “Artama II”.
Kalau begitu, sudah dekat dong ?
“Ya, kurang lebih membutuhkan waktu tempuh satu jam lagi” kata sang ABK pula, yang disambut dengan muka kecut penanya.
Karena tak ada lagi kegiatan yang bisa dilakukan, beberapa reporter mulai menguap dan tidur seadanya di kabin penumpang. Tetapi Corporate Secretary Hendri Handoko masih bersemangat memegang mikrofon, berkaraoke melantunkan tembang yang biasanya dibawakan oleh Frank Sinatra. Memang ada kemiripan, utamanya dalam postur tubuhnya yang sama-sama jangkung dan kulitnya yang sama-sama cerah. Bedanya hanya terletak pada medu kegemarannya, sebab kalau Frank Sinatra yang konon adalah Godfather para artis asal Italia ini menggemari pizza dan anggur merah, Sekper Pelindo III itu lebih senang rujak cingur dan es degan.

Pulau Lelaki ?
Karang Jamuang pada mulanya merupakan kosong tak berpenghuni seluas sekitar 4 hektar, dengan fungsi sebagai tempat mengkandaskan kapal-kapal yang telah menjadi besi tua. Pulau penjaga gerbang alur barat pelayaran Tanjungperak ini jelas berbeda dengan pulau Onrust yang ada di perairan Teluk Jakarta. Kalau Karang Jamuang  sejak  masa  colonial  memang  dikenal  sebagai stasiun pandu dan bunker pertahanan terbatas, makaOnrust semula dikenal sebagai tempat pembuangan para penderita penyakit lepra.
Ada kisah unik yang terjadi di Karang Jamuang. Pada masa colonial, pada bunker pertahanan pulau ini terdapat tiga pucuk meriam kecil caliber 12 milimeter. Fungsinya bukan untuk menembak kapal-kapal musuh yang mencoba masuk ke Tanjungperak, tetapi hanya menjaga kemungkinan terjadinya gangguan terhadap stasiun pandu yang telah dibangun dengan plengsengan sepanjang 2 km oleh Belanda.

 

IMPOR PRODUK TERTENTU
Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor : 56/M-DAG/PER/12/2008, tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, tertanggal 24 Desember 2008. Peraturan ini mengatur produk-produk yang terkena ketentuan impor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan yang meliputi produk
a.makanan dan minuman,
b.pakaian jadi,
c.alas kaki,
d.elektronika dan
e.mainan anak-anak.
Pelaku impor untuk produk tertentu ini adalah importir yang melakukan kegiatan impor produk tertentu yang harus memenuhi persyaratan agar mendapat penetapan sebagai Importir Terdaftar Produk Tertentu (IT-Produk Tertentu).
Adapun permohonan yang diajukan tertulis pada Direktur Impor DITJEN Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan tersebut harus melampirkan dokumen :
1.foto kopi Angka Pengenal Impor (API);
2.foto kopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
3.foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4.foto kopi Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk Produk Tertentu yang imprtasinya terkena ketentuan wajib NPIK;
5.foto kopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); dan
6.rencana impor dalam 1 (satu) tahun yang mencakup jumlah, jenis barang, Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit dan pelabuhan tujuan.
Direktur Impor akan menetapkan sebagai IT-Produk Tertentu paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar seluruh dokumen-dokumen persyaratannya.
Kewajiban dari perusahaan IT-produk Tertentu adalah menyampaikan laporan tertulis yang merupakan hasil realisasi impor produk tertentu. Laporan tersebut disampaikan kepada Direktur Impor setiap 3 (tiga) bulan sekali setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya.
Impor produk tertentu hanya dapat dilakukan pada pelabuhan-pelabuhan tertentu pula, yaitu pelabuhan laut Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak dan Soekarno Hatta di Makasar dan seluruh pelabuhan udara internasional.
Ditentukan pula, bahwa setiap impor produk tertentu harus dilakukan verifikasi dan penelusuran teknis impor lebih dahulu oleh surveyor di negara tempat pelabuhan muat sebelum dikapalkan. Hasil verifikasi tersebut dituangkan dalam Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam pengurusan penyelesaian dokumen impornya.

 

 

Report of the 11th meeting of the Administrative Committee for the Customs Convention on Containers, 1972 5 th -6 th November 2008
Brussels, 17/11/08

Introductory Remarks and Updates
Mr. Koray Sokullu from Turkey was elected as Chair, the agenda was adopted and Mr Simon
Royals1 spoke about the intersessional developments that the WCO secretariat had been involved in including;
- Contracting Parties – there are now 36 contracting parties to the Container Conventionwith Saudi Arabia soon to make it 37 but are currently finalising the ratification procedure.
- Amendments to the convention – there were two amendments to the convention, the first was on ISO 6346, to identify containers, and the second was to containers with sliding doors. A revised Container Convention will be produced some time in the near future.
- There was a brief update on the WCO and 100% scanning saga with an announcement that the WCO have sent a third letter to Washington, in collaboration with the PSCG, making a joint resolution sent to the House of Representatives signed by Mr Danet 2 and Mr Mikuriya 3 . The efforts of the USCBP 4 were also recognised.

The Customs Convention on Containers, 1972 and ISO 1496
At the 9th meeting of the Administrative Committee in November 2006, the Observer for the International Container Bureau (BIC)5 informed the meeting that the Convention for SAFE Containers (CSC)6 included a technical annex which laid down regulations for the safety of container operations that were widely identical to ISO Standards on container strength and testing as given in ISO 1496 7 . This gave rise to a common procedure by authorities that if a container was found to be designed and built in accordance with ISO 1496, it automatically qualified for approval under the CSC. He suggested that a similar approach could be envisaged for Annex 4 to the Container Convention (Approval for transport under Customs seal). Thus, if a freight container had been designed, built and tested in accordance with the relevant ISO standards; it would automatically be approved for the carriage of goods under Customs seal.

Japan raised the issued that 1496 and the CSC seemed to be more 'technically' concerned withstrength, stacking and testing whereas the 1972 Convention seemed to be more concerned with 'security' and strength, stacking and testing (i.e. stopping access to containers).
BIC felt that the problem may be that ISO standards are updated every five years, a living document, whereas the Convention dates from 1972. ISO felt that it could be a good thing to have ISO standards making the Convention a living document.
Simon Royals thought that the cost issues had not been thought out either and that it was too premature, just yet to align. The US also thought that more work would be needed on this.
With that BIC conceded that perhaps the issue should be 'put to bed' but to see it as a possibility
in the future.

Container Accessories: Treatment of devices to enhance container security
This issue concerned the treatment of container security devices (CSD) which sit inside containers and monitor door tampering, temperature, movement etc. Two problems exist; the first concerned the temporary admission of consignments of such devices. The second was whether other similar devices (such as door seals) should be treated in the same way. Some felt that it should be possible to temporarily import/re-export such devices under the Convention; others considered that a declaration would need to be lodged for such consignments.
The EC said that they have many different treatments depending on different scenarios. Mr Royals said that these procedures showed a good, practical, facilitative approach and asked if other administrations could provide other methods of treatment. The new Container Handbook will have a new section on container security and will have this topic included, as such it is hoped
that other administrations will contribute. This was echoed by the WSC 8 and the EC, a morethorough understanding needs to be applied.

Updating of the Handbook 9
As previously mentioned, the Handbook will have a new section on container security and also a new version of the Convention with the latest amendments including the guidance on 'last voyage containers' drawn up by an ad hoc working group earlier and examples of best practice from members regarding, for example, customs treatment of CSD's and other container security devices.

Update from ISO on relevant work within their organisation
The ISO delegate 10 reported on recent developments including
- Identification of containers: ISO 10374 concerning RF automatic identification was being revised and replaced
- ISO had set up a committee to examine anti-counterfeiting tools and would start work in the near future. This initiative was intended to be complementary to the work of the WCO in this area.
- ISO/PAS 17712 - ISO, in collaboration with an EC expert group, were working towards producing a third draft which it was hoped would be published in the first quarter of 2009.
-The US Standard setting body had also requested a new ISO Committee to look at fraud countermeasures and control, broader than the above, reference ISO/TSP2-06. A copy had been sent to the WCO.
Presentation by GS1 11 ; enhancing container security through the use of RFID
The presentation 12 talked about the different 'layers' of labelling and tracking, from the basic unpacked product itself through its different layers of packaging up to the container that it is shipped in. Some of these data carriers will have active tags in order to track the 'layer' on its journey, while some will have 'passive' tags to check at different locations.
Data can be stored in RFID and/or EPCIS such as;
- Who has responsibility for moving cargo from where to where; defined by trading termssuch as Incoterms 13 , Business-Business contracts and authority regulations
-  Locating goods and cargo and their voyage/transport history, with real time location information such as 'Entering in bonded area'
-  Clearance status and payment status; information that is requested before beginning cargo transportation

The idea is that a UCR number would be able to tie the packages and layers together.14

Presentation by the EC
Finally a presentation was given by the EC on the tampering of containers. A short film was produced 15 of the JRC 16 showing how relatively easy it could be to break into a static container without breaking the customs seals. The conclusion was that container security relies too much on brute strength rather than on intelligent design of containers tamper resistance. It was necessary in their view to look at the whole transport system and consider overall system
vulnerability.

The Secretariat indicated that in the intersession it would make contact with interested parties to
further look at this problem.
1 Mr Simon Royals, Senior technical officer, WCO
2 The incumbent Sec Gen
3 The current Sec Gen elect
4 United States Customs and Border Protection
5 Can be found here http://www.bic-code.org/
6 Can found here http://www.imo.org/Conventions/contents.asp?doc_id=673&topic_id=257
7 Can be found here http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=3047
8 World Shipping Council, see here http://www.worldshipping.org/
9 The Container Handbook can be found here in German and English http://www.containerhandbuch.de/
10 Mr Francois Abram, Technical Programme Manager ISO
11 Website can be found here http://www.gs1.org/
12 Which is available on the WCO members area
13 Incoterms are standard trade definitions most commonly used in international sales contracts devised
and published by the International Chamber of Commerce see here
http://www.iccwbo.org/incoterms/id3045/index.html
14 See FIATA report RE064 for more
15 Which is available on the WCO members area
16 The Commission's Joint Research Centre

 

HARAPAN DAN KECEMASAN DI TAHUN 2009
Tahun 2009 hadir dengan gambaran buram sebagai rentetan buramnya krisis keuangan global yang mulai melanda dalam 4 bulan menjelang akhir tahun 2008. Prediksi yang terus dianasirkan oleh para pengamat ekonomi tentang suramnya ekonomi global yang akan berimbas pada ekonomi nasional. Dilanjutkan pula dengan fakta-fakta baru tentang bertambahnya daftar antrian perusahaan yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja.
Berbagai info yang masuk dari pelaku usaha pengurusan jasa kepabeanan sudah mulai mengeluh mengenai turunnya volume ekspor pada negara tertentu yang terkena imbas krisis paling parah, apalagi negara yang menjadi sumber krisis keuangan sudah tidak dibicarakan lagi.
Tentunya penurunan volume ekspor akan diikuti dengan volume impor, khususnya impor bahan baku dari para importir produsen, akan mengalami penurunan yang signifikan dengan volume ekspornya. Khususnya produk ekspornya memakai bahan baku impor.
Mendung kelabu sepertinya akan menggelayut cukup lama bagi pelaku usaha yang masuk dalam mata rantai kepelabuhanan. Sebab volume pergerakan barang muatan ekspor dan impor akan menjadi subyek utama yang akan menentukan bergairah atau tidaknya kegiatan disektor jasa kepelabuhanan.
Faktor penggembira apapun, seperti turunnya harga bahan bakar minyak yang akan dimulai 15 Januari 2009, tidak akan memberikan pengaruh yang besar bagi kegiatan jasa kepelabuhanan, khususnya kalau terkait dengan ekspor-impor.
Memang BBM juga akan memberikan pengaruh pada menurunnya salah satu komponen biaya produksi barang ekspor, tapi persoalannya, permintaan luar negeri akan barang ekspor nasional menurun berbanding lurus dengan krisis keuangan global yang diprediksi oleh pengamat ekonomi akan berlangsung sampai pertengahan tahun 2009, itu prediksi paling cepat.
Berbeda dengan kegiatan pengiriman barang antar pulau (interinsullair) akan mendapatkan pengaruh yang signifikan dengan turunnya BBM, karena akan menurunkan salah satu komponen biaya disertai turunnya harga barang-barang, diharapkan akan meningkatkan daya beli masyarakat.
Sehingga stimulan dari kebijakan pemerintah di awal tahun ini sebenarnya dapat dipakai sebagai sinyal bagi para pelaku usaha untuk memfokuskan kegiatan usahanya pada pasar domestik. Karena pada saat pelaku usaha asing mengalami kesulitan keuangan untuk melakukan penetrasi produknya di pasar domestik, maka pelaku usaha harus mampu menyediakan barang substitusinya.
Pasar domestik Indonesia tetaplah sangat menjajikan kalau dapat dicermati lebih jeli lagi. Sehingga para pelaku usaha ekspedisi masih tetap mempunyai peluang untuk tetap bertahan dari terpaan krisis keuangan global, senyampang mampu melihat peluang domestik yang masih memiliki celah-celah peluang bisnis untuk dimanfaatkan dengan cermat dan ulet.
Tidak ada yang tidak mungkin dikerjakan dalam dunia usaha, selama kreativitas tetap berada di depan dan dikedepankan sebagai obor penerang jalannya berusaha.(guslim-januari'09)

 
< Prev   Next >

http://www.gafeksi.or.id, Powered by Joomla and Designed by SiteGround web hosting